07 December 2016

Jalur Undangan PTN Perlu Dievaluasi



Sudah lama saya kurang sreg dengan sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) jalur undangan. Bukan apa-apa. Selain porsinya yang kebanyakan, 50-60 persen, kualitas calon mahasiswa pun sejatinya tidak istimewa. Sebab jalur undangan ini hanya mengandalkan nilai rapor di SMA.

Tahu sendirilah bagaimana integritas guru-guru dan kepala sekolah. Nilai rapor bisa disulap sebagus mungkin agar siswa bisa tembus PTN tanpa tes alias jalur undangan. Jalur ini otomatis memperkecil jutaan lulusan SMA di seluruh Indonesia yang berjuang keras memperebutkan bangku di PTN lewat jalur reguler alias seleksi bersama itu. (Dulu namanya skalu, sipenmaru, UMPTN, dsb.)

Karena 60 persen sudah di-booking jalur undangan, alokasi bangku untuk jalur free fight competition ini sangat sedikit. Sebab PTN juga diberi kesempatan untuk merekrut mahasiswa via jalur mandiri. Jalur ketiga ini biasanya muahaal banget karena ada misi cari duit. Hanya anak orang kaya saja yang bisa masuk jalur mandiri... meskipun otak tidak terlalu cemerlang.

Selama beberapa tahun ini iseng-iseng saya mencoba mengetes kemampuan mahasiswa PTN baik yang magang atau hendak melamar pekerjaan. Nomor satu saya bertanya bagaimana dia bisa menembus PTN. Lewat jalur mana: undangan atau reguler atau mandiri. Biasanya jalur undangan yang lebih banyak.

Alumnus PTN kok gitu ya? Kok kurang cerdas? Kurang cepat menangkap arah pembicaraan? Logikanya kurang asyik? Sebaliknya, mahasiswa jalur reguler rata-rata sangat cerdas. Tidak perlu penjelasan panjang lebar, dia sudah tahu maksud kita. Bisa belajar cepat.

Ada apa dengan jalur undangan? Masih pantaskah dipertahankan kalau hanya menghasilkan lulusan yang medioker? Syukurlah, pagi ini Pak Budi Santoso akhirnya bisa menjawab pertanyaan saya yang sudah lama terpendam. Lewat artikel bagus di Jawa Pos.

Ternyata dosen senior ITS Surabaya ini punya kompain yang sama dengan saya. Beliau tentu saja jauh lebih valid karena mengikuti proses belajar para mahasiswa sejak semester satu hingga tamat. Pak Budi pun mengeluhkan kemampuan mahasiswa jalur undangan yang kalah dari jalur free fight competition. Mahasiswa-Mahasiswa-mahasiswi tanpa tes ini umumnya kedodoran dari segi akademik.

Kualitas universitas negeri sudah pasti anjlok jika mahasiswanya didominasi jalur undangan dan mandiri yang 60 persen lebih itu. Kalau mau benar-benar bagus, porsi jalur kompetisi setidaknya 90 persen. Jalur undangan dan mandiri cukup 10 persen. Itu pun harus diseleksi ketat karena nilai rapor biasa dimainkan guru-guru SMA untuk memasukkan sebanyak mungkin lulusannya ke PTN.

Ada fakta baru yang dibeberkan Pak Budi di artikelnya itu. Ternyata jalur undangan ini didominasi perempuan alias mahasiswi. Beda dengan jalur free fight yang relatif seimbang. Mengapa? Wanita biasanya lebih telaten dan rajin sehingga nilai rapornya di SMA lebih tinggi ketimbang laki-laki.

Yang jadi masalah, khususnya di ITS, ada sejumlah jurusan yang sangat menuntut kemampuan fisik yang kuat, harus melekan di lapangan atau laboratorium dsb. Maka, dulu jurusan-jurusan itu sering dianggap jurusan laki-laki.

Nah, setelah ada jalur undangan, jurusan-jurusan itu akhirnya didominasi para perempuan. Dosen-dosen kayak Pak Budi ini yang kelimpungan. Tidak bisa maksimal dalam pembelajaran. Pak Budi menduga, para pelajar SMA yang rapornya bagus itu hanya asal pilih fakultas atau jurusan. Pokoknya tembus PTN!

"Mereka tidak memperhatikan nature seorang perempuan ketika kuliah di jurusan-jurusan tertentu, " kata Pak Budi.

Maka, dosen senior ITS ini mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi jalur undangan alias SNM PTN itu. Menutup jalur undangan? Rasanya tidak mungkin. Sebab dulu pun ada PMDK yang esensinya sama dengan jalur undangan sekarang. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi porsi mahasiswa PTN dari jalur undangan. Biarlah bangku PTN yang sangat terbatas itu hanya diisi mahasiswa-mahasiswi yang benar-benar memenuhi syarat akademik.

