03 November 2017

Baru disahkan, mau direvisi

Perppu ormas baru saja disahkan menjadi undang-undang. Eh, belum sampai seminggu sudah muncul usulan untuk merevisi UU itu. Waduh... kepriye iki?

Mungkin Indonesia ini negara paling aneh di dunia. Bikin undang-undang, regulasi, atau apa pun namanya yang tidak bisa tahan lama. Bahkan ada undang-undang yang bisa dibongkar di tengah jalan agar Koalisi Merah Putih bisa menguasai parlemen. Masih ingat?

Apa boleh buat. Indonesia memang negara yang krisis negarawan. Surplus politisi picik. Ada politikus tua macam Amien Rais yang akhir-akhir ini suka unjuk rasa. Padahal Pak Amien sempat jadi ketua MPR. Posisi yang mestinya membuat politisi naik derajat sebagai negarawan.

Apa pun kritik terhadap KUHP, saya salut dengan undang-undang hukum pidana yang dibuat kolonial Belanda itu. Sampai sekarang KUHP masih dipakai polisi, jaksa, hakim, pengacara dsb. KUHP mampu bertahan satu abad lebih.

Indonesia sudah lama berusaha membuat KUHP baru. Agar lebih cocok dengan perkembangan zaman. Agar sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Hasilnya? Sampai sekarang gak jelas nasibnya. Saya ragu anggota DPR dan pemerintah mampu membuat undang-undang yang bisa tahan lama.

Saya jadi ingat istilah lawas banana republic. Republik pisang. Bangsa yang lembek. Tidak punya prinsip. Pragmatis. Partai-partai tidak punya ideologi selain pragmatisme kekuasaan.

Maka, perppu yang sejatinya dibuat untuk merevisi undang-undang ormas pun direvisi lagi. Nanti UU hasil revisi itu direvisi lagi. Habis kita punya energi untuk revisi revisi revisi.

4 comments:

  1. Bung Hurek setuju dengan KUHP yang disusun waktu zaman kolonial belanda. Me too !
    Sekarang akan keluar RKUHP Pasal Zina. Bunyinya bisa dibaca sendiri.
    Bagaimana nasib jutaan WNI yang hidup dipelosok, yang tidak pernah mendengar adanya kantor jawatan sipil ? Mereka sudah beranak, bercucu, bercicit, namun tidak memiliki buku tanda kawin,
    apakah mereka penzina semuanya.
    Coba tanyakan kepada orang2 Bumiputra yang usianya kepala 7 keatas, apakah orangtua mereka punya buku kawin, apakah mereka sendiri memiliki surat kelahiran dan surat bukti kewarganegaraan.
    Beranikah para anggota dewan yang terhormat, mengizinkan anak2 perempuan mereka yang usianya 17 tahun keatas, belum menikah, diperiksa oleh dokter wanita spesial gynekologi, untuk menbuktikan, bahwa mereka semuanya masih perawan.
    Apakah para pns-wanita, polwan, kowad atau kowal, yang jomblo, masih perawan semuanya ?
    DPR koq kurang kerjaan, ngurusi selangkangan.

    ReplyDelete
  2. Maaf Bung Hurek, sedikit kritikan yg membangun. Banana republic ialah istilah ekonomi, yang mengacu kepada suatu negara yang pendapatannya tergantung kepada satu komoditas saja, yang dalam hal ini ialah negara2 Amerika Latin yang menanam dan berjualan pisang. Jadi bukan mengacu kepada mental bangsa tsb yang lembek seperti pisang. Dalam satu hal, bangsa Indonesia jaman awal Orde Baru sangat tergantung kepada minyak bumi. Akan tetapi sekarang ekonomi Indonesia sudah beragam sumber pendapatannya, dari TKI, pertanian dan perkebunan, hasil laut, ekonomi kreatif, dll. dan tidak bisa disebut banana republic lagi.

    Mengenai KUHP, ternyata skrg sudah keluar dan sedang disosialisasikan KUHP yg baru. Saya setuju dengan Oom Blambangan bahwa negara terlalu mau mengurusi selangkangan orang. Itu krn pengaruh makin konservatifnya rakyat Muslim di Indonesia, berkat pengaruh langsung media yang dibuat mereka2 yang berhaluan negeri onta. Suka tidak suka, itulah kenyataan hidup di Endonesa ... oh nasib sang minoritas.

    ReplyDelete
  3. Matur suwun atas penjelasan sampean tentang republik pisang. Betul memang konteksnya ekonomi. Biasa dipakai untuk negara2 Amerika Latin. Tapi memang di Indonesia sering diadaptasi untuk negara2 lembek. Ini saya baca di artikel media2 lawas tahun 60an dan 70an di NKRI. Menggambarkan orang yg pendiriannya pagi kedele sorenya tempe. Khas politisi itulah.

    Kalo ngurus selangkangan itu memang arahnya polisi moral. Kalo di aceh polisi syariah. Sebab norma positif dan sosial sudah lama dioplos gak karuan di sini. Filsafat hukum kurang dipahami para pembuat undang2.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pak Hurek, paribasa esuk dele, sore tempe itu menurut saya pun kurang tepat kalau maksudnya untuk mengkritik orang plin plan. Mengapa? Karena kedelai itu bahan mentah. Tempe itu barang jadi yang sudah mengalami proses fermentasi, pemasakan, dan packaging. Jadi seseorang yang pagi kedelai sore tempe, sejatinya dia sudah memikirkan suatu ide yang masih mentah hingga akhirnya menjadi suatu konsep yang matang. Itu malah seorang yang seyogyanya harus dipuji, bukan dikritik. Kalau pagi tahu, sore tempe, nah itu artinya orang yang suka makan sehat, tinggi protein nabati. Sebaiknya anda mencari peribahasa baru yang tidak melibatkan tempe, makanan favoritku.

      Lebih jauh ttg Republik Pisang, sbg tambahan itu bukan hanya sistem ekonomi saja, tetapi suatu sistem politik kekuasaan di mana kelas elite mengeksploitasi kelas bawah, persis di jaman tanam paksa. Pada masa itulah, Hindia Belanda cocok benar disebut Koloni Pisang. Apa yang terjadi di Honduras, Guatemala dll Republik Pisang, di mana perusahaan kapitalis Amerika membayari penguasa dan junta militer lokal, itulah asal muasal yang dijadikan contoh oleh Freport di Papua. Sebagai warga negara Amrik, saya malu sekali.

      Delete