13 November 2015

Madura Jadi Provinsi? Mengapa Tidak?

Madura jadi provinsi sendiri? Lepas dari Jawa Timur? Isu ini sedang ramai setelah deklarasi sejumlah tokoh masyarakat Madura pada 10 November 2015. Mereka ingin pulau garam itu bisa menjadi provinsi sendiri.

Pro kontra pun merebak di Jatim. Tapi, bagi saya, Madura memang sangat layak jadi provinsi. Bahkan, biasanya saya secara guyon meminta teman-teman asal Madura agar melakukan sesuatu untuk memprovinsikan Madura. Sebab Madura tidak mungkin maju kalau masih tetap menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Kucuran anggaran terbatas. Perbaikan jalan raya dan infrastruktur lain nyaris tidak terasa.

Lihat saja jalan raya lintas Madura dari Kamal atau Suramadu sampai Kaliangen, Sumenep. Jalan raya itu peninggalan Belanda yang nyaris tidak pernah dilebarkan. Bahkan, setelah jembatan Suramadu dioperasikan pun pengembangan jalan raya hampir tidak ada. Solusi kemacetan di Tanahmerah, Bangkalan, yang sebetulnya sangat mudah pun tidak bisa dilakukan pemerintah. Padahal, kalau mau, pemprov, pemkab, atau pemerintah pusat cukup membuat bypass di dekat pasar tradisional yang jadi sumber macet itu.

Sayang, gairah otonomi daerah di awal reformasi, khususnya pemekaran kabupaten dan provinsi, tidak ada di Jatim. Orang Madura pun adem ayem saja. Baru bersuara pada 10 November 2015 alias 17 tahun setelah reformasi. Sangat terlambat! Akibatnya, hampir semua syarat untuk menjadi provinsi belum dipenuhi Pulau Madura. Kecuali mungkin jumlah penduduk dan potensi ekonomi.

Karena tak ada greget otonomi, sampai sekarang Pulau Madura hanya punya 4 kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Padahal syarat jadi provinsi minimal 5 kabupaten/kota. Para politisi dan tokoh Madura selama puluhan tahun terlena dan nyaman dengan status quo yang sebenarnya tidak menguntungkan warga Madura. Apa sulitnya membuat kabupaten baru di kepulauan Sumenep? Bangkalan dimekarkan lagi di Kamal? Pamekasan yang luas juga bisa dibagi dua. Sampang kayaknya cukup satu saja.

Sekadar perbandingan, geliat pemekaran daerah ini (meski ada plus minus) sangat terasa di Nusa Tenggara Timur, kampung halaman saya. Bahkan, jauh sebelum era otonomi 2001, para tokoh di 12 kabupaten pada masa Orde Baru, bahkan Orde Lama, sudah punya gagasan untuk pemekaran. Tak hanya ide, tapi juga aksi. Tahapan-tahapan sudah dibuat.

Maka, setelah reformasi, NTT yang awalnya hanya 12 kabupaten, langsung mekar menjadi 20 atau 24 kabupaten/kota. Syarat-syarat menjadi daerah otonomi baru sangat mudah dipenuhi karena embrionya sudah ada. Pulau Lembata yang tadinya masuk Kabupaten Flores Timur misalnya sejak Orde Lama bahkan sudah dipersiapkan jadi kabupaten sendiri. Begitu juga kabupaten-kabupaten baru macam Nagekeo, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.

Maka, Pulau Flores yang di zaman Orde Baru hanya punya 5 kabupaten, sekarang jadi 8 kabupaten. Ditambah Lembata jadi 9 kabupaten. Dus, sudah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat agar Flores jadi provinsi sendiri yang lepas dari NTT.

Adapun gagasan dan aksi agar Flores menjadi provinsi sudah dilakukan secara sistematis sejak awal Orde baru. Sekarang tinggal memenuhi beberapa syarat sekunder atau tersier yang jauh lebih enteng ketimbang calon Provinsi Madura. Meskipun banyak polemik, pro kontra, rasanya hanya soal waktu saja Flores jadi provinsi.

Kembali ke Madura. Apakah potensi ekonominya siap? Jawabnya sangat mudah: NTT yang lebih miskin, penduduknya lebih sedikit, jauh dari Surabaya, saja bisa jadi provinsi sendiri (sejak 1958), apalagi Madura. NTB pun saya kira tidak jauh lebih maju daripada Madura. Bangka Belitung, Maluku Utara... apa lebih hebat dari Madura?

Kalau mau lebih ekstrem lagi, Timor Timur, bekas provinsi ke-27 Indonesia, yang lebih terbelakang dari Madura, malah sudah jadi negara sendiri sejak 2002. Masa Madura yang makin maju, punya tokoh sekaliber Prof Dr Mahfud Md, mantan ketua MK, tidak bisa jadi provinsi sendiri?

Masalahnya, selama ini sebagian besar elite politik Madura lebih nyaman menjadi ABG (anak buah Grahadi) ketimbang memikirkan wilayahnya. Mentalitas ABG inilah yang membuat pemilihan gubernur Jatim selalu bermasalah di Madura.

No comments:

Post a Comment