17 October 2017

Retorika Pribumi Anies Baswedan

Anies Baswedan baru saja dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta. Bekas menteri pendidikan ini langsung menohok dalam pidato pertamanya. Dengan retorika khas politisi, Anies mengangkat isu pribumi vs nonpribumi.

Anies: "Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari-hari."

"Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ucapnya.

Pribumi itu siapa? Orang Betawi asli? Penduduk yang leluhurnya sudah tinggal di Jakarta sebelum Indonesia merdeka?

Isu pribumi vs pendatang ini sangat sensitif di Indonesia. Sebab rezim Orde Baru mengartikan nonpribumi sebagai warga keturunan Tionghoa. Meskipun sudah enam tujuh generasi di nusantara, orba masih menganggap orang Tionghoa sebagai nonpri. Karena itu, mereka perlu membuktikan kewarganegaraan dengan SBKRI.

Warga keturunan Arab, seperti Anies Baswedan, tidak dianggap nonpribumi. Tidak dianggap pendatang. Padahal pemerintah Hindia Belanda memasukan keturunan Arab sebagai Timur Asing. Bukan pribumi. Anies yang doktor pasti paham banget klasifikasi ala kolonial itu.

Bicara pribumi vs nonpribumi (pendatang) saat ini pasti tidak sesederhana di era 1930an. Batasannya jelas. Mengikuti pembagian masyarakat ala Hindia Belanda.

Lah, sekarang bisakah Anies membuat kriteria warga pribumi itu? Siapakah yang berhak disebut pribumi di Jakarta? Asli Betawi? Yang leluhurnya sudah tinggal di Jakarta sebelum NKRI lahir? Bagaimana dengan orang Tionghoa yang leluhurnya lahir di Jakarta tapi baru resmi jadi WNI tahun 1960an?

Penduduk Jakarta tahun ini tentu sudah berbeda komposisinya dengan tahun 1945. Mungkin yang asli tidak sampai 30 persen. Sebagian besar justru pendatang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua... seluruh Indonesia.

Jakarta itu ibarat melting pot. Semuanya kumpul di situ. Maka membicarakan isu pribumi vs pendatang di Jakarta di era globalisasi ini jelas kontraproduktif. Definisinya tidak jelas. Anies lupa bahwa dirinya juga bukan pribumi karena keturunan Arab.

Yang ingin ditekankan Gubernur Anies di hari pertamanya (mungkin) keberpihakannya pada rakyat. Dia ingin mengingatkan para investor, korporasi (asing atau tempatan), untuk tidak coba-coba mendikte pemerintah Jakarta. Kapitalisme harus dihentikan.

Maka reklamasi laut ditolak Anies sejak kampanye lalu karena dianggap membuat nelayan sengsara. Rakyat menderita. Yang makmur tetap saja investor alias kapitalis properti raksasa.

Rupanya Anies ingin mewujudkan program populisnya seperti saat kampanye lalu. Sekaligus pemanasan jelang 2019.

13 comments:

  1. Tidak bertanggung jawab sama sekali. Boleh boleh saja menolak reklamasi, tetapi menggunakan retorika pribumi apalagi diimbuhi penjajahan. Emangnya yg Cina ga ikut berjuang? Ga ikut merancang kemerdekaan di dalam bpupki? Ga ikut perang menyelundupkan senjata utk perjuangan? Kelihatanlah kelasnya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khas pemimpin demagog. Bahaya untuk NKRI yg bhinneka tunggal ika.

      Di Jatim, saya juga nonpribumi alias pendatang. Sebagian besar orang merantau ke kota lain jadi pendatang. Mas Anies rupanya terlalu semangat kampanye meskipun sudah jadi gubernur.

      Delete
  2. Bahaya sekali kalo nonpribumi itu diidentikkan dengan Tionghoa seperti konsep orde baru.

    Aneh... hari gini masih ada pemimpin yg pake retorika zaman kolonial.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Taktik Donald Trump dipakai, Pak Lambertus. Taktik kolonial yaitu divide et impera.

