15 October 2015

Gereja vs Rumah Ibadah vs Tempat Ibadah



"Gerejanya Tante di mana?"

"Di Grand City Mall. Tiap Minggu pagi Tante beribadah di sana. Ciamso (ciamik soro), khotbah pendetanya asyik, gak mbosenin, jemaatnya yo wuakeeh!"

Itu percakapan santai saya dengan Tante Lanny, pekerja sosial di Surabaya. Selama 20an tahun Ayi Lan aktif melakukan kerja sosial dan pelayanan rohani di penjara-penjara seluruh Jawa Timur.

Bagi orang NTT yang belum pernah ke Jawa, omongan Ayi Lan ini mungkin dianggap sangat aneh. Kebaktian Kristen aliran Pentakosta kok di mall atau hotel macam Grand City? Bukankah kebaktian itu di gereja? Bukankah mall itu tempat belanja? Hotel kok jadi arena kebaktian tiap Ahad?

Dulu, ketika baru pertama kali datang ke Jawa, saya pun sering heran melihat banyak orang Kristen aliran karismatik dan pentakosta yang menjadikan hotel sebagai gereja. Atau restoran, garasi, rumah biasa, aula, dsb sebagai gereja. Mengapa saya dan teman-teman heran?

Karena di NTT, khususnya daerah saya, Flores Timur + Lembata, yang namanya perayaan ekaristi, ibadat sabda, misa, sembahyang, kebaktian atau apa pun namanya ya harus di gereja. Sebuah bangunan yang sengaja dibuat khusus untuk peribadatan orang Katolik. Kalau tidak di gereja ya di kapela (alias kapel), yaitu gereja kecil di kampung-kampung. Kapela yang jelas-jelas rumah ibadah, bahkan di Larantuka banyak sekali kapela bersejarah peninggalan Portugis, pun tidak bisa dijadikan tempat misa rutin setiap Minggu.

"Umat Katolik harus misa di gereja paroki, bukan kapela," begitu kata-kata seorang romo praja di Larantuka saat saya masih SMPK San Pankratio.

Maklum, sekolah-sekolah Katolik di mana pun umumnya punya kapel yang besar dan bagus. Sering ada ibadat sabda atau ekaristi. Tapi kalau hari Minggu tidak akan ada pastor yang mengadakan ekaristi di kapela. Umat harus ke gereja paroki yang besar itu.

Tahun lalu, saat mampir di Kupang, saya pun mendengar kabar bahwa salah satu romo paroki gerah karena banyak umatnya lebih sering ikut misa mingguan di kapel suster Bendektin yang memang sangat asyik dengan lagu-lagu gregorian yang syahdu. Padahal kapela ini khusus untuk susteran, bukan untuk umat. Repotnya, Benediktin bukanlah kongregasi suster-suster biasa yang boleh keluar biara untuk ekaristi di paroki.

Nah, rupanya cara pandang tentang gereja, tempat ibadah, dan rumah ibadah yang tradisional-konvensional ini masih dipegang erat di NTT. Juga Aceh. Padahal, sejak awal 1980an terjadi revolusi mental besar-besaran di kalangan umat Kristen Protestan, khususnya aliran pentakosta dan karismatik.

Gereja-gereja aliran baru yang merujuk Amerika Serikat ini tidak lagi menggunakan bangunan gereja untuk beribadah. Luar biasa luwes gereja-gereja evangelis ini. Bisa kebaktian di hotel, restoran, garasi, rumah, dan paling populer ruko. Ruko-ruko jadi tempat ibadah favorit. Si pendeta yang juga pimpinan gereja cukup menyewa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sesuai kebutuhan. Kalau ada ruko lain yang lebih murah, strategis, ya jemaat itu akan ikut pindah.

Maka, di sebuah ruko di salah satu kota di Jawa Timur saya lihat ada 5 gereja yang alirannya sama-sama karismatik ala Bethany. Mengapa tidak disatukan saja? Hehehe...

Penjelasannya terlalu panjang. Dan ini memang salah satu ciri khas aliran gereja-gereja ala USA. Yakni gereja kecil-kecil, banyak, luwes, bisa beribadat di mana saja, kapan saja. Bahkan, perayaan Natal pun bisa diadakan tanggal 30 November atau 5 Desember, 17 Desember, 25 Desember... Sangat fleksibel tanpa kalender liturgi segala.

