06 January 2017

Demokrasi tanpa kultur demokrasi

Sejak reformasi 98 kita belajar menjadi negara demokrasi. Demokrasi liberal ala USA. Pemilihan langsung bupati, gubernur, wali kota, sampai presiden. Satu orang satu suara.

Kelihatannya demokrasi itu asyik karena rakyat terlibat langsung dalam proses politik. Berbanding terbalik dengan sistem orde baru yang semuanya sudah ditentukan dari atas. Kita pun sempat euforia dengan 48 partai di awal reformasi.

Sayang, kita rupanya lupa bahwa demokrasi itu ada filosofi dan syarat-syaratnya. Dan itu tidak mudah dipenuhi negara-negara ketiga yang ingin menerapkan demokrasi ala USA.

Apakah Indonesia yang mayoritas muslim mampu menerapkan demokrasi liberal ala Amerika? Dari dulu banyak orang yang meragukannya. Sebab di semua negara berpenduduk mayoritas muslim, demokrasi dianggap tidak kompatibel dengan doktrin Islam. Kecuali Turki yang sejak dulu secara sadar memilih menjadi negara sekuler ala Eropa Barat.

''Indonesia bisa kok berdemokrasi,'' begitu pendapat banyak pejabat cum politisi melihat suksesnya pemilihan langsung kepala daerah dan presiden selama ini.

Hem... ternyata belajar demokrasi ala barat itu tidak mudah. Kasus Ahok saat ini menjadi ujian berat demokrasi kita yang baru berusia belasan tahun. ''Kita ikut-ikutan demokrasi ala Amerika tapi nggak paham literatur kultur Amerika,'' kata mas Yockie dalam sebuah diskusi tentang kasus Ahok di Jakarta kemarin.

Seandainya kultur demokrasi sudah dihayati orang Indonesia, tentu tak akan ada gerakan sejuta umat untuk mengawal kasus Ahok. Aksi-aksi mendesak agar Ahok ditahan atau diadili.

7 comments:

  1. Apakah Indonesia bisa belajar? Bisa, contohnya Jepang, Korea, Taiwan bisa belajar. Sama-sama Asianya, jadi pasti bisa.

    Founding fathers Indonesia itu didikan elite Belanda, shg mereka tahu jelas demokrasi dan institusi kenegaraan apa yang harus didirikan. Tetapi mereka kompromi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih agamais, tanpa mengutamakan agama mayoritas. Dan pemimpin2 Islam masa itu dari NU dan Muhammadiyah mau berkompromi. Hasil kompromi itu, berupa KeTuhanan tanpa syariat Islam, dimaktubkan dalam Konstitusi.

    Itu suatu solusi yang ciamik soro. Kalau kaum Taliban mau ganti UUD, ayo jadi partai politik seperti PKS, masuk parlemen untuk memperjuangkan. Jangan tereak tereak, bikin hoax, mengerahkan massa dengan dana partai politik tengik untuk mendiskreditkan orang tak bersalah.

    Kalau tidak bisa menghormati konstitusi, pecahkan saja NKRI, gak masalah kan? Bali, Flores dan Timor, Maluku Selatan, Minahasa, Papua, biar jadi negara (atau negara2) sendiri. Toh sebelum Belanda atau Portugis datang mereka juga kerajaan2 dan suku2 yang merdeka. Ungsikan Tionghoa dan Kristen ke sana, nanti negara2 itu akan jauh lebih makmur drpd sisa Indonesia.

    ReplyDelete
  2. Situasi NKRI saat ini memang mengkhawatirkan. Media sosial justru menjadi ajang caci maki dan penyebaran ideologi radikal yang anti demokrasi dan ingin menghilangkan pancasila NKRI bhinneka tunggal ika UUD 45. Kebersamaan dan toleransi antarwarga pun makin melemah. Kalau tidak ada usaha yg serius dan berkelanjutan untuk meredam... bukan tidak mungkin terjadi perpecahan seperti yg kita khawatirkan. Timor Timur sudah merdeka. Aceh jadi provinsi khusus yg pakai hukum islam.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ga usah khawatir bro. Kalau rakyatnya mau
      bubar ya bubar aja. Dalam sejarah negara pecah dan gabung lagi itu lumrah. Austria-Hungaria, Cekoslovakia, Yugoslavia, Uni Soviet, RRT vs Taiwan. Brexit. Biasa aja.

      Delete
    2. Ideologi radikal lacurnya telah bangkit dan cacat sejak Zaman Abraham.
      Saya tidak tahu apakah Bung Hurek punya anak ? Betapapun tebalnya Iman Anda, apakah Anda bersedia mengorbankan putra tunggal Anda demi satu mimpi, seperti Abraham ( Ibrahim ) bersedia akan menyembelih putra tunggalnya Isaak.
      Setiap manusia yang otaknya agak waras, tidak akan mungkin terpengaruhi oleh ideologi radikal yang sekarang sedang di-koar2-kan oleh golongan tertentu.
      Sejarah telah membuktikan, tukang kompor atau provokator selalu matinya tentram diranjang, sedangkan rakyat jelata yang terhasut harus mati dimedan perang atau ditembak mobrig. Selama saya hidup dan besar di Indonesia Zaman Soekarno, belum pernah saya mengalami adanya para provokator yang berasal dari semenanjung Handramaut. Dulu itu orang Handramaut dan orang Tionghoa sama2 kuthuk-nya.

      Delete
  3. Jika Flores Timor menjadi negara sendiri, anda bisa menjadi juragan Hurek Pos.

    ReplyDelete
  4. "Di semua negara berpenduduk mayoritas muslim, demokrasi dianggap tidak kompatibel dengan doktrin Islam. Kecuali Turki."

    Tergantung siapa yg berpendapat. Kalau NU Gus Dur, ya cocok saja. Kalau Amien Rais, cocok asal dia yang jadi Presiden hehehe. Di Turki pun Erdogan skrg cenderung diktatorial.

    Yang jadi persoalan di setiap negara ialah, apakah pihak yg merasa mayoritas (misalnya, Kristen kulit putih di Amrik) tetapi kalah dalam pemilu, maukah dia menerima dan tetap berjuang utk agendanya dalam kerangka institusi negara yg ada, DPR, MPR, DPD, MK. Kalau pengerahan massa ya lama2 jadi perang saudara.

    ReplyDelete
  5. "... tidak paham literatur kultur Amerika". Wow, tidak perlu, bung. Tinggal membaca literatur pendiri negara Indonesia saja. Baca tulisan2 Sukarno, Hatta, Syahrir. Baca ulang Mukadimah UUD 1945.

    Bandingkan teks pembuka alinea ke-1 Mukadimah UUD 1945: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ..."

    dengan pembuka alinea ke-2 proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal..."

    Bandingkan alinea ke-4 Mukadimah UUD 1945:

    "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

    dengan Mukadimah UUD Amerika Serikat:

    "We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America."

    Intinya mirip-mirip kan? Ga usah jauh-jauh nyontek ke belahan dunia yang lain. Dokumen-dokumen pendirian NKRI itu sudah ciamik. Coba kalau notulen rapat-rapat BPUPKI / PPKI dipublikasikan dan ditaruh di Internet oleh Perpustakaan Nasional, rakyat bisa membaca perdebatan dan akhirnya kompromi yang dijadikan landasan pendirian NKRI, agar tidak bertengkar terus. Drpd bertengkar, ayo debat di parlemen, apa mau dibikin peraturan agar Kepala Pemerintahan harus dari agama mayoritas, baik presiden, gubernur, walikota, camat, sampai lurah sekaligus. Nek kalah yo mingkem.

    ReplyDelete