23 July 2017

Jokowi bakal jadi capres tunggal?

Begitu kecurigaan politisi Gerindra dan kawan-kawan. Fadli Zon pentolan Gerindra bahkan curiga presidential threshold 20 persen sengaja dipaksakan koalisi pemerintah (minus PAN) untuk menjegal Prabowo Subianto.

Namanya aja politisi, apalagi kelas Fadli, ada saja analisis ala teori konspirasi. Yang pasti, konfigurasi politik sekarang akan beda dengan 2014 ketika Jokowi duet seru dengan Prabowo. Pemilihan presiden paling panas dalam sejarah NKRI.

Seandainya koalisi pemerintah solid, kompak mencalonkan Jokowi, maka dukungan suaranya mencapai 71 persen. Sisa yang 30 persen masih bisalah untuk mengusung Prabowo. Biar bekas komandan Kopassus ini bisa bertarung lagi dengan Jokowi. Syaratnya : Demokrat yang cuma punya 10 persen mau gabung.

Maukah SBY memberi kendaraan politik untuk Prabowo? Namanya juga politik, selalu ada peluang. Tapi dari rekam jejak kedua jenderal tua ini sebenarnya SBY lebih dekat ke Jokowi. Hanya saja ada kerikuhan dengan Megawati bos PDI Perjuangan.

Bagaimana kalau Demokrat gandeng PAN (yang kelihatannya setengah hati di koalisi pemerintah)? Sangat mungkin. Bisa tambah suara dari PBB. Tapi kurang sedikit ke 20 persen.

Maka, kuncinya di PKS. Kalau PKS gabung Demokrat + PAN maka Gerindra sulit memajukan Prabowo ke pilpres. Karena itu, tidak heran Fadli Zon marah-marah dan menuduh ada skenario untuk menjegal Prabowo. Bahkan bisa-bisa hanya ada calon tunggal jika partai-partai-partai gagal membentuk koalisi untuk menghadapi sang juara bertahan Jokowi.

Skenario ini, yang menggunakan hasil pemilu 2014, bakal bubrah jika MK membatalkan ketentuan presidential threshold 20 itu. Kemungkinan itu sangat besar! Sehingga nanti semua partai perserta pemilu berhak mengajukan calon presiden. Termasuk Yusril IM yang partainya (PBB) hanya meraih 1,5 persen sehingga gagal masuk ke Senayan.

Sang raja dangdut Rhoma Irama, ketua Partai Idaman, pun bisa menjadi capres. Tidak perlu koalisi ketika presidential threshold nanti dijadikan nol persen oleh MK.

Apakah koalisi pemerintah bakal buyar jika MK memenangkan gugatan Yusril dkk? Belum tentu. Golkar yang pragmatis rupanya masih mendukung Jokowi (lewat statement) meskipun ketua umumnya jadi tersangka korupsi. PAN yang lihai besar kemungkinan keluar dari koalisi jika kadernya digandeng Prabowo.

Karena itu, penghapusan syarat minimal capres tidak serta-merta membuat partai-partai mengusung calon sendiri-sendiri. Tidak mungkin ada 15 capres. Hary Tanoe ketua Perindo pun besar kemungkinan berpikir ulang untuk maju capres meskipun didukung penuh begitu banyak medianya.

Jika presidential threshold dihapus, saya perkirakan tahun 2019 nanti paling banyak ada lima capres. Bahkan bisa mengerucut jadi tiga saja. Jokowi, Prabowo, dan Mr X. Siapa Mr X itu? Silakan tanya ke dukun.

22 July 2017

Terlalu banyak PTS kacangan

Berapa banyak perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia? Jawabannya ada di Google. Yang paling valid tentu dari mulut M Nasir, menteri pendidikan tinggi dan riset. Pak Menteri mengungkapkan total perguruan tinggi 4.529.

