20 September 2016

Pengemis Bule vs Pengemis Pribumi

Benjamin Holst pengemis asal Jerman kemarin dipulangkan ke negaranya. Dua petugas mengawal bule geladangan ini dari Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Sang bule 31 tahun tersenyum ramah. "Saya sudah punya tiket ke Denmark," kata Benjamin.

Hehehe... Gapleki wong Londo iki.

Kehadiran Benjamin Holst sempat bikin heboh di Surabaya. Dia ngemis di Jalan Demak dan Kayon, kemudian dicokok petugas satpol PP karena mengganggu ketertiban umum. Apalagi orang ini bule Eropa. Jangan-jangan intel yang menyamar? Kalau bekerja, mana surat tugas dan dokumen imigrasi?

Seminggu lebih koran-koran membahas pengemis antarkota antarnegara ini. Jadi berita besar. Kayaknya baru kali ada gepeng (gelandangan dan pengemis) yang jadi perhatian besar di media massa. Sebab nilai beritanya memang besar. Orang bule yang kita anggap makmur, punya duit banyak, ternyata mbambung di jalanan.

Yang jadi rasan-rasan di warung kopi pagi ini adalah perlakukan khusus untuk pengemis bule. Bayangkan, dua orang mengantar pakai pesawat. Tiket untuk petugas dan si bule ini setidaknya Rp 5 juta. Belum makan, minum, dan sebagainya. Belum bekal untuk mr Holst.

"Kok pengemis bule dibela-belain sampai segitu! Dikasih makan enak, permintaannya selalu dituruti. Lah, kok pengemis pribumi malah dianggap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)," kata cak Kadir di kawasan Rungkut.

Kontras memang memandingkan bule dan pribumi. Pengemis bule si Holst ini bisa keliling dunia, membeli tiket pesawat sendiri. Dia bahkan sudah beli tiket untuk balik ke Eropa. Pakai duit hasil mengemis? Entahlah.

Yang pasti, selama satu bulan terakhir ini teman saya mas Priyo yang bekerja di tempat penampungan gelandangan dan pengemis (gepeng) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo sibuk mengetuk hati masyarakat untuk menyumbangkan pakaian-pakaian bekas. Sebab para (bekas) pengemis ini tak punya pakaian yang cukup. Negara tidak punya uang untuk membelikan pakaian buat mereka.

Para pengemis lokal juga kerap mendapat perlakuan yang kasar saat dirazia di perempatan jalan. Padahal UUD 1945 sangat jelas memerintahkan negara untuk memelihara para fakir miskin alias gelandangan dan pengemis yang warga negara Indonesia. Konstitusi justru tidak menyebut pelayanan spesial untuk gelandangan warga negara asing.

No comments:

Post a Comment