03 September 2015

Kepala daerah cukup SATU periode

Mengapa partai-partai di Surabaya, kecuali PDI Perjuangan, enggan mengajukan calon untuk pemilihan wali kota 9 Desember 2015? Terang benderang jawabannya. Koalisi Majapahit itu sangat sadar kepopuleran dan keterpilihan Tri Rismaharini, wali kota sekarang.

Siapa pun lawannya, begitu kata lembaga survei, tidak mungkin menang menghadapi Bu Risma. Karena itu, partai-partai yang banyak itu memilih berkoalisi untuk memboikot pilkada di Surabaya. Aneh memang. Di mana-mana yang namanya koalisi itu ya bergabung untuk running jadi penguasa. Tapi di Surabaya, koalisi agar tidak mengajukan calon wali kota.

Kalaupun Demokrat-PAN kemudian mendaftarkan Rasiyo-Abror pada injury time, jelas sekali cuma setengah hati. Tidak serius. Mau ikut pilkada kok dadakan begitu? Dulu, ketika kita masih mahasiswa, untuk maju jadi ketua senat mahasiswa, BPM, atau pimpinan organisasi intra dan ekstra kampus saja persiapannya berbulan-bulan. Lha kok mau maju pemilihan wali kota asal-asalan kayak di Surabaya?

Maka, wajar saja kalau berkas yang disampaikan ke KPU acak-acakan. Pasangan petahana Risma-Wisnu dari PDI Perjuangan pun tidak punya lawan. Maka pilkada harus ditunda 2 tahun lagi. Penundaan inilah yang memang diniati koalisi besar pengganjal Risma itu. Sebab, kalau ditunda lama, popularitas Risma mungkin turun. Mungkin pula dinamika politik berubah sedemikian rupa sehingga bu wali yang getol bikin taman dan menata kota itu tidak akan maju lagi.

Sementara pejabat sementara wali kota ditunjuk Gubernur Jatim Soekarwo akhir bulan ini. Sudah pasti orangnya Pakde Karwo. Yang bisa diajak koordinasi dengan Pakde. Selama ini Bu Risma diajak sulit koordinasi dengan provinsi untuk urusan proyek-proyek besar. Salah satunya jalan tol tengah kota. Wali Kota Risma mati-matian menolak jalan tol di tengah Kota Surabaya. Sebaliknya, pihak provinsi sangat ingin ada jalan tol yang melayang macam di Jakarta.

Kasus kepala daerah petahana, incumbent, yang terlalu kuat, sehingga tak ada lawan, sebetulnya sudah lama diingatkan banyak pihak. Di awal reformasi! Waktu itu semua orang bicara tentang pembatasan jabatan presiden hanya dua periode. Trauma dengan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Pokoknya paling lama 2 periode!

Saya sendiri sempat menulis catatan ringan yang intinya: cukup satu periode saja! Sebab ada kemungkinan terjadi kasus petahana super kuat macam di Surabaya dan beberapa kota/kabupaten lain di Indonesia.

Tentu saja, masa jabatan kepala daerah tidak lagi 5 tahun, tapi 7 tahun atau 8 tahun. Delapan tahun terlalu lama rasanya. Lima tahun terlalu singkat. Tujuh tahun mungkin paling pas. Si kepala daerah bisa melaksanakan program kerja dengan leluasa. Setahun anggap saja masa belajar jadi pejabat, protokoler, baca aturan perundang-undangan. Enam tahun sisanya untuk kerja kerja kerja.

Setelah menjabat 7 tahun harus lengser. Tidak boleh maju dalam pemilihan kepala daerah. Dus, pilkada hanya diikuti calon-calon yang fresh. Tidak ada yang namanya petahana, incumbent, dsb. Pemilihan bisa dijamin lebih fair karena si bupati/wali kota tidak memainkan politik anggaran untuk kepentingan dipilih kembali.
Beberapa pakar politik pun mengusulkan sistem satu periode. Namun usulan ini tidak laku karena akan merembet ke mana-mana. Bisa-bisa bukan hanya kepala daerah, tapi presiden pun dibatasi satu periode. Masa jabatan anggota parlemen pun bisa-bisa dibatasi.

DPR tentu saja tidak mau dibatasi masa jabatannya. Lihat saja, banyak wajah lama yang sudah 20 tahun, 25 tahun, di Senayan. Politisi gaek macam Nenek Popong sejak Orde Baru sudah duduk di Senayan. Sampai sekarang.

Melihat kejadian di Surabaya, Pacitan, Blitar, juga di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, rasanya parlemen perlu membuat aturan baru tentang masa jabatan kepala daerah cukup satu periode. Agar tak ada calon boneka, karena petahana terlalu kuat, sengaja diadakan agar ada pemilihan. Agar partai-partai tidak memboikot pemilu seperti di Surabaya.

No comments:

Post a Comment