09 January 2016

Aneh, Lapindo ngebor lagi di Sidoarjo



Sudah 9,5 tahun lumpur panas menyembur di Porong. Tak jelas kapan semburan itu akan berhenti. Puluhan ribu orang kehilangan rumah dan lahan. Dan sampai sekarang persoalan ganti rugi belum tuntas diselesaikan Lapindo Brantas Inc.

Ganti rugi untuk puluhan pengusaha yang pabriknya tenggelam sama sekali belum dibayar. Begitu juga masjid dan musala yang jumlahnya ratusan. Belum lagi aset pemerintah daerah pun tak jelas kapan dibayar si Lapindo. Orang pun ragu dengan kesungguhan Lapindo untuk mengembalikan dana talangan dari pemerintah yang dikucurkan tahun lalu.

Eh, tiba-tiba di awal 2016 ini Lapindo Brantas mengerahkan alat-alat beratnya untuk mengebor gas lagi di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Jaraknya hanya sekitar 3 km dari sumur Banjarpanji 1 yang meledak pada 29 Mei 2006 itu. Bagaimana kalau menyembur lagi? Menyebabkan ribuan warga dan ratusan hektare lahan hilang?

Rupanya, risiko terburuk dan trauma masyarakat itu tidak dipikirkan pemerintah. Buktinya, Lapindo sudah mengantongi izin pengeboran. Tinggal eksekusi pada Maret 2016. Unjuk rasa dan protes masyarakat, juga aktivis lingkungan, dianggap angin lalu.

Pemkab Sidoarjo yang paling terkena dampak semburan lumpur di Porong sejak 2016 sepertinya sudah lupa dengan penderitaan rakyatnya. Hilangnya 4 desa plus sebagian wilayah belasan desa lain dianggap sepi. Ada apa dengan pemerintah daerah?

Di koran hari ini Pak Agus dari pemkab malah memberi angin kepada Lapindo Brantas untuk mengekplorasi sumur Tanggulangin 1. Katanya, Sidoarjo dapat banyak manfaat dari gas sedotan Lapindo itu senilai puluhan atau ratusan miliar. Belum lagi CSR dsb. Beliau rupanya lupa dengan mudarat sekian ratus triliun akibat tragedi pengeboran di Banjarpanji 1 sembilan tahun lalu.

Untung masih ada Gubernur Soekarwo yang masih mempertimbangkan protes warga Desa Kedungbanteng dan Banjarasri. Tapi Pakde Karwo hanya meminta pengeboran sumur baru itu ditunda sampai "suasana kondusif". Bukan meminta pusat menghentikan rencana Lapindo mengeruk lagi sumur gas baru di Sidoarjo yang masih sangat dekat dengan sumur lama yang sialan itu.

"Soal izin itu urusan pusat, bukan pemkab," kata Jonathan Judianto, penjabat bupati Sidoarjo.

Aneh, pemimpin yang punya wilayah, paling tahu kondisi Kabupaten Sidoarjo, malah pasrah ke pusat. Seakan tidak belajar dari pengalaman sangat buruk yang sempat membelenggu Sidoarjo selama bertahun-tahun itu. Membiarkan pengeboran gas (atau minyak) di dekat permukiman penduduk ibarat bermain-main api di dekat bensin. Keseleo sedikit, badai bencanalah yang akan dipanen seperti sembilan tahun terakhir.

Anehnya lagi, sekitar 500 polisi dan tentara dikerahkan untuk mengawal Lapindo Brantas yang melakukan penyiapan lahan pengeboran di Kedungbanteng. Bahkan, polisi juga ikut membantu Lapindo melakukan sosialisasi kepada warga bahwa eksplorasi gas di Tanggulangin ini aman-aman saja. Jadi, tidak usah khawatir bakal mbeledhos seperti sembilan tahun lalu.

Kalau ternyata mbeledhos juga? Katanya sih sudah ada MOU dengan Lapindo Brantas yang isinya Lapindo siap membayar semua ganti rugi. Percaya dengan janji-janji Lapindo?

Hehehe....

Jangankan cuma MOU yang tak punya kekuatan hukum. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 pun ternyata tak dilaksanakan oleh Lapindo Brantas. Inti perpres itu: semua urusan ganti rugi sudah selesai paling lama lima tahun sejak perpres ditandatangani Presiden SBY. Artinya, paling lambat 31 Desember 2012 Lapindo sudah membayar semua ganti rugi kepada warga korban lumpur di dalam peta terdampak yang mencakup 4 desa itu (Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo).

Tapi kenyataannya?

Sampai SBY lengser Lapindo ingkar janji alias wanprestasi. Barulah setelah Jokowi naik, "negara hadir" dengan memberikan dana talangan sekitar Rp 800 miliar untuk menyelesaikan ganti rugi. Nantinya Lapindo yang harus mengembalikan utang itu ke negara paling lama tiga tahun sesuai perjanjian.

Negara masih percaya komitmen Lapindo? Pepatah lama bilang sekali lancung ke ujian, seumur hidup tak akan dipercaya! Pemerintah kita, dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, rupanya tidak kompak dalam menyikapi kelancungan yang berulang-ulang itu. Rakyat kecil yang ketar-ketir, trauma dengan bencana di Porong, malah ketakutan bersuara untuk menyampaikan isi hatinya.

"Mas, jangan tulis nama saya. Tolong, tolong pahami posisi kami," begitu kata-kata sejumlah tokoh masyarakat Desa Kedungbendo yang sebentar lagi tanahnya akan dibor.

"Agar Lapindo bisa bayar utang. Kalau tidak ngebor, dia bayar utang pakai apa," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wah, tambah mumet!

1 comment:

  1. Orang Inggris bilang: "Money talks, bullshit walks!"

    ReplyDelete