02 October 2015

Dolly-Jarak ditutup, PSK kok makin banyak?



Ada tulisan pembaca di koran pagi Jumat, 2 Oktober 2015, yang menggelitik. "Mohon satpol PP merazia PSK di makam Kembang Kuning, soalnya PSK-nya banyak sekali. Mungkin pindahan dari lokalisasi Jarak. Terima kasih," tulis pembaca itu.


Di koran yang sama, besoknya 3 Oktober 2015, juga ada pembaca yang geram melihat begitu banyak PSK di pinggir rel Stasiun Wonokromo. Mengapa kok dibiarkan saja oleh satpol PP?

Begitulah kenyataan ironis di Surabaya. Bu Risma yang baru lengser wali kota Surabaya selalu membanggakan ketegasannya menutup semua lokalisasi pelacuran di Surabaya. Mulai Gang Dolly, Jarak, Moroseneng, Sememi, Bangunsari, hingga Tambakasri alias Kremil. Beberapa wisma di Dolly bahkan sudah dibeli pemkot, dijadikan pusat pelatihan dan sentra UKM (usaha kecil menengah).

Pakde Karwo juga selalu bangga bisa menutup semua lokalisasi di Jawa Timur. Dolly dan Jarak yang berada di permukiman, resistensinya paling hebat, saja bisa. Apalagi kompleks-kompleks kecil di luar Surabaya yang bekingnya tidak kuat. Di Surabaya, warga setempat justru menikmati efek ekonomi dari bisnis seks setengah resmi itu.

Ketegasan bu Risma, perempuan wali kota yang berani menutup lokalisasi di Surabaya, memang layak dipuji. Tapi rupanya bu wali dan tim pemkot lupa bahwa prostitusi itu bisnis lawas yang sangat sulit dihapus dari muka bumi.

Boleh saja lokalisasi-lokalisasi setengah resmi macam Dolly, Jarak, Kremil, Sememi dsb ditutup. Wisma-wismanya dibongkar. Tapi pekerja-pekerja seksnya justru semburat ke mana-mana. Sebelum ditutup, PSK-PSK ini memang dilatih keterampilan macam-macam. Tapi tetap tidak mudah bagi cewek-cewek ini beralih profesi ke jalan yang terang.

Penghasilan dari bisnis esek-esek terlalu menggiurkan. Bekerja di pabrik-pabrik Surabaya atau Sidoarjo cuma dapat penghasilan resmi Rp 70 per hari. Penghasilan karyawan kantoran pun segitu aja. Semalam di Gang Dolly sudah pasti berlipat-lipat ketimbang bekerja di pabrik. Apalagi bagi PSK-PSK yang mentalnya sudah rusak selama bertahun-tahun.

Maka terjadilah kenyataan yang kita lihat akhir-akhir ini di Surabaya. Setiap malam makam Kembang Kuning jadi lokalisasi para PSK jalanan. Begitu pula kawasan pinggir rel di Stasiun Wonokromo, pinggir sungat dekat jembatan BAT Dinoyo. Bundaran Waru di perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Setiap hari ada saja penggerebekan hotel-hotel melati yang disalahgunakan untuk kencan PSK dan pelanggannya.

Belum lagi prostitusi online yang memanfaatkan media sosial. Ada juga germo-germo yang rajin pasang iklan terang-terangan (di media resmi lho!) dengan kedok bisnis jasa pijat tradisional. Belum lagi prostitusi kelas tinggi di klub-klub malam yang berkeliaran begitu saja. Baru-baru ini polisi mencokok artis Jakarta AS yang ternyata punya bisnis sampingan sebagai PSK online kelas atas.

Kembali ke Dolly, Jarak, Kremil, Moroseneng dsb yang sudah ditutup. Satpol PP dan kepolisian terkesan tutup mata dengan menjamurnya pelacur-pelacur di makam umum, stasiun sepur, dan tempat-tempat lain macam panti pijat, salon, hotel, dsb. Bagaimana mungkin kompleks makam Tionghoa dan Kristen dijadikan tempat esek-esek? Lokalisasi baru justru menggeliat di kompleks Stasiun Wonokromo.

Mengapa praktik prostitusi ugal-ugalan itu terkesan dibiarkan begitu saja oleh aparat penegak perda alias polisi pamong praja? Bu Risma, ketika masih wali kota, sepertinya tidak tahu ada lokalisasi-lokalisasi PSK di luar Dolly Jarak cs yang justru jadi arena penampungan mantan-mantan Jarak, Kremil, dsb.

Saat ini Bu Risma tidak lagi menjabat wali kota Surabaya. Tapi peluang untuk kembali ke Taman Surya untuk periode kedua sangat besar. Dan ini akan menjadi tugas berat wali kota berikut (kemungkinan bu Risma lagi) untuk menyelesaikannya. Sebab strategi penutupan lokalisasi-lokalisasi setengah resmi macam Jarak, Kremil, dsb ternyata tidak komprehensif.

1 comment:

  1. Itu karena Bu Risma (yang sangat saya hormati karena kebersihan moralnya dan kerja kerasnya untuk Surabaya) masih menggunakan ukuran moral dalam menutup lokalisasi. Tidak bisa hanya dengan ukuran moral dan emosi. Unsur ekonomi, sosial, hukum juga harus dipertimbangkan. Belajar dari pengalaman empiris negara lain. Dari sejarah. Bisnis maksiat tidak bisa dipadamkan dengan dilarang begitu saja. Malah menyebar ke mana-mana tanpa kontrol. Penjualan rokok, alkohol, obat terlarang, perjudian, dan pelacuran, itu lebih baik dilegalisasi, tetapi diatur dan diawasi sangat ketat. Pajaknya lalu digunakan untuk mengawasi penularan penyakit, pendidikan dan penyuluhan untuk mencegah calon pelacur untuk terjerumus ke lembah hitam, menghukum berat mereka yang menjadi makelar gadis-gadis di bawah umur, dan merehabilitasi mereka yang terlanjur menjadi pekerja seks.

    Pemimpin Indonesia itu harus berpikir seperti Bang Ali Sadikin Gubernur DKI dulu, yang walaupun keturunan Islam santri, tetapi berpandangan maju. Di jaman Bang Ali, judi legal, tetapi pajaknya tinggi, dan masuk kas pemerintah daerah, lalu uangnya digunakan untuk membangun kota. Kalau tidak dilegalkan, judi tetap ada, dan keuntungannya masuk ke kantong centeng dan preman berseragam.

    ReplyDelete