Rinciannya: 370 perguruan tinggi negeri (PTN). Sisanya swasta alias 4.159 biji. Bayangkan, empat ribu lebih kampus swasta. Alias 92 persen. 

Saking banyaknya, saya tidak hafal nama-nama PTS di Surabaya dan Sidoarjo. Yang kita tahu hanya kampus-kampus swasta yang sudah kondang macam Petra, Ubaya, Widya Mandala, atau Ubhara. Yang terakhir ini saya tahu karena dempet dengan Graha Pena.

Dari 4528 perguruan tinggi negeri dan swasta itu, hanya 50 kampus yang berakreditasi A. Rinciannya : 24 negeri dan 26 swasta. Syukurlah, Unibersitas Negeri Jember masuk akreditasi A. Tergolong elite di Jawa Timur. Gak nyangka.

Apa artinya data yang baru dirilis pemerintah itu? Sederhana saja. Kita di Indonesia masih menang angka (kuantitas) tapi sangat lemah di mutu. Bayangkan... perguruan tinggi yang akreditasi A tidak sampai 1 persen. Tepatnya 0,5 persen. Kampus negeri yang dibiayai negara pun hanya 6 persen. 

PTS yang masuk kelas A cuma 0,6 persen. Paling banyak yang belum bisa diakreditasi alias cuma terdaftar. Atau kelas C yang jumlahnya ribuan itu.

Mengerikan! Tanpa ada solusi yang revolusioner, jangan harap mutu pendidikan tinggi kita membaik. Pemerintah tidak punya pilihan lain selain bertindak sangat keras alias revolusioner itu. Artinya menutup kampus-kampus yang memang sulit berkembang atau tidak memenuhi syarat cukup.

Moratorium pendirian kampus baru saja tidak cukup. Obral izin di masa lalu telah membuat kondisi perguruan tinggi jadi runyam seperti sekarang. Orang akhirnya hanya memburu gelar di depan dan belakang namanya tanpa peduli mutu dsb.

Tata negara yang masih amburadul

Akar masalahnya adalah pemilu serentak. Pilpres dan pileg digelar bersamaan. Itulah yang menyebabkan kisruh saat voting UU Pemilu kemarin. Fraksi-fraksi propemerintah, kecuali PAN, walk out.

Putusan MK tentang pemilu serentak ini memang menimbulkan komplikasi konstitusional... kayak penyakit aja. Sebab bisa saja semua partai boleh mencalonkan presiden. Tidak ada syarat presidential threshold. Namanya juga partai baru pasti belum punya suara atau kursi.

Yang punya suara tentu partai-partai lama. Apalah valid perolehan suara lima tahun lalu dijadikan dasar untuk syaraf pencalonan presiden? Siapa yang jamin partai lama masih meraih dukungan seperti dulu? Jangan-jangan justru partai baru yang menang!!!

Tapi ada benarnya juga koalisi pemerintah minus PAN itu. Harus ada dukungan minimal untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Kalau tidak ada syarat minimal - dengan dalih pemilu serentak - maka capres nanti bisa banyak sekali. Kalau peserta pemilu ada 20 parpol maka capresnya bisa 10 bisa 20 pasangan. Ruwet banget.

Pemandangan tidak enak saat voting di DPR yang disiarkan televisi kemarin sekali lagi menunjukkan bahwa tata negara kita masih kacau. Trial and error tak ada habisnya.

Indonesia sudah merdeka 70 tahun fapi sistem politiknya masih jauh dari stabil dan mapan. Undang-undang yang belum berusia 5 tahun pun bisa diubah di tengah jalan. Ingat Koalisi Merah Putih yang menlmbongkar undang-undang untuk menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR.

Sudah jelas politisi di Senayan gagal menjadi negarawan. Gagal jadi law maker. Gagal menulis undang-undang yang bisa digunakan jauh ke depan. Ibarat main sepak bola, aturan offside bisa diubah ketika pertandingan sedang berlangsung.