6 comments:

  1. Jaman saya lulus SMA dulu di thn 1980an, walaupun nilai Ebtanas murni saya tertinggi di SMAK St Louis I, dan selalu ranking 1 di kelas paralel, saya tidak diundang masuk PMDK. Selain krn non-pribumi, memang yg dinomersatukan ialah anak dosen dan pegawai negeri. Akhirnya saya diterima di ITS lewat tes Sipenmaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru), yg tidak saya masuki krn mendapat kesempatan kuliah di luar negeri.

    Kalau di Amerika, sistem penerimaan itu komprehensif. Tidak hanya nilai rapor (dan tiap sekolah didata, jadi inflasi nilai seperti tyang dibilang Bung Hurek bisa dikalibrasi menurut kompetitifnya suatu sekolah), tetapi juga ada nilai tes standar seperti ACT atau SAT (mencakup bahasa, matematika / logika, dan sains dasar). Ada nilai tambah kalau murid mengambil kelas2 yang susah (namanya Honors atau Advanced Placement) pd waktu SMA. Belum lagi pernyataan pribadi (esai) yang harus ditulis setiap pelamar kalau mau masuk universitas yang bagus. Di RRT, Taiwan, Korea, dan India, semuanya tergantung kpd satu jalur saja yaitu jalur tes. Saya kira itupun tidak adil krn ada anak yang memang pinter kalau ambil tes.

    Saya kira bagus kalau perempuan itu diberi kesempatan lebih untuk masuk. Fisik tidak masalah. Coba lihat Ibu Risma, beliau kuat, rek, jalan ke sana ke sini. Jangan jatah perempuan dikurangi -- lak mundur ke belakang logika tsb. Jalur undangan itu gunakanlah untuk mereka yang secara demografis tidak ter-representasikan lewat jalur tes, misalnya perempuan, mereka yang dari daerah terpencil (seperti Lomalohot, Raja Ampat, nDiwek, hehehe). Nanti tinggal diberi gemblengan atau matrikulasi khusus, termasuk pendidikan jasmani jika perlu, agar siap belajar dan diajar.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Luar biasa mas... jadi the best danem tertinggi di Sinlui itu waduh pasti jenius kayak pak habibie. Saya yg di SMAN 1 Malang yg cukup favorit aja waktu itu merasa keder kalo dengar nama2 SMAK favorit macam sinlui, dempo, huayin, santa maria dsb... karena anak2nya unggul ditambah proses pembelajarannya yg juga jauh di atas rata2 sekolah di indonesia.

      Betul memang.. sipenmaru dan umpt masa lalu ada pertimbangan SARA-nya. Anak2 tionghoa dibatasi ke PTN meskipun pintar banget. Kalau pake sistem persaingan bebas bisa jadi sebagian kursi PTN diambil pelajar2 tionghoa. Entahlah.

      Luar biasa juga sistem seleksi masuk universitas di USA RRT dan negara2 maju lain. Seharusnya memang begitu. Sangat komprehensif sehingga yg lolos hanya anak2 yg punya kemampuan untuk kuliah di bidang tertentu. Kalau nilai rapor jadi rujukan utama kayak jalur undangan di Indonesia ya beginilah hasilnya.

      Saya sangat respek kepada orang2 tionghoa yg membuka sekolah2 dan universitas2 di indonesia dengan kualitas yg setara, bahkan melebihi PTN. Gak diterima di PTN ya gak patheken!

      Kesimpulan: pemerintah harus terus-menerus memperbaiki sistem penerimaan mahasiswa baru PTN. Gak ada salahnya kalau kita mencontoh sistem di luar negeri yg sudah bagus itu. Wong Indonesia itu kan mentalnya copy paste... Lha mengapa kita cuma copy paste yg lain, sementara pendidikan kok tidak? Tentu saja tetap disesuaian dengan kondisi indonesia yg unik.

      Sekali lagi terima kasih banyak mas sinlui yg sudah berbagi pengalaman dan wawasan di kitorang punya blog.

      Delete
  2. Pandai ya, jenius tidak. Menurut Thomas Edison, jenius itu 99% kerja keringat, dan 1% saja yang akal. Saya termasuk orang yang agak malas, jadi tidak bisa jenius seperti Pak Habibie; tidak layak untuk disebut dalam satu kalimat yang sama. Karier saya dalam hidup ini biasa2 saja tidak ada yang bisa dibanggakan untuk dimasukkan koran atau tipi hehehe.

