08 October 2016

Kisruh izin membangun gereja di Pasarminggu



Masalah izin membangun gereja mencuat lagi justru di Jakarta. Tadinya saya pikir Jakarta yang kosmopolit sudah beres persoalan SARA khas Indonesia ini. Ternyata saya keliru. CNN memberitakan kasus GBKP Pasarminggu Jakarta yang terkatung-katung.‬‪ Bangunan gerejanya disegel dan ditutup pemerintah.

GBKP itu gereja protestan khusus untuk warga Batak Karo. Kalau bukan Karo ya tidak masuk Gereja Batak Karo meskipun kristiani. Kalaupun Karo, tapi Katolik atau Pentakosta atau Baptis atau Karismatik atau Advent ya tidak bisa ikut GBKP.‬‪

Model gereja suku ala GKBP atau HKBP atau Gereja Toraja ini sangat sangat khusus di Indonesia. Karena itu, sangat sulit dipahami oleh jemaat di luar GBKP atau HKBP. Jangankan camat lurah wali kota atau gubernur yang beragama Islam, orang Katolik macam saya pun (dulu) sangat sulit memahami sistem gereja macam ini.‬‪

Tanpa memahami latar belakang dan sistem penggembalaan di GBKP atau HKBP dan gereja-gereja umumnya, kasus-kasus seperti di Pasarminggu ini akan sering muncul. Dan bisa merembet ke mana-mana. Apalagi aturan pembangunan tempat ibadah versi pemerintah kontras dengan model gereja etnis kategorial ala HKBP, GBKP, dan hampir semua gereja di lingkungan nasrani yang non Katolik.‬‪

Aturan resmi pemerintah menuntut sebuah tempat ibadah (implisit gereja) hanya bisa didirikan jika punya jemaat warga setempat. Minimal 90 umatnya penduduk setempat dekat gereja yang akan dibangun. Nah, di kota besar sangat sulit menemukan lahan yang di sekitarnya ada 90 umat yang bakal bergereja di situ.‬‪

Contoh bagus di Surabaya, tepatnya di kawasan Ngagel Jaya Selatan. Ada gereja aliran pentakosta. Saya tinggal di dekat gereja itu selama lima tahun. Saya perhatikan warga RT/RW setempat yang bergereja di situ tidak sampai tujuh rumah. Malah tidak sampai tiga rumah. Meskipun penduduk yang beragama Nasrani mayoritas di RT 4 itu.‬‪

Ketua RT-nya orang Sumatera Utara yang gerejanya jauh di Surabaya Utara. Padahal gereja pentakosta itu persis di depan rumahnya. Warga RT 4 yang sebagian besar Katolik tentu ikut Gereja Paroki Santa Maria Tak Bercela di Ngagel Madya. Sekitar satu km dari perumahan. Banyak juga jemaat GKI atau Protestan yang gerejanya di luar Ngagel.‬‪

"Di dekat sini kan ada gereja. Kok kalian malah beribadah di gereja lain yang jauh dari sini?" tanya kenalan di warung kopi. Cak Ali itu heran karena gereja pentakosta itu justru jemaatnya hampir semuanya orang luar RT 4.‬‪

Begitulah kekhasan di kalangan kristiani yang punya begitu banyak denominasi atau aliran gereja. Karena itu, aturan pemerintah yang mewajibkan sebuah rumah ibadah harus punya jemaat asli daerah itu sangat sulit diterapkan di lingkungan nasrani. Lebih sulit lagi gereja etnis ala HKBP atau GBKP.‬‪

Syukurlah, orang Ngagel Surabaya ini sangat bijaksana dan matang. Karena itu, warga RT dari dulu mengizinkan berdirinya gereja pentakosta meskipun mereka sangat tahu bahwa tempat ibadah itu hampir tidak dipakai warga setempat. Mana ada orang Katolik yang mau kebaktian di gereja aliran pentakosta/karismatik? Mana ada orang Protestan macam GKI atau Reformed yang mau ikut kebaktian yang pakai band dan keplak-keplok?‬‪

Sayang, seperti dikutip CNN Indonesia, "Lurah Tanjung Barat Debby Novita menganggap jemaat GBKP Pasar Minggu bukanlah penduduk setempat. Debby mencatat, hanya 11 dari 105 jemaat gereja itu yang berdomisili di Tanjung Barat."‬‪

Hehehe... Pastilah warga setempat tidak banyak. Bahkan mungkin tidak ada. Sebab warga keturunan Karo jelas diaspora, para perantau asal Sumatera Utara. Kebetulan mereka punya sebidang tanah... kemudian ingin bikin gereja. Bisa saja di lingkungan RT itu tidak ada umat nonmuslim. Dan itu biasa di Indonesia yang mayoritas muslim.‬‪

Berbeda dengan gereja-gereja protestan, pentakosta, karismatik, baptis, advent dsb yang bersifat kategorial, gereja katolik sejak dulu bersifat teritorial atau parokial. Makanya umat Katolik wajib mengikuti paroki (wilayah) tempat tinggalnya.‬‪

Contoh: orang Katolik yang tinggal di Ngagel atau Pucang atau Bratang Surabaya wajib bergereja di Paroki Ngagel. Tidak bisa ikut Paroki Katedral di Polisi Istimewa atau Paroki Wonokromo atau Paroki Kristus Raja. Ketika tinggal di Jambangan, saya ikut Paroki Sakramen Mahakudus Pagesangan. Ketika tinggal di Gedangan, saya ikut Paroki Santo Paulus Juanda.‬‪

Sistem paroki khas Katolik ini sedikit banyak cocok dengan aturan main pendirian gereja ala pemerintah. Tapi tetap bermasalah karena di Jawa umat Katolik sangat minoritas. Karena itu, syarat minimal 90 umat Katolik bergereja di gereja yang akan didirikan tidak selalu mudah dipenuhi di kota-kota kecil. Apalagi desa-desa.