Kita hanya bisa menaruh harapan pada Mahkamah Konstitusi. Sudah hampir pasti aturan tentang presidential threshold 20 persen itu akan dibatalkan. Tidak perlu ahli tata negara yang hebat untuk memperkirakan arah putusan MK nanti.

Lalu? Pilpres tanpa syarat minimal dukungan? Rasanya di Barat yang demokrasinya jauh lebih tua pun tidak begitu.

Yang pasti, putusan MK tentang pemilu serentak telah menimbulkan keruwetan baru di Indonesia. Lah, untuk maju jadi ketua OSIS, karang taruna, kepala desa, ketua PSSI, ketua RT, ketua PKK... saja harus ada dukungan minimal. Kok jadi calon presiden RI tidak perlu dukungan minimal dari partai-partai yang punya wakil di parlemen.

20 July 2017

Anda ini wartawan atau tukang pos???

Ngobrol di gedung tua di Kembang Jepun dengan beberapa wartawan tua (emeritus) selalu menarik. Nostalgia para senior era 80an dan 90an ketika belum ada HP, internet, media sosial dsb. Namun para jurnalis lawas ini selalu bisa menemukan narasumber (pelaku, korban) yang rumahnya nyelempit di dalam gang.

Sekarang enak. Cukup googling... sudah dapat banyak informasi dan petunjuk. Motret juga bisa pakai HP. Gak perlu boros film yang mahal. Foto korban (semasa hidup) bisa cuplik di medsos. ''Dulu kita harus datang ke rumahnya. Itu belum tentu keluarga punya foto,'' kata Cak Sur anggota Cowas JP, komunitas wartawan lawas JP dan grupnya. 

Oh ya... Djowo W. Oesman, juga Cowas JP, pekan lalu baru menulis catatan tentang penugasan ke Lampung. Meliput gajah main bola. Penugasan langsung dari Pak Bos: Dahlan Iskan. Mantan redaktur plus guru saya ini menulis:

''Saya wartawan Jawa Pos 24 tahun. 
Dulu, wartawan Jawa Pos tidak bertanya lagi, setelah ditugasi. Tidak ada penolakan, tidak ada pertanyaan. Doktrin: Tugas... kerjakan...

Seandainya ada wartawan bertanya: "Nama orangnya siapa, pak?" atau "Alamatnya di mana?" 

Maka, Dahlan akan balik bertanya:

''ANDA INI WARTAWAN ATAU TUKANG POS? KALAU TUKANG POS MAKA SAYA BERI NAMA LENGKAP, ALAMAT LENGKAP, NOMOR TELEPON!!!''

Padahal, Dahlan juga tidak tahu nama dan alamat orang yang akan diwawancarai wartawan.

Prinsipnya: Wartawan jago mencari. Ibarat, sampai lubang semut pun, harus dapat. Meskipun sangat banyak lubang semut. Setelah ketemu lubangnya, tangkap seekor yang dicari. Idiiih.''

Hehehe.... Cak Djono yang asli Surabaya ini memang paling seru kalau menulis boks. Apa saja jadi enak di tangan DWO sapaannya. Apa lagi kalau menulis ditemani kopi dan rokok (minus bir hehe...).

Zaman memang sudah jauh berubah. Wartawan-wartawan sekarang punya kemudahan dan kemewahan yang tiada tara. Internet, google, media sosial sangat membantu kerja jurnalis di lapangan. Tapi ya itu... cerita petualangan ala DWO mencari pusat latihan gajah di Lampung itu tidak ada lagi.

''Pak, pabrik yang itu alamatnya di mana? Namanya apa? Sebelah barat atau timur jalan raya?'' Begitu pertanyaan khas wartawan tahun 2017.

Hemm... Saya jadi ingat omongan Bos Dahlan Iskan di era sepak bola gajah: ''Anda ini wartawan atau tukang pos?''

