22 July 2017

Tata negara yang masih amburadul

Akar masalahnya adalah pemilu serentak. Pilpres dan pileg digelar bersamaan. Itulah yang menyebabkan kisruh saat voting UU Pemilu kemarin. Fraksi-fraksi propemerintah, kecuali PAN, walk out.

Putusan MK tentang pemilu serentak ini memang menimbulkan komplikasi konstitusional... kayak penyakit aja. Sebab bisa saja semua partai boleh mencalonkan presiden. Tidak ada syarat presidential threshold. Namanya juga partai baru pasti belum punya suara atau kursi.

Yang punya suara tentu partai-partai lama. Apalah valid perolehan suara lima tahun lalu dijadikan dasar untuk syaraf pencalonan presiden? Siapa yang jamin partai lama masih meraih dukungan seperti dulu? Jangan-jangan justru partai baru yang menang!!!

Tapi ada benarnya juga koalisi pemerintah minus PAN itu. Harus ada dukungan minimal untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Kalau tidak ada syarat minimal - dengan dalih pemilu serentak - maka capres nanti bisa banyak sekali. Kalau peserta pemilu ada 20 parpol maka capresnya bisa 10 bisa 20 pasangan. Ruwet banget.

Pemandangan tidak enak saat voting di DPR yang disiarkan televisi kemarin sekali lagi menunjukkan bahwa tata negara kita masih kacau. Trial and error tak ada habisnya.

Indonesia sudah merdeka 70 tahun fapi sistem politiknya masih jauh dari stabil dan mapan. Undang-undang yang belum berusia 5 tahun pun bisa diubah di tengah jalan. Ingat Koalisi Merah Putih yang menlmbongkar undang-undang untuk menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR.

Sudah jelas politisi di Senayan gagal menjadi negarawan. Gagal jadi law maker. Gagal menulis undang-undang yang bisa digunakan jauh ke depan. Ibarat main sepak bola, aturan offside bisa diubah ketika pertandingan sedang berlangsung.

Kita hanya bisa menaruh harapan pada Mahkamah Konstitusi. Sudah hampir pasti aturan tentang presidential threshold 20 persen itu akan dibatalkan. Tidak perlu ahli tata negara yang hebat untuk memperkirakan arah putusan MK nanti.

Lalu? Pilpres tanpa syarat minimal dukungan? Rasanya di Barat yang demokrasinya jauh lebih tua pun tidak begitu.

Yang pasti, putusan MK tentang pemilu serentak telah menimbulkan keruwetan baru di Indonesia. Lah, untuk maju jadi ketua OSIS, karang taruna, kepala desa, ketua PSSI, ketua RT, ketua PKK... saja harus ada dukungan minimal. Kok jadi calon presiden RI tidak perlu dukungan minimal dari partai-partai yang punya wakil di parlemen.

No comments:

Post a Comment