Syukurlah, tidak semua pejabat berpikiran sempit macam lurah dan wali kota di Pasarminggu Jakarta itu. TNI Angkatan Laut sejak dulu selalu menyediakan lahan fasumnya untuk tempat ibadah agama-agama minoritas. Karena itu, di lahan milik Marinir Gedangan Sidoarjo berdiri Gereja Katolik St Paulus dan Pura Jala Siddi untuk umat Hindu.

Kalau mau betul-betul ketat mengikuti aturan minimal 90 umat setempat, kayaknya umat Hindu mustahil bisa memiliki pura sebagus itu di Gedangan. Sebab setahu saya tidak ada umat Hindu yang ber-KTP Desa Gedangan.

5 comments:

  1. Sifat Gereja Katolik yg teritorial itu karena jaman dulu Gereja Katolik itu identik dengan pemerintah. Tidak ada pemisahan sekuler sebelum Revolusi Perancis. Bahkan di New Orleans, negara bagian Louisiana yang merupakan bekas koloni Perancis, sampai sekarang daerah tingkat kecamatan masih disebut parish atau paroki, walaupun sudah tidak ada hubungan dengan gereja lagi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tepat sekali penjelasan sampeyan. Dan model teritorial yang mirip hierarki pemerintahan itu paling jelas terlihat di NTT, khususnya Flores. Di setiap desa ada stasi. Stasi-stasi itu kemudian bergabung jadi paroki di tingkat kecamatan. Belakangan ini satu kecamatan ada dua paroki. Paroki-paroki kemudian jadi keuskupan yg selevel kabupaten.

      Di Jawa Timur yang katoliknya sangat minoritas, sistemnya juga mirip meskipun agak berbeda. Di Jatim ada dua keuskupan: Keuskupan Surabaya dan Malang. Sehingga posisi bapak uskup itu sepertinya setingkat gubernur. Beda dengan Flores yg uskupnya cuma setingkat bupati hehe...

      Sekali lagi, matur nuwun atas penjelasan anda yg singkat tapi jelas.

      Delete
    2. Ini daftar "paroki" atau county (setingkat eks-karesidenan, bukan kecamatan seperti yg saya tulis di komentar pertama): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parishes_in_Louisiana

      Delete
  2. Kalau ada masalah yang selalu sama dan tidak habis-habisnya begini, seharusnya PGI dan KWI melobi Menteri Agama, melobi Komisi terkait di DPR, duduk bebarengan dengan NU dan Muhammadiyah, untuk menjelaskan duduk perkaranya. Tidak boleh diam-diam saja dan mengeluh tanpa secara aktif mencari solusinya. Gereja HKPB, GKJW, dll yang berbasis etnis itu tidak akan merekrut penduduk sekitarnya. Mereka itu seperti gereja-gereja Ortodoks yg berbasis etnis. Walaupun sama Ortodoks, orang Armenia tidak mau ke gereja Rusia, atau Serbia, atau Ethiopia, dan sebaliknya. Ritualnya hampir sama, teologinya sama, kalender liturgi sama, tetapi umatnya tidak nyampur krn ada karakter etnis yang sangat kuat. Gereja Katolik pun, sejak Konsili ke-2, tidak lagi membuat misi yang agresif. Semua dikerjakan pasif, melalui karya karitas berupa sekolah, rumah sakit, dll. Fasilitas Katolik melayani semua orang secara universal tanpa memandang agama dan ajakan pindah agama. Pindah agama itu dalam Katolik selalu secara sukarela dan melalui proses katekisme yang lama, jadi gak ada konversi instan. Yang harus dicarikan pemecahan khusus ialah yang model gerilya seperti Pentekosta itu. Mana pemimpin kita? Tidak bisa hanya diam di kandang paroki atau keuskupan, sbg minoritas harus aktif melobi secara bijaksana dan damai.

    ReplyDelete
  3. Jarene wong warkopan: konco2 gbkp iki kurang ngopi kurang jagongan kurang silaturahim sehingga menimbulkan salah paham dan gagal paham. Penduduk setempat khawatir kristenisasi dengan adanya gereja itu. Kuatir wong2 pindah agama utowo murtad hehe.. padahal gereja etnis itu kan nggak akan ngajak orang2 di luar sukunya supaya masuk gkbp or hkbp.

    Ini memang kelemahan wong nasrani umumnya di tanah jawa. Kecuali wong kristen jowo sejak era Londo kayak GKJW atau Katolik Jawa di muntilan sendangsono dsb.

    ReplyDelete