19 July 2017

Siapa suruh pilih Setya Novanto

Setya Novanto jadi tersangka korupsi? 

Gak heran. Sudah lama proses ketua DPR cum ketua Golkar itu diperiksa KPK. Dan namanya pun bolak-balik disebut saksi dan terdakwa kasus bancakan duit e-KTP. 

Malah sebelumnya Yorrys, pengurus Golkar keturunan Tionghoa Serui, Papua sudah lama mengimbau Novanto fokus menghadapi kasus KTP elektronik ini. Alias mundur sementara... atau seterusnya. Tapi Yorrys yang kena semprit. 

Sekarang kita tinggal mengikuti sinetron dengan aktor utama Setya Novanto. Kena berapa tahun? Atau jangan-jangan KPK yang kena batunya karena berani mengusik politisi elite sekaliber SN?

Bagi orang NTT, termasuk perantau NTT di Jawa, Malaysia dsb, sosok Setya Novanto ini sudah lama jadi tanda tanya. Kok bisa dia jadi wakil rakyat NTT di DPR RI? Apa hubungannya dengan NTT? Barangkali ada leluhur dari Timor, Sumba, Sabu dsb?

Atau mungkin Novanto ini sangat peduli dengan NTT yang terbelakang itu? ''Ini cuma soal kepeng Bung. Uang. Siapa yang punya uang ya punya peluang masuk Senayan,'' ujar mantan aktivis PMKRI Kupang yang tidak terpilih di pemilu lalu.

Novanto ini memang jarang ke NTT. Terlalu sibuk mengurus proyek-proyek-proyek besar kayak KTP sakti itu di Jakarta. Urusan Golkar, parlemen dsb. ''Tapi dia punya kaki tangan di NTT,'' ujar aktivis politik itu.

Maka, ketika banyak orang NTT marah-marah di media sosial, saya cuma kasih komentar pendek. Siapa suruh pilih Setya Novanto jadi wakil rakyat NTT? Sendiri suka... sendiri rasa! 

14 July 2017

Pater John Lado SVD di Graha Wacana Ledug Pasuruan




Pria yang tinggal di kawasan Ledug, Pasuruan, ini tak pernah lepas dari kopiah. Koleksi kopiah alias songkoknya banyak. Mulai yang hitam biasa, putih, hingga motif tenun ikat ala NTT.

''Kopiah khas Flores sudah saya hadiahkan kepada seorang bapak kiai di dekat sini,'' ujarnya sambil tersenyum. Logatnya masih kental NTT, lebih khusus lagi Flores Timur, khususnya lagi Lembata.

Bapa Haji dari Flores nyasar ke kawasan Tretes yang sejuk?

Aha, bapa ini bukan haji. Bukan pula orang biasa. Dialah Pater Yohanes Lado SVD. Seorang pastor kongregasi Societas Verbi Divini alias SVD yang sehari-hari bertugas di Graha Wacana.. sebuah rumah retret milik kongregasi SVD.

Sudah 10 tahun Pater John, sapaan akrabnya, melayani Tuhan dengan menjadi pembimbing retret, rekoleksi, hingga konsultan keluarga. Graha Wacana ini memang sejak awal dibangun untuk pembinaan keluarga Katolik di Keuskupan Malang dan Keuskupan Surabaya.

Meskipun sudah banyak rumah retret, bukit doa, hingga camping ground milik Gereja Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik hingga Advent bertebaran di Prigen, Trawas, Pacet, hingga Batu (semuanya hawa sejuk di bawah 23an derajat celcius), Graha Wacana yang diresmikan pada 24 Maret 2007 oleh Uskup Malang HJS Pandojoputro OCarm ini punya penggemar setia.

''Paling banyak dari Surabaya. Setiap akhir pekan selalu ada keluarga yang datang ke sini. Ada juga yang rombongan,'' ujar Pater John yang sudah bertugas di Graha Wacana sejak 2006.

