08 December 2015

Warga Urban Enggan Mudik Nyoblos

Pemungutan suara pilkada, Rabu 9 Desember 2015, dinyatakan sebagai hari libur nasional. Dengan begitu, warga bisa menggunakan hak pilihnya tanpa harus terbebani pekerjaan rutin di instansi pemerintah dan swasta. Kalau bisa sih jangan golput!

Tapi rasanya sulit bagi warga urban di kota-kota industri macam Sidoarjo, Gresik, Surabaya untuk pulang nyoblos di kampung. Meski libur nasional, tanggal merah, ongkos bus patas pergi-pulang tidak bisa dibilang murah. Misalnya, dari Terminal Bungurasih ke Banyuwangi, Nganjuk, Cilacap, Blitar, dan sebagainya.

Belum lagi keletihan yang luar biasa karena perjalanan selama 6-10 jam. Belum lagi besoknya harus masuk kerja lagi. "Aku ora nyoblos ora popo," kata Bu Iyem alias Bu Bagong kepada saya satu jam yang lalu.

Bu Iyem ini potret warga urban khas Jawa Timur. Sudah 35 tahun dia tinggal dan bekerja di Surabaya, geser ke Waru Sidoarjo, balik lagi ke Surabaya, kemudian jualan di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo di Kecamatan Waru. Tapi KTP-nya tetap Blitar. Karena itu, dia masih punya hak pilih di Blitar sana.

"Masak orang seperti saya (yang penghasilan kecil) harus pulang kampung hanya untuk nyoblos. Wong dari dulu ibu ini ora tau nyoblos, ya ora opo-opo," kata pedagang nasi yang sangat ramah dan asyik ini.

Di kawasan Brebek Industri Sidoarjo dan Rungkut Industri Surabaya (masih satu kompleks) manusia-manusia urban macam Bu Iyem ini lebih banyak lagi. Bukan cuma ratusan tapi ribuan. Mereka tinggal di koskosan, ngontrak, hingga rumah susun sederhana. Ada juga yang sudah punya rumah sendiri.

Sekitar tiga minggu lalu petugas gabungan dari Sidoarjo melakukan semacam operasi yustisi kependudukan di kawasan industri Kecamatan Waru. Hasilnya mencengangkan, tapi sangat bisa dimengerti. Sekitar 45 persen warga yang tinggal di Desa Berbek ternyata pendatang.

Mereka tidak ber-KTP Sidoarjo, melainkan pegang KTP daerah daerah asal masing-masing. Padahal mereka sudah tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo selama bertahun-tahun. Ada yang 5 tahun, 7 tahun, 10-20 tahun, bahkan lebih 30 tahun kayak Bu Bagong.

"Gimana mau ngurus KTP Sidoarjo, wong kami tidak punya tanah, tidak punya rumah. Belum tentu bulan depan kami masih tinggal di sini," kata seorang buruh pabrik besar di Berbek.

Keberadaan warga urban inilah yang membuat jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo meningkat luar biasa dalam 15 tahun terakhir. Pada awal 2000-an penduduk Sidoarjo masih sekitar 1,5 juta jiwa. Saat ini penduduk resmi sudah mencapai 2,5 juta jiwa. Kalau penduduk musiman ikut dihitung, wah luar biasa banyaknya.

"Saya malah senang banyak orang datang untuk tinggal dan bekerja di Sidoarjo. Ini berarti pertumbuhan ekonomi kita sangat bagus, investasi naik terus, industri terus tumbuh," kata Saiful Ilah, bupati Sidoarjo periode 2010-2015, yang maju lagi dalam pilkada 9 Desember 2015, yang sangat yakin bakal menang telak.

Kembali ke ribuan warga urban yang enggan mudik untuk mencoblos di kampung halamannya itu. Mereka jelas motor ekonomi Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, dsb. Tapi status kependudukan mereka yang masih KTP kampung asal membuat mereka seakan jadi penonton pilkada di Sidoarjo. Sebaliknya, di kampung halaman, mereka juga sepertinya sudah dianggap warga Sidoarjo/Surabaya meskipun masih pegang KTP Blitar macam Bu Bagong.

Karena itu, jika sistem pemilihan umum tidak mengakomodasi status kependudukan warga urban yang ngambang, bisa dipastikan angka golput akan terus bertambah. Lima tahun lalu warga yang mencoblos di Kabupaten Sidoarjo sekitar 60 persen. Sisanya 40 persen golput. Ketua KPU Sidoarjo Zainal Abidin optimistis kali ini partisipasi warga bisa naik jadi 70 persen. Apa mungkin?

"Biarpun aku gak nyoblos, aku tetap berdoa semoga coblosan besok aman, lancar, hasilnya bermanfaat bagi wong cilik," ujar Bu Bagong seraya tersenyum.

Selamat mencoblos!

3 comments:

  1. Rakyat jelata selalu berpikir bahwa mereka ini wong cilik, yang suaranya tidak terhitung. Padahal jika mereka menggunakan hak pilih mereka, mereka akan menjadi satu segmen kekuatan suara tersendiri. Sudah waktunya UU Kependudukan diubah. Orang yang menyewa harus diperbolehkan melamar untuk memiliki KTP di kota atau kabupaten tersebut. Indonesia itu negara demokrasi bukan negara totaliter seperti Tiongkok, di mana KTP masih harus mengikuti desa asal.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sangat setuju mas. Sejak dulu saya juga harap ada solusi utk warga pendatang yg menetap sangat lama di suatu daerah meski sering pindah2 rumah. Sudah jelas mereka lebih punya kepentingan di surabaya atau sidoarjo ketimbang di daerah asalnya. Setelah ada e-ktp mestinya syarat pencoblosan pun diubah utk mengakomodasi ribuan pendatang itu. Suwun atas komen sampeyan.

      Delete
    2. Aku mbak bukan mas, lho Pak Lambertus. Di masa advent ini issue tsb mengingatkan kepada keluarga Isa Almasih yang termasuk wong cilik, harus mengungsi dari Nazareth ke Bethlehem, dan sepanjang perjalanan ditolak oleh penduduk lokal karena mereka miskin.

      Delete