13 October 2015

Syukuran Korban Lumpur Lapindo di Porong

Ada tumpengan, dangdutan, wayang kulit semalam suntuk. Ratusan warga korban lumpur Lapindo berkumpul di tanggul 42, Desa Renokenongo, Porong, mengadakan tasyakuran atas pelunasan ganti rugi. Suasana sangat meriah, layaknya pesta rakyat.

Meskipun masih ada 79 berkas yang bermasalah, sehingga belum bisa cair, ribuan warga 4 desa yang tenggelam itu (Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo) berterima kasih karena akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil. Setelah menunggu, unjuk rasa, gugat ke MK, orasi ratusan kali, menemui politisi, pejabat, hingga terakhir Joko Widodo alias Jokowi.

Sembilan tahun jelas bukan waktu yang pendek. Apalagi ribuan warga Siring dkk ini sesungguhnya korban lumpur pertama dan paling parah. Saat ini 4 desa itu sudah tenggelam. Ribuan warganya sudah terpencar ke mana-mana. Sebentar lagi 4 desa lumpur itu akan dihapus dari daftar 353 desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo.

Ironisnya, ribuan korban lumpur lain yang belakangan, di luar 4 desa tadi, justru sudah lama lunas ganti ruginya. Lancar jaya karena dibayar oleh negara (APBN). Sedangkan warga Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo ditanggung Lapindo Brantas sesuai Peraturan Presiden SBY Nomor 14 Tahun 2007.

Sesuai perpres yang diteken Presiden SBY di Lanudal Juanda, Sidoarjo, 2007, Lapindo harus menyelesaikan pembayaran di peta area terdampak paling lama lima tahun. Dus, tahun 2012 harus tuntas tas-tas-tas! Tapi kenyataannya di tengah jalan Lapindo mangkir. Alasannya banyak sekali. Anehnya, Presiden SBY tidak berdaya menekan Lapindo hingga lengser pada Oktober 2014.

Karena itu, gebrakan Jokowi saat kampanye pilpres agar negara harus hadir, negara mengambil alih tanggung jawab pembayaran ganti rugi, benar-benar melegakan warga lumpur. "Insya Allah, kalau saya dipercaya rakyat (jadi presiden), ganti rugi segera dibayarkan," kata Jokowi di depan ribuan warga Sidoarjo.

Rupanya Jokowi tidak asal bicara. Setelah jadi presiden, kebijakannya untuk menuntaskan masalah lumpur di Sidoarjo makin jelas dan konkret. Lapindo tetap berkewajiban membayar, tapi negara memberi pinjaman dana talangan Rp 781 miliar (kalau gak salah). BPLS yang langsung menangani karena PT Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar tak lagi dipercaya korban lumpur.

Begitulah. Melalui proses validasi yang agak ribet, maklum uang negara, Jokowi membuktikan bahwa negara ternyata hadir di desa-desa yang tenggelam di Porong.

Akhirnya, September 2015, sebanyak 3331 berkas tanah dan bangunan korban lumpur dibayar setelah tersendat selama 9 tahun. Tinggal 79 berkas yang status tanahnya (tanah basah atau tanah kering) masih bermasalah. 66 berkas belum teken nominatif. Artinya, 96 persen sudah dibayar oleh negara. Sekarang giliran negara berhadapan dengan Lapindo Brantas untuk menagih dana talangan APBN itu.

"Alhamdulillah, warga korban lumpur akhirnya mendapat hak-haknya," kata bu Mahmudah, mantan kepala desa Renokenongo, yang sering teriak-teriak di jalan raya saat unjuk rasa korban lumpur. "Matur nuwun (terima kasih) kepada Presiden Jokowi, gubernur, bupati, BPLS, dan semua pihak yang telah membantu kami sampai pencairan dana ganti rugi," katanya.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah, bukan ke Lapindo," kata Juwito, korban lumpur asal Renokenongo.

Andai sejak awal negara hadir, tidak mengandalkan Lapindo, Mahmudah, Juwito, dan ribuan korban lumpur tidak terkatung-katung selama 9 tahun. Andai Presiden SBY lebih berani, menekan Lapindo, mengambil langkah kayak Jokowi....

Syukuran di tanggul, dangdutan dan wayangan, kemarin sekaligus mengakhiri drama panjang ribuan korban lumpur Lapindo. Lumpurnya sendiri sih masih menyembur dengan stabil, memuntahkan ribuan meter kubik sehari, entah sampai kapan. BPLS tetap sibuk memperkuat tanggul dan mengalirkan air lumpur ke Sungai Porong.

Orang Sidoarjo, Jawa Timur, bahkan sudah bosan melihat semburan yang entah kapan akan berhenti. Kita serahkan pada mekanisme alam untuk menghentikannya. Sebab pakar-pakar-pakar paling hebat dari Rusia, Jepang, USA, Belanda, Tiongkok, Indonesia... sudah lama angkat tangan.

Hanya Pak Djaja Laksana dari Pucang, Surabaya, insinyur lulusan ITS Surabaya, yang sampai hari ini masih percaya bahwa semburan lumpur itu bisa ditutup dengan metode Bendungan Bernoulli. Tapi, kita tahu, dari dulu proposal Djaja Laksana ini ditolak mentah-mentah ketika BPLS masih bernama Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang diketuai Basuki Hadimuljono (sekarang menteri pekerjaan umum).

Setelah ganti rugi diselesaikan, saya kira tugas kita (orang biasa) tinggal satu. Yakni berdoa agar Sang Pencipta Alam Semesta segera menghentikan semburan lumpur itu. Tapi, mengutip omongan teman-teman kristiani, Tuhan pasti punya rencana sendiri di balik semburan lumpur di Porong itu. Maka, biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kehendak manusia sering kali berbeda dengan kehendak Tuhan!

Ah, kayak khotbah pendeta di KKR aja! Salam Tahun Baru Islam dan Tahun Baru Jawa!

"Rahayu, rahayu, rahayu!"

Ucapan salam 1 Suro ini (rahayu: bahagia: happy) biasa disampaikan Pak Totok Widiarto yang rumahnya hanya berjarak sekitar 300 meter dari pusat semburan lumpur di Desa Siring. Semoga Pak Totok segera membeli rumah baru (setelah dapat ganti rugi) untuk menggantikan dua rumah tua di Siring yang sudah lama tenggelam di dasar lumpur.

Rahayu! Rahayu! Rahayu!

1 comment:

  1. Enak sekali si Asubirahi Bakrie bisa lolos dari kewajiban membayar begitu saja. Diancuk!

    ReplyDelete