06 December 2016

Demokrasi mayoritas di tingkat RT

Pak Isfanhari guru musik senior yang sering jadi dirigen paduan suara perayaan hari besar nasional di Grahadi Surabaya. Beliau juga komposer dan arranger kor kawakan. Pagi ini Pak Isfan tidak membahas musik tapi justru woro-woro pemilihan ketua RT di Kupangkrajan tempat tinggalnya.

Ada tiga calon yang maju. Ada kampanye kecil-kecilan. Warga diajak datang mencoblos. Mirip pemilu legislatif, pemilihan bupati, gubernur atau presiden. Demokrasi langsung! Tidak pakai musyawarah mufakat atau perwakilan segala.

Kelihatannya sepele tapi sejatinya menunjukkan perubahan sistem budaya kita. Selama ini sangat jarang ada orang yang bersedia jadi ketua RT atau RW. Ini kerja sosial yang tidak digaji. Tanggung jawabnya pun berat. Kalau ada apa-apa, misalnya kecolongan teroris di wilayahnya, ketua RT harus mondar-mandir ke kantor polisi. Ketua RT juga harus keliling ke rumah-rumah. Dan sebagainya.

Karena itu, di tempat tinggal saya yang lama, Ngagel Jaya Selatan, BP boleh dikata ketua RT abadi. Sudah 30an tahun menjabat tanpa pernah diganti. Dia sih sudah bosan. "Tapi tidak ada yang mau. Kalau ada yang bersedia, sekarang juga saya serahkan jabatan saya," katanya.

Di mana-mana memang seperti itu. Di Sidoarjo pun banyak ketua RT yang menjabat lebih dari 10 tahun. Beda dengan jabatan anggota DPRD yang selalu diperebutkan dengan berbagai cara. Apalagi kepada daerah!

Maka pemilihan langsung RT di Kupangkrajan ini saya anggap langka. Mungkin terimbas sistem demokrasi langsung ala pilkada atau pilpres yang heboh itu. Warga yang dulu rikuh, sungkan, berkompetisi di lebel bawah mulai mengikuti langgam politisi. Semoga saja tidak ada isu SARA dalam pemilihan ketua RT!

Di sisi lain, pemilihan langsung yang merambah level RT ini menunjukkan betapa asas musyawarah mufakat makin ditinggalkan rakyat Indonesia. Musyawarah mengandaikan kompromi, negosiasi, tawar menawar. Tanpa ruang negosiasi, maka segala sesuatunya akan diselesaikan dengan metode voting.

"Demokrasi banyak-banyakan suara," ujar Jockey Suryo Prayogo, budayawan dan seniman musik terkenal.

Komposer top ini memang dari dulu menginginkan agar musyawarah mufakat yang menjadi nilai-nilai khas bangsa Indonesia yang dikedepankan. Dan itu hanya bisa jalan kalau UUD 1945 yang asli diberlakukan kembali. Sekarang kita sudah terjebak dalam demokrasi banyak-banyakan suara dengan segala dampak negatifnya.

Tak hanya Jockey yang resah. Sudah lama banyak tokoh lintas profesi mengeluhkan demokrasi liberal pascareformasi. Voting jadi berhala baru. Kuantitas massa jadi andalan untuk memaksakan keinginan kelompok tertentu. Di mana jalan musyawarah itu?

Melihat virus demokrasi mayoritas atau banyak-banyakan suara yang sudah merambah pemilihan ketua RT, rasanya musyawarah mufakat hanya menjadi cerita nostalgia.

1 comment:

  1. Jaman Pak Harto musyawarah selalu mufakat krn kalau tidak mau mufakat bisa kehilangan kebebasan, harta, bahkan nyawa. Tidak benar juga kalau MUM itu lebih tidak memaksakan

    ReplyDelete