Betul memang omongan romo berkopiah ini. Belum sampai lima menit ngobrol di depan ruang makan, tiba dua mobil plat L (Surabaya). Pater John langsung menyapa pelanggan tetapnya itu. Rupanya Graha Wacana sudah kayak tempat istirahat pribadi keluarga-keluarga Katolik itu.

Tidak sedikit juga yang bukan Katolik. Sebab keberadaan Graha Wacana sedikit banyak terkait erat dengan Retret Tulang Rusuk. Pembinaan pasutri yang sejak dulu digarap imam-imam SVD, khususnya Pater Jusuf Halim SVD. Begitu dahsyatnya retret ini (kesaksian para alumni) sehingga mereka ingin selalu bertemu. Kebetulan sebagian besar peserta Tulang Rusuk pengusaha-pengusaha Tionghoa kaya dari Surabaya, Malang, Jakarta, dan kota-kota lain di tanah air.

Mereka setiap tahun mengadakan pertemuan Tulang Rusuk di Graha Wacana Ledug ini. Ada pula umat yang adakan rekoleksi atau retret jelang Natal atau Paskah. ''Anda ke sini kebetulan lagi sepi. Cuma kunjungan beberapa keluarga untuk istirahat,'' ujar Pater John.

Wilayah Ledug ini masuk Paroki Pandaan. Sekitar 30 menit turunan pakai motor atau mobil. Umat Katolik biasa misa mingguan di paroki yang mulai setahunan ini dipegang romo-romo CM itu (sebelumnya dari zaman Belanda romo-romo Karmelit alias Ordo Carmel). Maka, umat Katolik di Pandaan juga bisa memanfaatkan Graha Wacana untuk berbagai kegiatan. Selain Griya Santo Vincentius (GSV) di Prigen.

Sebaliknya, umat Katolik juga bisa menumpang ekaristi Minggu pagi di Graha Wacana SVD Ledug. Misa biasanya dimulai pukul 07.00. ''Tapi kadang saya geser ke jam 8. Sesuai kebutuhan keluarga-keluarga yang retret di sini,'' kata Pater John.

Sayang, saya tidak bisa ngobrol lebih banyak dengan pater asal Desa Lerek, Lembata, ini. Sebab Pater John harus mendampingi para tamunya.

Lah, wong saya cuma nyelonong masuk karena kebetulan kesasar dan membaca tulisan Graha Wacana SVD di Ledug. Masuk di dalam pagar, suasananya berubah kayak kampung di NTT saja. Selain romonya dari Lembata dan Manggarai (Pater Elenterius Bon SVD), hampir semua pekerjanya pun orang Flores, khususnya Manggarai.

''Kalau umat Katolik di Sidoarjo atau Surabaya mau adakan kegiatan, silakan ke sini saja. Bisa tampung 800 sampai seribu orang,'' ujar seorang pekerja asal Manggarai yang saya lupa namanya.

Di perjalanan pulang, saya jadi teringat guyonan masa remaja di Flores Timur dulu. ''Di mana ada SVD, di situ ada orang Flores!''

Guyonan main-main ini ternyata terbukti di Ledug Pasuruan.

Jokowi ternyata berani juga

Kapan HTI dibubarkan? Mana realisasinya?

Rupanya di era demokrasi (katanya), pemerintah tidak punya power seperti zaman Orde Baru. Membubarkan ormas yang anti Pancasila, ingin meniadakan NKRI, bikin khilafah... sulitnya bukan main. Proses panjang. Bisa tahunan.

Bandingkan dengan orba. Pak Harto cuma perlu waktu beberapa jam untuk membredel koran. Kalau cuma mencabut izin ormas, pasti lebih mudah lagi.

Tapi begitulah.... demokrasi memang jalan panjang berliku. Butuh kesabaran revolusioner, kata Prof Tanto. Padahal, di sisi lain, ormas-ormas anti Pancasila itu melakukan propaganda di berbagai media. Setiap saat. Apalagi di media sosial.

