10 March 2018

Aliran Sapta Darma di Sidoarjo



Selain enam agama resmi, di Indonesia terdapat banyak aliran kepercayaan. Ada yang menyebutnya agama lokal. Tapi sejak dulu aliran-aliran kepercayaan ini selalu diawasi, dibina, dan diarahkan agar tidak menjadi agama baru. Bahkan, para penghayat kepercayaan bumiputra ini dianjurkan untuk masuk salah satu agama resmi. Khususnya yang dominan di tempat tinggalnya.

Nah, salah satu aliran yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo adalah Sapta Darma. Sebagian besar penganut Sapta Darma tinggal di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi. Ada juga di Klurak, Gedangan, hingga Balongbendo dan Tarik.

Di Desa Balongdowo yang terkenal sebagai sentra petis dan nelayan kupang itu terdapat sanggar untuk pertemuan dan peribadatan warga Sapta Darma. Sanggar itu juga kerap didatangi sesama warga Sapta Darma dari Surabaya, Mojokero, Kediri, dan daerah lain di Jatim.

"Pertemuannya kadang sebulan sekali, dua bulan sekali, tergantung kebutuhan," ujar Hadi Sanadi, tuntunan kerohanian Persatuan Sapta Darma Indonesia (Persada) Sidoarjo belum lama ini.

Berapa jumlah warga Sapta Darma di Kabupaten Sidoarjo? Hadi tidak punya angka yang pasti. Sebab, banyak warga aliran ini yang tidak mengungkapkan identitasnya secara terang-terangan. Namun, dia memperkirakan antara 400 sampai 500 orang.

Seperti aliran-aliran kerohanian yang lain, Sapta Darma tidak mensyaratkan jadwal kebaktian rutin. Namun, biasanya pertemuan dilakukan pada hari-hari pasaran Jawa seperti Jumat Legi dan Jumat Wage.

Setiap Jumat Wage bahkan ada tugas piket di Sanggar Agung Candi Busana Pare, Kediri. Pada Jumat Wage (18/1/2018) misalnya Hadi Sanadi dan kawan-kawan dari Sapta Darma Sidoarjo bertugas piket di Pare bersama warga Sapta Darma asal Kediri dan Lamongan.

"Jumat Wage itu peringatan turunnya wahyu sujud kerohanian Sapta Darma yang diterima oleh Ki Harjosapoero di Kampung Pandean, Pare, Kediri. Tepatnya 27 Desember 1952," tutur Hadi.

Meski sudah 66 tahun hadir di Indonesia, menurut dia, Sapta Darma--begitu juga aliran-aliran kepercayaan yang lain--sering disalahpahami. Dianggap sebagai saingan agama-agama resmi. Karena itu, Hadi dan kawan-kawan memilih bersikap low profile. Tidak banyak bicara di media. Apalagi mendakwahkan alirannya kepada orang lain.

"Pelajaran agama untuk anak-anak kami di sekolah juga nggak ada. Mereka akhirnya mengikuti pelajaran agama yang diakui pemerintah," ujarnya.

Ini juga yang membuat Sapta Darma sulit berkembang di masyarakat. Regenerasi jadi tidak maksimal. Padahal, Sapta Darma sudah mulai berkembang di kawasan Balongbendo sejak 1985.

Karena itu, Hadi dan kawan-kawan sangat bersyukur ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2017 memberi ruang pengakuan bagi penghayat kepercayaan dalam identitas kependudukan, baik KTP maupun kartu keluarga (KK). Putusan MK itu dianggap sebagai langkah maju.

"Selama ini kolom agama dikosongkan di KTP, KK, dan identitas para penganut Sapta Darma. Kami dianggap seperti warga yang tidak punya agama dan tidak bertuhan," ujarnya.

Meski kolom agamanya dikosongkan, Hadi mengaku tidak kesulitan untuk mengakses fasilitas publik. Ia bersama para pengikut yang lain pun bisa menjalankan ibadah atau sujud dengan bebas. Apalagi hubungan dengan masyarakat sekitar yang mayoritas muslim pun baik-baik saja. "Masalahnya cuma di pendidikan agama anak-anak itu saja," ujarnya.

Sebelum ada putusan MK yang mengakomodasi penghayat kepercayaan di KTP dan identitas lainnya, sebenarnya Sapta Darma dan aliran lain sudah mendapat angin segar dari pemerintah. Yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Dijelaskan di situ bahwa pendidik khusus diberikan oleh pihak sekolah jika ada siswa yang menganut penghayat kepercayaan.

