20 October 2017

Kisruh angkutan online vs konvensional

Sejak ojek dan taksi online beroperasi di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lain, saya sudah duga bakal terjadi gejolak. Taksi-taksi lama, angkot, dan kendaraan umum lain pasti ngamuk. Sebab pasar mereka dikeruk habis.

Benar saja. Masyarakat rame-rame lari ke daring (online) karena mudah diakses. Lewat ponsel. Ojek atau taksi online itu datang jemput di mana saja. Tepat waktu. Sebab angkutan online ini tersedia di berbagai titik. Beda dengan taksi biasa yang hanya mangkal di beberapa titik terbatas.

Jauh sebelum ada taksi atau ojek online, sistem transportasi macam ini sudah jamak di luar Jawa. Khususnya Indonesia bagian timur seperti NTT. Di kampung halaman saya itu (hampir) semua mobil pribadi atau sepeda motor dijadikan angkutan umum. Kita cukup menelepon atau kirim SMS ke nomor tukang ojek atau pemilik mobil pribadi.

Biasanya setiap rumah di Kupang ada nomor-nomor ojek dan pemilik kendaraan pribadi yang bisa dikontak setiap saat. Langganan saya namanya Bapa Anton. Kalau mau ke Bandara Eltari Kupang pukul 05.00 ya pakai jasa bapak ini. Atau pakai ojek seorang nyong asal Timor.

Tidak pakai aplikasi atau internet karena (saat itu) belum ada. Cukup telepon rumah atau HP. Mengapa tidak pakai taksi resmi? Tidak ada. Di ibu kota NTT itu hanya ada beberapa unit taksi milik koperasi TNI AU. Tapi sulit diajak mengantar penumpang ke tempat yang jauh. Saya malah pernah diturunkan di jalan oleh sopir brengsek. Bukti bahwa budaya tolong-menolong dan empati orang NTT (sama-sama pribumi) sudah luntur.

Kembali ke Surabaya atau Jakarta. Di Jawa taksi dan angkutan umum banyak. Mereka punya armada yang cukup. Harus izin macam-macam. Modal raksasa. Karena itu, menggunakan kendaraan pribadi untuk angkut penumpang jelas pelanggaran. Yang boleh angkut penumpang ya plat kuning. Plat hitam haram bawa penumpang... kecuali di NTT.

Ketika angkutan aplikasi booming, maka hancurkan undang-undang dan peraturan lainnya. Ugal-ugalan. Sepeda motor angkut penumpang. Mobil pribadi plat hitam bawa penumpang. Padahal pemerintah daerah dari dulu aktif kampanye agar rakyatnya naik angkot atau bus kota.

Taksi dan ojek aplikasi datang membawa paradigma yang jauh berbeda. Yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Go-Jek atau Uber bukan perusahaan transportasi tapi seakan-akan punya jutaan unit kendaraan. Tidak sampai dua tahun kekayaan Go-Go-Jek atau Uber melebihi bos-bos taksi yang sudah berusaha selama 30 tahun atau 50 tahun.

Masyarakat sendiri (mayoritas) justru senang dengan angkutan online. Gak mau tau aturan plat hitam, kuning, dsb. Pokoknya cepat, nyaman, murah pula. Maka pelanggaran undang-undang yang dilakukan pihak online dapat pembenaran. Aturan apa pun kalau dilanggar bareng-bareng, pemerintahnya yang bingung. Beda kalau Anda sendiri yang menerobos lampu merah di jalan.

Begitu banyak argumentasi untuk membenarkan angkutan online. Ada yang menyamakan angkutan online dengan koran atau situs berita online. Dua-duanya bisa tetap jalan. Meskipun berita online sudah menggerus pembaca koran cetak.

Argumentasi ini kelihatan logis tapi ngawur. Koran atau situs berita online memang dibuat untuk dibaca di komputer, ponsel atau gawai yang lain. Sebaliknya, orang tetap harus naik mobil atau motor biasa untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mustahil orang duduk di kamar, masuk situs taksi online... lalu sampai ke tujuan.

Karena itu, pemerintah sebagai regulator kudu membuat aturan yang pas untuk melindungi taksi, angkot, atau bus kota yang sudah ada. Ojek juga diatur? Ojek ini sebenarnya tidak termasuk angkutan umum. Ojek boleh beroperasi karena tidak ada kendaraan umum roda empat atau lebih... kayak di NTT.

Di sisi lain, revolusi digital, internet, telah menjungkirbalikkan tatanan lama. Di segala bidang. Mau tidak mau... suka tidak suka... harus dihadapi.

No comments:

Post a Comment