30 July 2016

Sinetron eksekusi mati harus distop

Sebanyak 14 terpidana sudah dibawa ke lapangan tembak di Nusakambangan Cilacap. Tinggal hitungan menit timah panas merenggut nyawa para bandar narkoba itu. Hujan deras, petir menggelegar.

Wartawan yang berjaga di Nusakambangan sejak dua tiga hari sebelumnya kecele. Ternyata yang ditembak mati hanya 4 orang. Puji Tuhan, 10 orang selamat. Masih ada peluang untuk hidup.

Apakah ini cuma menunda eksekusi atau batal? Kita tunggu saja. Banyak orang yang protes jaksa agung dan pemerintah. Kok tidak konsisten? Mencla-mencle? Persiapannya kan sudah makan biaya?

Tapi saya justru sangat bersyukur dengan penundaan ini. Lebih bagus lagi kalau dibatalkan eksekusi mati sesama manusia ciptaan Tuhan. Saya melihat ada secercah cahaya, setitik asa, yang menggembirakan. Bahwa pemerintah Indonesia kali ini, khususnya jaksa agung, dan pemerintah mulai lebih mendengar masukan-masukan dari pihak yang menolak hukuman mati.

Suasananya sangat berbeda dengan eksekusi jilid satu (kayak buku aja pake dijilid) ketika Jokowi belum lama jadi presiden. Waktu itu yang muncul adalah pokoknya pokoknya pokoknya... pokoknya para bandar narkoba itu ditembak. Agar ada efek jera. Indonesia sudah darurat narkoba dsb dsb.

Kali ini agak lain. Sebelum eksekusi mantan Presiden BJ Habibie menulis surat kepada Presiden Jokowi. Minta agar hukuman mati dihapus dari Indonesia. Jangan ada lagi eksekusi mati karena 140 negara sudah tidak memberlakukan hukuman mati. Paling tidak moratorium.

Luar biasa Pak Habibie. Seorang cendekiawan muslim yang luar biasa jenius, ahli kapal terbang, ketua dan pendiri ICMI, ternyata punya pandangan seperti ini. Benar-benar beda dengan 90 persen (bahkan 95 persen) orang Indonesia yang sangat pro hukuman mati.

Tak hanya BJ Habibie, nunggu lalu Partai Demokrat secara terbuka menolak hukuman mati dimasukkan dalam KUHP yang baru. Tentu saja sikap Demokrat yang berbeda dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI ini tentu tak lepas dari arahan ketua umumnya Pak SBY yang tak lain mantan presiden Republik Indonesia. Tidak mungkin sikap Partai Demokrat soal hukuman mati ini di luar arahan dan filosofi SBY.

Mantan presiden yang satu lagi, Bu Megawati Soekarnoputri, sayangnya tidak bersikap. Diam aja. Meski diam itu tidak selamanya emas. Menurut saya, mantan Presiden Megawati yang partainya tengah berkuasa harus punya sikap soal eksekusi mati ini.

Begitulah. Pemerintah Indonesia, khususnya kejaksaan, selalu jadi bulan-bulanan jelang dan sesudah eksekusi mati. Kita sering lupa bahwa jaksa hanya eksekutor. Pelaksana putusan pengadilan. Yang memvonis mati itu hakim di pengadilan negeri sampai mahkamah agung. Majelis hakim sangat jarang disorot.

Ketimbang menunggu penghapusan hukuman mati di hukum positif, yang pasti mustahil karena Demokrat sendirian di parlemen, menurut saya, korps hakimlah yang perlu melakukan moratorium. Biarkan saja hukuman mati ada di KUHP dan undang-undang antinarkoba dan UU lain. Tapi majelis hakim yang mulia janganlah menjatuhkan hukuman mati untuk SEMUA terdakwa.

Toh hukuman mati itu vonis yang super super maksimal. Cukuplah vonis maksimal seumur hidup di dalam penjara. Selama ini sangat jarang hakim menjatuhkan hukuman maksimal. Biasanya ancaman hukuman maksimal 15 tahun divonis 7 atau 10 tahun. Diancam seumur hidup, divonis 15 tahun. Itu pun nantinya dapat remisi berkali-kali sehingga si terpidana bisa bebas lebih cepat.

Bukankah pemerintah sudah lama mengganti istilah penjara dengan lembaga pemasyarakatan? Lha, kalau ditembak mati, terus buat apa pembinaan narapidana di lapas? Kalau napi-napi lain dapat remisi, si terpidana mati kok gak dapat remisi? Harusnya mereka juga dapat remisi menjadi seumur hidup atau sekian tahun.

Syukur-syukur, semua jaksa di Indonesia pun tidak lagi mencantumkan hukuman mati di berkas tuntutannya. Sebab tuntutan jaksa ini biasanya selalu dijadikan acuan majelis hakim untuk memvonis mati terdakwa.

"Penggunaan hukuman mati terutama dalam perang melawan narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional...," begitu pernyataan Amnesti Internasional.

Semoga sinetron serial dari Pulau Nusakambangan di Cilacap Jawa Tengah ini segera diakhiri. Meskipun rating-nya sangat tinggi di televisi.

No comments:

Post a Comment