Hanya saja, pelaksanaannya belum mulus di lapangan. Ini juga karena guru untuk penghayat kepercayaan belum banyak. "Makanya, anak-anak bisa mendapat pendidikan dan praktik langsung di sanggar," katanya.

4 comments:

  1. Sapta Darma dan aliran2 yg lain memang sejak lama mengalami diskriminasi yg sistematis. Syukurlah mereka akhirnya boleh dapet kolom di KTP. Itu pun saya rasa pelaksaannya gak mudah karena ditentang oleh pemuka2 agama.

    ReplyDelete
  2. Salut dan hormat saya kepada seluruh orang2 bumiputra, yang gigih dan kokoh mempertahankan aliran2 kepercayaan nenek-moyang mereka, walaupun dengan kosekwensi di diskriminasi oleh pemerintah bangsanya sendiri. Ngeres tenan !
    Bagaimana dengan kita orang2 Tionghoa ???
    Entahlah, apakah sikap kita bak pohon bambu atau kitiran angin, benar atau salah ? Bunglon yang bisa mimikri, juga ciptaan Gusti Allah. Jadi, kita benar ! Kalau dianggap salah, ya bukan salah kita dong, salahkan sang Pencipta.
    Logika semacam ini, sedang marak di Indonesia sekarang ini. Contohnya: Seorang Ustadz KH ceramah didepan hadirin seimannya, dan diunggah di You Tube.
    Dia menghina dan mengejek Jokowi, di-kata2-in, kurus-kerempeng, sehingga kalau tertawa bahunya ikut naik-turun. Mulutnya MERONGOS, membaca kalimat bahasa arab tidak becus. Para hadirin ketawa cekakakan mendengar dagelan yang tidak lucu itu. Dalam istilah boxen, itu sudah keterlaluan, memukul dibawah pusar.
    Sadarkah orang2 itu, yang dijadikan bahan ejekan itu, adalah Presiden Republik Indonesia !
    Dia juga menganjurkan, pada pilpres 2019 harus memilih pemimpin yang gempal dan tidak merongos.
    Hadirin sekalian, ini bukan kata-saya lho, ini tertulis dalam ayat Al Maidah.
    Sialan, apakah ada dalam bahasa arab kata2 Kurus, kerempeng dan merongos, koq boleh dia menafsirkan kalimat sesuka udelnya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sapta Darma dan agama2 pribumi nusantara lain juga selalu dipersulit sejak dulu. Khususnya pasca 65. Rezim orde baru membuat kebijakan untuk menghabisi aliran2 kepercayaan atau agama asli agar tidak menjadi agama baru. Itu antara lain yg saya ingat dari PMP dan P4.

      Orang2 kepercayaan pribumi ini diwajibkan untuk memilih salah satu dari lima agama resmi yg diakui pemerintah.

      Konghucu juga dianggap aliran kepercayaan dari Tiongkok. Makanya orang2 tionghoa juga diwajibkan untuk memilih agama yg 5 itu. Kalo ndak punya agama resmi ya bisa berantakan usaha dagang dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Hak2 sipil bisa hilang.

      Makanya orang Tionghoa yg Konghucu memilih agama Buddha van kelenteng dengan embel2 Tridarma atawa Sam Kaw. Sangat cerdas orang Tionghoa zaman memilih strategi budaya pasca gestok. Aman karena Buddha agama resmi, di sisi lain tradisi budaya tionghoa bisa tetap dilestarikan.

      Ada juga wong tionghoa yg pilih katolik protestan islam dan mungkin hindu. Soale kalo gak punya agama Anda bisa dianggap komunis atau keturunan PKI.

      Delete
  3. Betul betul... menghina, menjelek-jelekkan orang atau kelompok lain sudah jadi habitus baru di NKRI. Tepa selira, tenggang rasa sudah jadi barang langka. Opo maneh kalo dioplos dengan politik seperti pilgub jakarta tempo hari.

    Manusia jadi serigala... ungkapan sinis Thomas Hobes ternyata benar. Opo maneh sekarang ada media sosial kayak youtube, fb, twitter dsb. Orang bebas maki2 siapa pun tanpa takut atau sungkan.

    Demokrasi itu rupanya termasuk kebebasan untuk mendiskreditkan orang lain.

    ReplyDelete