Fenomena ini paling tidak bisa menjelaskan mengapa gereja di Singkil, Aceh, yang dibatasi 1 atau 4 unit kok jadi membengkak hingga 22 unit? Dan begitu banyak yang tidak berizin. Kok udung-udung dipakai untuk ibadah orang nasrani? Mengapa harus ada banyak gereja, padahal umat kristianinya sedikit? Jangan-jangan ada program kristenisasi atau pemurtadan warga tempatan?

Penjelasan Oditha Hutabarat, dirjen Kristen Protestan Kementerian Agama, yang saya baca di koran hari ini cukup bagus untuk menjelaskan apa itu rumah ibadah (gereja) dan tempat ibadah yang biasa dipakai umat kristiani beribadah rutin. Kalau gereja itu jelas rumah ibadah. Harus ada IMB. Harus memenuhi macam-macam persyaratan, izin warga sekitar, minimal umat dsb. Sebaliknya, tempat ibadah kayak ruko, hotel, mall, restoran, hall dsb.. IMB-nya ya IMB ruko, hotel, dsb.

"Kementerian Agama belum punya regulasi penggunaan udung-udung sebagai tempat ibadah," kata Pak Hutabarat.

Lha, kalau ada regulasi untuk udung-udung, apakah perlu regulasi juga untuk ruko, hotel, ballroom, gedung serbaguna, aula, restoran, rumah tinggal, bangunan kosong, dsb yang digunakan tempat ibadah? Apakah akan ada regulasi tentang ibadah di atas kapal laut seperti kebaktian hari Minggu di kapal-kapal rute Indonesia Timur? Apakah umat Kristen yang meminjam atau menyewa kapal untuk kebaktian pun tidak boleh?

Jangan-jangan pelajar nasrani di Aceh yang adakan kebaktian di sekolah atau kampus pun dilarang karena lembaga pendidikan bukan tempat ibadah. Jangan-jangan sembahyang lingkungan atau doa rosario dari rumah ke rumah orang Katolik dilarang pula di Singkil. "Mana izin kebaktian? Mana izin latihan paduan suara? Mana izin berkumpul?"

Last but not least, orang-orang Kristen sendiri gagal menjelaskan fenomena revivalisme agama, small and mobile churches, fleksibilitas gereja di zaman modern ini. Orang-orang NTT dan Aceh masih melihat gereja dengan konsep abad pertengahan, sementara sekarang ini tahun 2015. Mirip pemerintah Malaysia yang melarang Alkitab berbahasa Indonesia (Melayu) beredar di negaranya, padahal saat ini Bible online bisa diakses dengan mudah di internet.

1 comment:

  1. Pak Lambertus, saya berpikir berbeda dengan analisa anda. Yang pertama dibakar itu HKBP, Gereja yang sudah lama bercokol di Sumatera dan Indonesia. HKBP ini bukan gereja gerilya macam gereja-gereja pantekosta yang di ruko-ruko itu. Mereka perlu gereja karena banyak orang Batak protestan yang bekerja dan tinggal di Aceh. Gereja mereka tidak punya IMB karena pemerintah tidak kunjung mengeluarkan. UUD kita menjamin kebebasan beragama. Tetapi di jaman SBY, karena ada PKS di dalam pemerintahan, kebebasan beragama diimplementasikan sebagai "kerukunan beragama". Berbagai ke-tidak-bijakan dilakukan, seperti SKB 3 menteri tentang syarat-syarat pendirian rumah ibadah dan pendiaman negara atas penganiyaan terhadap umat Ahmadiyah dan Syiah. Alasannya kerukunan umat beragama; arti sebenarnya yang minoritas tidak boleh mengganggu yang mayoritas sedikitpun.

    Ini ketidakbijakan yang luar biasa. Pemerintah itu harusnya seperti Gus Dur, memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada rakyat agar sadar bahwa Indonesia itu masyarakat majemuk. Pemerintah tidak boleh melaksanakan diskriminasi yang diselubungi UU. Kalau ada tindakan kekerasan oleh perseorangan atau sekelompok pengacau, apa pun agamanya, pemerintah harus masuk dan menjadi penjaga keamanan dan juru damai.

    Maka itu dalam memilih pemimpin politik, kalau mau Indonesia ini damai dan langgeng, harus hati-hati. Kita harus pilih mereka yang berkomitmen untuk persatuan Indonesia, bukan mereka yang mau menegakkan supremasi agama tertentu.

    ReplyDelete