      Delete
    2. Leres... taktik menyerang ala mr trump. Alasannya sistem kolonial tapi publik tidak mudah diyakinkan dengan kata2 pak gub. Sebab orang sudah pandai membaca konteks dan sesuatu yg implisit.

      Bagus juga karena pak gub yg WNI keturunan arab kena sendiri. Senjata makan tuan. Bumerang.

      Delete
  3. "Isu pribumi vs pendatang ini sangat sensitif di Indonesia. Sebab rezim Orde Baru mengartikan pribumi sebagai warga keturunan Tionghoa"

    Sepertinya Abang ada salah ketik. Kok rezim Orde Baru mengartikan pribumi sebagai warga keturunan Tionghoa? Harusnya nonpribumi kan?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Njih... salah ketik. Matur nuwun banget koreksi dari sampeyan. salam sehat selalu.

      Delete
  4. padahal yg ngomong juga keturunan Arab... hihihi.. benarkah dia mantan menteri pendidikan?

    ReplyDelete
  5. Isu pribumi vs pendatang alias nonpribumi ini sangat menarik karena ada konteks kolonial, orde baru hingga saat ini. Makin lama makin cair dan dinamis.

    Biasanya isu pribumi vs nonpribumi ini ramai jelang pilkada atau pemilu. Jadi senjata ampuh untuk menyerang lawan politik. Yang paling enak jadi sasaran tembak adalah warga tionghoa karena ada sentimen sosial ekonomi budaya dsb.

    Segregasi penduduk ala Hindia Belanda ini rupanya masih ampuh buat pak gubernur anies.

    ReplyDelete
  6. Anies hanya menjadi corongnya Prabowo saja. Ini isu2 lama yg diulang ulang. Prabowo kan belajar dari mbah mertuanya: nonpribumi vs pribumi; militerisme; penggunaan isu agama; oligarki.

    Lucu sekali mengompori isu anti konglomerat. Lha kakaknya Prabowo itu apa? Prabowo sendiri kaya dapat uang dr mana? Sandiaga tahu2 bisa punya $400juta dari mana? Pat guli pat aset2 eks krismon 1998 disikat.

    Paling tidak konglomerat2 nonpribumi itu bekerja dari bawah, dari nol, dibandingkan mereka yang dapat terjeli nomplok, menyikat aset yg kebetulan dilelang pemerintah.

    Ini genderang perang ditabuh utk 2019.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mboten coronge pak bowo. Anies ini sudah kelihatan bakal maju di 2019. Bowo wis ketuwekan... expired. Dia akan ngotot dengan gaya populis plus retorika2 khas seperti pribumi vs nonpribumi biar ormas2 itu tetap dukung dia.

      Delete
    2. Suwun penjelasan sampeyan. Anies kalau maju pun bekingnya di belakang siapa? FPI dll kan perlu diduiti. Bowo bakal maju lagi , pasti. Anies pasang kuda2 agar dijadikan wakil.

      Delete
  7. Mendikbud RI, Anies Baswedan, yang tidak paham sejarah Indonesia. Sebelum UUDS 1950 semua orang Cina, Arab dan India yang hidup di Indonesia , statusnya adalah orang ASING atau ASENG. Ergo, bapaknya Anies samalah statusnya seperti gua, dia asing dan gua aseng, sebab UU Kewarganegaraan Indonesia menganut Asas Ius Sanguinis. Gua masih ingat betul tahun 1953 diajak engkoh-gua pergi ke Kantor Tjatatan Sipil, Kantor Pengadilan dan ke Kantor Kabupaten Denpasar, untuk mengurus surat pelepasan diri dari Kewarganegaraan Tiongkok. Seharusnya bapaknya Anies juga melakukan itu, kalau tidak, maka dia menyalahi UU RI yang berlaku, sehingga bisa disebut Imigran Gelap. Sama halnya dengan Rizieg Shihab.
    Sudahlah renungkan sendiri, koq situasi bisa berubah macam begini.

    ReplyDelete