    Sistem PMDK itu kan memang meniru dr Amerika oleh rektor IPB waktu itu. Tetapi harus disesuaikan dengan iklim Indonesia. Yg saya sebutkan itu berlaku untuk top 100 research universities ya. Kalau tidak bisa masuk sana masih banyak jalan lain misalkan diploma di Community College (akademi 2 thn), lantas bisa melanjutkan lagi atau langsung kerja. Kalau Cina, India, Jepang, itu masih mengandalkan tes saja.

    Yang saya kagum dan dulu ingin dibawa Pak Habibie ke Indonesia ttp ditentang ialah sistem Jerman, di mana tidak semua orang harus masuk Uni, ttp ada pendidikan magang untuk menjadi tukang listrik, tukang masak, tukang bikin roti, dll. Itu lebih cocok untuk Indonesia.

    Selain itu korupsi dan nepotisme tetap menjadi masalah dalam hal penerimaan mahasiswa, seperti pelbagai aspek kehidupan di Indonesia yg lain.

    ReplyDelete
  3. Makasih mas tambahan penjelasan sampean yg mengingatkan saya sama Pater Drost SJ almarhum, dulu kepala SMAK Kanisius Jakarta. Saya ini pengagum dan pengikut aliran pendidikan ala pater Drost yg sama persis dengan pak Habibie versi Jerman itu. Pater Drost ini versi Belanda.

    Intinya, sistem pendidikan itu seperti piramida. Universitas itu hanya boleh diisi anak2 pintar dan sangat mumpuni untuk mencerna semua materi kuliah. Sebagai puncak piramida, tentu jumlah lulusan SMA SMK yg diterima di universitas sangat sangat sedikit. Hanya otak2 akademis saja yg bisa. Mungkin tidak sampai 30 persen lulusan SMA SMK yg bisa diserap universitas negeri dan swasta.

    Ke mana 70 persen itu? Politeknik atau akademi yg menyiapkan orang langsung bisa kerja. Jadi tukang listrik, tukang roti jahit masak bikin desain dsb. Makanya menurut Romo Drost, sebagian besar SMA di indonesia harus dijadikan SMK atau sejenis itulah.

    Ide Pater Drost ini sempat digodok beberapa menteri kayak pak wardiman yg juga lulusan Jerman. Makanya beliau sering ngomong link and match. Tapi ya dalam perkembangan tidak jalan. Bahkan saat dibikin undang2 sistem pendidikan nasional, masalah krusial ini kurang didalami. Yang ramai dan menyulut demo besar2an saat itu justru masalah pendidikan AGAMA. Yang jadi sasaran protes adalah sekolah2 katolik yg tidak menyediakan guru agama islam dan pelajaran agama islam utk para murid yg beragama islam. Isu UU sosdiknas ya soal pelajaran agama aja yg heboh.

    Orang Indonesia lupa dengan substansi persoalan pendidikan. Padahal apa yg digagas Pater Drost SJ itu justru sangat strategis dan mengena untuk situasi Indonesia.

    Akibatnya ya kayak sekarang ini. Banyak orang bergelar S3 tapi kemampuan akademis dan penelitiannya gak jelas. Bulan lalu ada anggota DPRD di Sidoarjo diadili karena pakai ijazah S1 palsu. Banyak perguruan tinggi swasta yg buka kuliah malam menghasilan banyak sarjana. Lha sarjana macam apa itu?

    Romo Drost bilang orang Indonesia tidak perlu semuanya jadi sarjana. Yang diperlukan itu tukang listrik yg hebat. Tukang las atau tukang air yg oke punya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pak Habibie hrsnya jadi presiden lebih lama, sayang beliau tercemar kedekatannya dgn Pak Harto.

      Memang harusnya begitu strategi pendidikan itu. Seorang tukang listrik atau masinis yg berpengalaman tidak kalah pintar dengan seorang insinyur; hanya mungkin pd waktu remaja kesempatan tidak sebagus sang insinyur. Begitu pula seorang perawat dibandingkan seorang dokter. Sebanyak mungkin berikan kesempatan menurut talenta masing-masing.

      Hidup ini ada banyak faktor luck, shg mereka yang lebih kaya atau berpangkat tidak patut berpongah ria thd yang statusnya lebih rendah.

      Delete
  4. Pak Habibie sering mendapat masukan dari Romo Mangunwijaya insinyur lulusan Jerman dan Romo Magnis Suseno SJ filsuf asal Jerman yg berkarya di Indonesia. Beliau juga diskusi sama Romo Drost SJ tentang pendidikan.

    Hampir semua menterinya pak harto itu teknokrat lukusan eropa dan USA. Makanya mereka sangat nyambung dengan para pemikir pendidikan dan kebudayaan macam romo2 tersebut. Belakangan setelah reformasi kabinet lebih dominan politisi yg mewakili partai2. Maka konsep2 filosofis yg mendalam... kurang diperhatikan.

    ReplyDelete