23 November 2015

Debat Pilkada Sidoarjo - Lomba Hafal Pancasila

Visi dan misi serta program empat pasangan calon (paslon) bupati-wabup Sidoarjo ternyata tidak jauh berbeda. Itu yang terlihat saat debat kedua yang diadakan di The Sun Sidoarjo pekan lalu. Keempat paslon juga sama-sama
bertekad untuk menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun di Kota
Delta.

"Kabupaten Sidoarjo punya kemampuan untuk menggratiskan pendidikan mulai SD sampai SMA/MK/MA," ujar Warih Andono, cabup nomor urut 4 yang berasal dari Kecamatan Waru.

Penegasan yang sama disampaikan cabup MG Hadi Sutjipto, Utsman Ikhsan, dan Saiful Ilah. Namun, sebagai petahana (incumbent), Saiful Ilah
mengaku tinggal menyelesaikan program yang sudah dilaksanakan selama lima tahun. Jika terpilih lagi menjadi bupati Sidoarjo, Saiful yang berpasangan dengan Nur Ahmad Syaifuddin ini menyatakan hanya tinggal melanjutkan program yang sudah terbukti selama lima tahun.

Isu penghapusan parkir berlangganan juga kembali disuarakan paslon nomor 4 dan 1. Abdul Kolik, cawabup yang berpasangan dengan MG Hadi Sutjipto, bahkan secara terbuka meminta tanggapan tiga paslon lain terkait rencana Sidoarjo Hatiku meniadakan parkir berlangganan. Cabup Utsman Ikhsan secara diplomatis mengatakan, isu parkir berlangganan jadi ramai karena pengelolaan dan pemanfaatannya yang kurang transparan. "Jadi, tinggal dibenahi saja," kata mantan anggota DPRD Sidoarjo itu.

Sebagai bupati, yang memperkenalkan parkir berlangganan, Saiful Ilah menegaskan, program itu justru membawa manfaat bagi pendapatan asli daerah (PAD). Sebelum ada parkir berlangganan, menurut pria yang akrab disapa Abah Ipul itu, pendapatan dari sektor parkir hanya sekitar Rp 600 juta. "Nah, setelah ada parkir berlangganan naik jadi
Rp 26 miliar," paparnya.

Karena itu, cabup yang juga mantan wakil bupati dua periode itu tidak setuju parkir belangganan dihapuskan. Bagi Saiful, yang paling penting
adalah penertiban juru parkir (jukir) nakal yang merugikan para
pemilik kendaraan bermotor. "Warga yang tidak setuju (parkir
berlangganan) juga bisa mengisi formulir yang sudah disediakan. Jadi, tidak ada paksaan," katanya.

Ada yang menggelikan saat debat kandidat cabup-cawabup Sidoarjo yang disiarkan Kompas TV. Ketika diberi kesempatan bertanya, Imam Sugiri, cawabup pendamping Andono enggan menyodorkan pertanyaan berat. Imam Sugiri malah terkesan ngetes palon lain apakah mereka hafal Pancasila atau tidak. "Temanya kan Pancasila dan seterusnya. Maka, saya meminta para cabup untuk menyebutkan bunyi Pancasila. Untuk para cawabup, silakan menyebut empat pilar kebangsaan," ujar Imam Sugiri.

Sebagian penonton tertawa mendengar pertanyaan cawabup nomor 4 yang dianggap tidak lazim itu. Namun, Cindy Sistyarani dari Kompas TV selaku moderator tetap memberi kesempatan kepada ketiga calon bupati untuk mengucapkan lima sila Pancasila di luar kepala. Cabup Saiful Ilah, yang dibantu cawabup Nur Ahmad Syaifuddin, mengucapkan lima sila Pancasila... meski tidak begitu lancar. Hehehe....

Begitu pula cabup Utsman Ihsan dan MG Hadi Sutjipto. Cawabup Nur Ahmad Syaifuddin pun dengan mulus menyebutkan empat pilar kebangsaan yang dimintakan Imam Sugiri. Yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Nur Ahmad pun tersenyum puas.
Rupanya, jawaban Nur Ahmad yang sudah benar ini kurang disimak oleh Abdul Kolik, cawabup nomor urut 1. Awalnya Kolik dengan lancar menyebut Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Setelah berpikir agak lama, Kolik menyebut pilar keempat adalah GBHN (Garis Besar Haluan Negara).

Setelah Abdul Kolik, giliran Ida Astuti alias Tan Mei Hwa harus
menjawab empat pilar itu. Sama dengan Kolik, sang ustadah yang malam itu mengenakan setelan merah-merah (juga mengucapkan salam Shalom dan Om Swasti Astu) menyebut Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Namun, rupanya Tan Mei Hwa terpengaruh oleh jawaban Abdul Kolik yang baru didengarnya.

"Satunya lagi GBHN," kata Tan Mei Hwa seraya tersenyum. Hahahaha.... Bu Ustadah ini rupanya ngawur juga.

Seperti diketahui, GBHN merupakan salah satu produk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa Orde Baru. Setelah reformasi, MPR tidak lagi menyusun GBHN untuk dilaksanakan oleh presiden selaku mandataris MPR. Karena itu, GBHN sudah lama tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita di era pemilihan presiden secara langsung. GBHN juga bukan salah satu dari empat pilar yang gencar disosialisasikan oleh semua anggota MPR pada masa reses sejak Taufik Kiemas (almarhum) memimpin lembaga tertinggi negara itu.

No comments:

Post a Comment