09 July 2016

Jokowi gagal jinakkan sapi

Harga daging sapi di Sidoarjo, Pandaan, dan Malang kemarin masih di atas Rp 100 ribu. Bu Sumi pemilik warung di daerah Pandaan Pasuruan mengeluh karena harga daging sapi tetap stabil sejak sebelum puasa, saat puasa, hingga setelah puasa.

"Kadang 110 kadang 120 ribu," kata ibu yang gemuk itu.

Katanya Pak Jokowi, daging sapi diturunkan harganya sampai Rp 80 ribu? Paling mahal 80 ribu?

"Halah... 80 ribu apa? Wong selama ini ndak pernah di bawah 100," kata bu Sumi yang dulu nyoblos Jokowi.

Begitulah. Sebelum puasa Presiden Jokowi bicara menggebu-gebu di istana, disiarkan beberapa kali di TV. Jokowi memerintahkan menteri-menteri dan pejabat terkait untuk segera menurunkan harga daging sapi. "Tidak boleh lebih dari 80 ribu. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya," katanya.
Menteri-menteri tentu sudah bekerja. Pontang-panting operasi pasar di mana-mana. Tapi rupanya Jokowi yang aslinya pengusaha itu lupa bahwa pasar punya hukum sendiri. Ada permintaan, penawaran, stok dsb dsb. Maka instruksi seorang presiden sekalipun tidak mampu menurunkan harga sapi potong.

Lha, kalau populasi sapi kita terbatas, sementara kebutuhan sangat tinggi, khususnya puasa dan lebaran, bagaimana harga daging bisa turun? Mau tidak mau harus impor sapi atau dagingnya. Negara agraris kok impor sapi beras garam buah gula dsb?

Lupakan retorika lama itu. Negeri ini sudah lama salah urus. Sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, sampai sekarang. Kita tidak serius menyediakan kebutuhan pangan rakyat.

Presiden Jokowi mungkin tidak dipasok informasi yang valid soal stok bahan pangan di dalam negeri oleh pembantu-pembantu-pembantunya. Maka yang muncul adalah retorika hendak menurunkan harga daging sapi di bawah Rp 80 ribu. Niat baik tapi mustahil diwujudkan di pasar sapi.

Saya sendiri sih cuek saja dengan harga daging sapi yang makin gila itu. Mau 100, 150, 200.... Lha, wong aku gak suka makan daging sapi!

1 comment:

  1. Pak Harto serius lho menyediakan pangan, sampai berhasil swasembada pangan. Masalahnya, apakah suatu masyarakat atau negara perlu membuat pangannya sendiri. Misalnya Singapura, negara yang tidak punya tanah untuk pertanian. Tentu pangan harus impor dari Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Tiongkok. Nyatanya ya ok ok saja. Indonesia selalu terperangkap oleh mudahnya mendapatkan penghasilan dari jualan minyak, gas, batubara, kayu, yang diekspor tanpa nilai tambah. Sementara itu negara-negara lain mencari peluang bgmn menambah nilai lewat manufaktur, teknologi informasi, desain, yang memerlukan pendidikan sumber daya manusia.

    ReplyDelete