Kasusnya mirip terorisme. Dulu, masih zaman orba, polisi dan tentara sudah bisa menciduk oknum-oknum yang masuk daftar ekstrem kanan dan ekstrem kirim. Cokok dulu. Tidak perlu ada barang bukti dsb dsb.

Sekarang? Harus ada barang bukti dulu baru cokok. Kalau perlu bom meledak dulu baru pelakunya ditangkap. Maka, jangan heran serangan teroris makin kerap di Indonesia. Undang-undang yang ada masih membelenggu polisi dan tentara.

Revisi undang-undang? Ada saja partai dan politisi yang menolak. Belum semua politisi melihat teorisme sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi juga begitu. KPK malah mau dibubarkan oleh politisi di Senayan.

Karena itu, keputusan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan perppu tentang ormas merupakan langkah berani. Meskipun konsekuensinya bakal digugat HTI bersama pembelanya seperti Prof Yusril di pengadilan. Perppu itu juga bisa membuat banyak elemen yang pro HTI (dan sejenisnya) menganggap Jokowi tidak demokratis.

Mengapa tidak menggunakan mekanisme pembubaran biasa? Mengapa tidak sabar memproses lewat pengadilan? Memangnya HTI sudah sangat mengancam negara Pancasila? Anggota HTI itu berapa orang sih? Kok HTI begitu ditakuti kayak ISIS?

Tentu Presiden Jokowi sudah mendapat banyak masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak. Termasuk dari MUI, NU, ormas-ormas Islam yang lain. Jokowi pasti tidak asal mengeluarkan perppu ormas itu.

Apa pun kritik dan kecaman terhadap Jokowi, kita perlu salut untuk sang kepala negara. Presiden NKRI memang harus berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan ideologi dan dasar negara. Mumpung situasinya belum separah Afganistan dan sejenisnya.

''Afganistan sekarang pecah jadi 40-an faksi. Dan itu sangat sulit disatukan lagi,'' ujar Presiden Jokowi di hadapan para alim ulama (minus HTI).

Jokowi mengutip omongan Presiden Afganistan yang sangat kagum dengan Indonesia yang masih bisa bersatu.... meskipun sudah banyak bibit-bibit penyakit menular yang sangat berbahaya bila dibiarkan.

10 July 2017

Sekolah favorit itu perlu

Menteri P dan K Muhadjir Effendy bikin beberapa gebrakan yang bikin geger. Selain sekolah lima hari, full day school, yang terbaru penerimaan siswa baru sistem zonasi. Istilah lawas: rayonisasi.

Salah satu tujuannya adalah menghapus sekolah favorit. Semua sekolah negeri harus sama mutunya. Dus, tidak boleh ada lagi penumpukan siswa di beberapa SMA negeri. Kalau di Surabaya sekolah favorit itu namanya SMA kompleks. Kalau di Malang ya di Tugu Utara sebelahnya alun-alun bunder yang terkenal itu.

Dengan zonasi, maka anak-anak bisa sekolah dekat rumahnya. Anak pintar di Balongbendo tidak usah jauh-jauh sekolah di SMA Negeri 1 Sidoarjo yang di tengah kota. Sekitar 40 menit sampai 70 menit perjalanan pakai motor. Sebab SMA negeri di radius Balongbendo dibuat sama mutunya seperti SMAN 1.

Apa mungkin? Mungkin saja kalau dipaksakan pemerintah. Pakai skor desa kecamatan kabupaten segala. Sehingga anak yang nilai unasnya tinggi kalah bersaing dengan yang unasnya sedang tapi rumahnya dekat SMAN favorit (dulu).

