14 July 2017

Jokowi ternyata berani juga

Kapan HTI dibubarkan? Mana realisasinya?

Rupanya di era demokrasi (katanya), pemerintah tidak punya power seperti zaman Orde Baru. Membubarkan ormas yang anti Pancasila, ingin meniadakan NKRI, bikin khilafah... sulitnya bukan main. Proses panjang. Bisa tahunan.

Bandingkan dengan orba. Pak Harto cuma perlu waktu beberapa jam untuk membredel koran. Kalau cuma mencabut izin ormas, pasti lebih mudah lagi.

Tapi begitulah.... demokrasi memang jalan panjang berliku. Butuh kesabaran revolusioner, kata Prof Tanto. Padahal, di sisi lain, ormas-ormas anti Pancasila itu melakukan propaganda di berbagai media. Setiap saat. Apalagi di media sosial.

Kasusnya mirip terorisme. Dulu, masih zaman orba, polisi dan tentara sudah bisa menciduk oknum-oknum yang masuk daftar ekstrem kanan dan ekstrem kirim. Cokok dulu. Tidak perlu ada barang bukti dsb dsb.

Sekarang? Harus ada barang bukti dulu baru cokok. Kalau perlu bom meledak dulu baru pelakunya ditangkap. Maka, jangan heran serangan teroris makin kerap di Indonesia. Undang-undang yang ada masih membelenggu polisi dan tentara.

Revisi undang-undang? Ada saja partai dan politisi yang menolak. Belum semua politisi melihat teorisme sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi juga begitu. KPK malah mau dibubarkan oleh politisi di Senayan.

Karena itu, keputusan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan perppu tentang ormas merupakan langkah berani. Meskipun konsekuensinya bakal digugat HTI bersama pembelanya seperti Prof Yusril di pengadilan. Perppu itu juga bisa membuat banyak elemen yang pro HTI (dan sejenisnya) menganggap Jokowi tidak demokratis.

Mengapa tidak menggunakan mekanisme pembubaran biasa? Mengapa tidak sabar memproses lewat pengadilan? Memangnya HTI sudah sangat mengancam negara Pancasila? Anggota HTI itu berapa orang sih? Kok HTI begitu ditakuti kayak ISIS?

Tentu Presiden Jokowi sudah mendapat banyak masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak. Termasuk dari MUI, NU, ormas-ormas Islam yang lain. Jokowi pasti tidak asal mengeluarkan perppu ormas itu.

Apa pun kritik dan kecaman terhadap Jokowi, kita perlu salut untuk sang kepala negara. Presiden NKRI memang harus berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan ideologi dan dasar negara. Mumpung situasinya belum separah Afganistan dan sejenisnya.

''Afganistan sekarang pecah jadi 40-an faksi. Dan itu sangat sulit disatukan lagi,'' ujar Presiden Jokowi di hadapan para alim ulama (minus HTI).

Jokowi mengutip omongan Presiden Afganistan yang sangat kagum dengan Indonesia yang masih bisa bersatu.... meskipun sudah banyak bibit-bibit penyakit menular yang sangat berbahaya bila dibiarkan.

2 comments:

  1. HTI itu seperti virus HIV, belum jadi AIDS sepenuhnya , harus dihantam dengan obat2an anti virus sebelum membunuh cita2 NKRI. Kalau mau perjuangkan negara Islam, Ik ut Pemilu! Jangan menjadi partai politik tidak resmi.

    ReplyDelete
  2. Istilah menarik: partai politik tidak resmi.
    HTI itu bisa juga dilihat sebagai salah satu sekte atau aliran dalam agama Islam. Tapi bisa juga dianggap ormas atau partai politik yg bersifat lintas negara. Lain dari lain memang...

    ReplyDelete