Pagi ini, saya baca di salah satu koran tiga dosen sangat setuju zonasi. Bisa membongkar kasta pendidikan, kata seorang penerbit buku sekolah Intan Pariwara. Bagus karena tidak ada lagi murid cerdas menumpuk di satu sekolah, ujar dosen farmasi UII. Sekolah bisa dekat rumah, begitu pendapat mahasiswa STKIP di Ponorogo.

Hanya Pak Tito Adi dari Sidoarjo yang sedikit kontra. Doktor managemen yang juga pejabat di Dinas Pendidikan Sidoarjo ini menulis, kebijakan zonasi akan membatasi warga negara untuk memilih sekolah sesuai keinginannya. Siswa jadi cuma bersaing di tingkat kecamatan. Padahal sekarang ini kompetisinya sudah global. Antarnegara.

Sayang, dari semua artikel yang saya baca di koran dalam sebulan terakhir, tidak ada yang mengutip pakar-pakar pendidikan lawas yang kawakan seperti Pater Drost. Atau pakar-pakar pendidikan dari Eropa Amerika yang sudah lama menggeluti isu ini. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Entah Pak Menteri yang dari Muhammadiyah itu pakai rujukan pakar pendidikan yang mana. Tampaknya kebijakan sekolah di dekat rumah ini ada kaitan dengan obsesi pendidikan karakter itu. Agar si anak cepat pulang ke rumah. Kumpul orangtuanya.

Memangnya orangtua sekarang selalu ada di rumah? Apa tidak kerja di pabrik, kantor dsb yang pulangnya malam?

Satu hal yang selalu saya ingat dari Pater Drost SJ: sadarlah bahwa anak itu punya bakat dan kemampuan berbeda. Ada yang sangat cepat menangkap pelajaran, tapi ada yang sedang, lambat, bahkan tidak akan bisa memahami hukum Ohm dsb.

Bahkan Drost sejak dulu bilang sebagian besar lulusan SMA di Indonesia itu sejatinya tidak mampu kuliah di universitas. Kalau mau kuliah beneran, menyerap konsep-konsep abstrak di universitas, orang harus dapat NEM minimal 80. Dan harus benar-benar murni. Tanpa rekayasa. Padahal dari dulu NEM rata-rata lulusan SMA di seluruh Indonesia di bawah 60.

Apa jadinya kalau anak yang unasnya di atas 90 dijadikan satu dengan yang 60 atau 70? Sulit dibayangkan. Anak cerdas pasti akan malas kalau pelajaran bolak balik diulang untuk mengakomodasi anak yang lambat belajar itu.

Karena itu, suka tidak suka, penerimaan siswa atau mahasiswa baru selalu menggunakan kriteria akademis alias otak. Otomatis anak-anak pintar berkumpul di sekolah tertentu. Seperti SMAN 3 Malang alias Bhawikarsa yang terkenal itu. Anak dari Lawang atau Kepanjen dari dulu pasti masuk SMAN 3 kalau NEM-nya tinggi.

Sebaliknya, anak yang rumahnya di Jalan Sultan Agung tidak bisa masuk SMAN 3 meskipun jaraknya cuma beberapa meter dari sekolah. Kalau pakai zonasi, anak dari Sultan Agung itu skornya pasti paling tinggi. Meskipun kalah NEM sama yang dari Kepanjen.

Karena itu, sekali lagi, sekolah favorit atau apa pun namanya tidak bisa dielakkan dalam pendidikan. Bahkan, setelah diterima di sekolah tertentu pun, ada lagi pembagian kelas atas dasar peringkat NEM. Sehingga anak-anak cerdas bakal dikumpulkan di satu kelas khusus.

Kastanisasi? Tidak. Ini memang bawaan dari sana. Klasifikasi ini untuk memudahkan pengajaran. Kecuali P dan K sudah menemukan metode pengajaran yang bisa mengangkat kemampuan anak medioker itu. Atau malah menurunkan standar anak yang IQ-nya tinggi itu.

Jangan lupa, di masa lalu, pemerintah Orde Baru justru membuat sekolah khusus untuk anak-anak super cerdas. SMA Taruna Nusantara bikinan Jenderal Benny Murdani itu. Beberapa tokoh lain juga mendirikan sekolah unggulan serupa.

Salahkah sekolah unggulan atau favorit itu?

Seorang Aji Santoso pemain bola asli Kepanjen pasti tidak akan sehebat yang kita kenal kalau tidak pindah ke Arema atau Persebaya. Kalau cuma bermain di tingkat kecamatan saja, ya mana bisa maju?

02 July 2017

Hongkong setelah 20 tahun merdeka

Agak aneh Presiden Tiongkok Xi Jinping baru kali pertama berkunjung ke Hongkong pekan lalu. Padahal Hongkong itu bagian dari RRT. Semacam salah satu provinsinya meski punya sistem yang berbeda.

Satu negara dua sistem! Itulah komitmen RRT ketika Hongkong dikembalikan ke RRT pada 1997. Tak terasa sudah 20 tahun berlalu. Hongkong tetap berjalan dengan sistemnya ala Inggris yang telah berjalan satu abad. Plus beberapa modifikasi sebagai konsekuensi jadi bagian dari negara komunis RRT itu.

''Hongkong selalu ada di hati saya,'' ujar Presiden Xi yang memang suka puisi dan istrinya penyanyi klasik Tiongkok papan atas Nyonya Peng Liyuan.

Apakah sistem Hongkong yang beda dengan Zhongguo tetap dipertahankan? Seperti biasa, Pak Xi tidak menjawab secara tegas. Cukup basa-basi ala diplomat. Katanya, sistem HK masih bisa dipertahankan paling tidak selama 50 tahun.

Setelah tahun 2047? Pak Xi hanya tersenyum. Tidak ada tanya jawab dengan wartawan.

Yang pasti, RRT tentu ingin punya kontrol penuh atas Hongkong. Konsep satu negara dua sistem itu hanya bersifat sementara. Tidak bisa seterusnya. Negara komunis yang punya satu partai saja pasti ingin 'satu negara satu sistem'. Mulai sistem politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dsb. Termasuk bahasa.

Bukan apa-apa. Orang Hongkong lebih suka menggunakan bahasa Kanton ketimbang Putonghua alias Mandarin itu. Berkali-kali rakyat Hongkong unjuk rasa menolak apa yang mereka sebut pemaksaan bahasa Mandarin. Mereka lebih suka bahasa Kanton yang sudah berurat berakar. Mereka tidak suka bahasa elite ala orang utara itu.

Orang Hongkong juga tidak suka sistem transliterasi Hanyu Pinyin ala Beijing. Makanya pimpinan tertinggi Hongkong pakai nama CY Leung, bukan penulisan ala RRT.

''Kenapa kalian belajar bahasa Mandarin? Belajar bahasa Inggris saja lebih bagus,'' ujar Josephine seorang aktivis Gereja Katolik asal Hongkong saat berkunjung ke Surabaya beberapa waktu lalu.

Nah, khusus untuk yang Katolik ini ada persoalan yang jauh lebih serius. Yakni sikap Beijing yang sejak dulu tidak mengakui takhta suci di Vatikan. Pemerintah komunis RRT hanya mengakui gereja patriotik yang dikontrol penuh oleh kaki tangan rezim komunis itu. Makanya di Tiongkok ada dua macam gereja: Gereja bawah tanah (yang berafiliasi dengan Vatikan) dan gereja patriotik yang diakui pemerintah tapi berada di luar kontrol Sri Paus di Vatikan.

Apa jadinya Gereja Katolik di Hongkong kalau nanti Tiongkok tidak lagi memberlakukan satu negara dua sistem? ''Sulit dibayangkan,'' kata wanita Katolik asal Hongkong itu. ''Kita hanya bisa berdoa dan berusaha.''