19 September 2015

Istilah CINA di Majalah Tempo

Beberapa saat lalu saya ngobrol dengan Prof Philip K Widjaja, tokoh Tionghoa sekaligus ketua Walubi Jatim, di tempat persemayaman jenazah RS Delta Surya Sidoarjo. Prof Philip didampingi beberpa pengurus Walubi Jatim. Kami melayat jenazah Pandita Nugroho Notodiputero, rohaniwan Buddha sekaligus ketua Walubi Sidoarjo, yang meninggal pada Sabtu 12 September 2015.

Cukup banyak hal menarik yang disampaikan Prof Philip sembari makan kacang goreng dan minum air putih kemasan gelas itu. Tentang UKM di Sidoarjo yang terancam MEA awal 2016. Buruh yang terus-menerus minta kenaikan UMK, sementara pengusaha sedang kesulitan. Sistem pendidikan nasional yang telanjur salah kaprah.

Beban anak-anak sekolah yang berat. Memikul tas besar berisi begitu banyak buku pelajaran. Sorenya ikut bimbel (bimbingan belajar). Sekolah kejuruan (SMK) yang hanya mencetak tukang dan pekerja. "Kok pemerintah gak mikir mencetak pencipta lapangan kerja?" katanya.

Prof Philips K Widjaja juga gundah karena majalah Tempo masih konsisten menggunakan istilah CINA dalam semua tulisannya. Terakhir membahas masuknya pekerja asal Tiongkok yang dianggap mencaplok kesempatan kerja warga lokal. "Saya sudah tulis surat pembaca dan dimuat Tempo edisi minggu ini," katanya.

Di Jawa Timur, khususnya Surabaya, koran-koran sudah lama sekali menggunakan istilah Tionghoa untuk Chinese dan Tiongkok untuk Cina atau China (People Republic of China). Disebut juga Republik Rakyat Tiongkok. "Di Jawa Pos Group ada Pak Dahlan Iskan yang sangat paham soal ini. Majalah Tempo yang masih tetap menggunakan Cina," ujarnya seraya tersenyum pahit.

Kembali dari melayat tokoh Buddhis yang juga pelopor barongsai di Sidoarjo itu, saya buru-buru mencari majalah Tempo edisi 20 September 2015. Betul memang, Prof Philip K Widjaja dan David Herman Jaya atas nama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa mengingatkan kembali keputusan presiden nomor 12 tahun 2014 tentang pencabutan surat edaran presidium kabinet Ampera nomor SE/06/PRESKAB/6/1967.

Inti kepres itu mengubah penyebutan TJINA atau CHINA atau CINA menjadi orang dan komunitas TIONGHOA. Adapun penyebutan negara Republik Rakyat China menjadi Republik Rakyat Tiongkok. "Kami sangat mendambakan kata CINA sudah tidak digunakan. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam keputusan presiden tersebut," kata Prof Philip K Widjaja.

Memang tidak mudah mengubah kebiasaan yang sudah berakar selama 30 tahun. Kata CINA yang awalnya diniatkan untuk memberi stigma negatif lama-lama jadi netral. Apalagi bagi generasi muda yang tidak mengalami kisruh politik pada transisi Orde Sukarno ke Orde Suharto. Bahkan tidak sedikit tokoh Tionghoa sendiri yang justru menganjurkan penggunaan kata CINA - seperti Dr Jaya Suprana.

Majalah Tempo pun tentu punya pertimbangan kuat mengapa yang dipakai CINA, bukan Tiongkok, bukan Tionghoa, bukan CHINA, bukan CHINESE. Kita tahu majalah Tempo ini paling teliti dalam memilih kata.

Kalau tidak salah ingat, Tempo bahkan mengadakan seminar khusus untuk membahas polemik kata Cina, China, Tiongkok, Tionghoa, dsb. Tidak ada kesimpulan yang tegas karena pakar-pakar berbeda pendapat secara tajam. Pakar yang pro CINA antara lain Remy Sylado menang tipis karena jumlahnya lebih banyak.

Maka Tempo pun tetap bersemangat menggunakan kata CINA. Tak peduli keputusan presiden nomor 14 tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 yang meminta bangsa Indonesia tak lagi menggunakan CINA atau CHINA. "Saya tidak yakin surat pembaca Prof Philip akan mengubah keputusan redaksi Tempo," kata saya.

"Ya, saya tahu Tempo punya sikap sendiri. Tapi saya juga percaya Tempo itu majalah yang independen, antidiskriminasi, serta mendorong kemajuan bersama NKRI yang kita cintai," ujar Prof Philip yang asli Kota Malang itu.

Saya kemudian membolak-balik halaman majalah Tempo yang memuat komplain komunitas Tionghoa itu. Di halaman 89, berita soal kereta cepat, Tempo menggunakan kata CINA dan TIONGKOK secara bergantian. Semacam sinonim untuk variasi kata. Mungkin surat pembaca Prof Philip K Widjaja, yang notabene teman dekat beberapa tokoh senior Tempo, salah satunya Bambang Harimurti, sudah mulai dipertimbangkan.

2 comments:

  1. sejujurnya gak aneh saja kalau diubah dari Cina menjadi Tiongkok atau Tionghoa

    Mengingat kata Cina itu sendiri lebih mirip dengan kata China (minus -h). Apalagi secara internasional orang lebih mengenal China. Contoh : People's Republic of China (People's Republic of Tiongkok?), ICBC (International China Bank Corporation) dan sebagainya ..

    Di Malaysia yang notabene negara serumpun juga orang menyebutnya Orang Cina Malaysia, tanpa ada tendensi rasial/ negatif.

    Saya sendiri orang Cina (dari Jakarta) dan malah merasa aneh kalau dipanggil TIonghoa.
    Sekian.

    ReplyDelete
  2. kalo saya mah mau China atau Tionghoa, ga ada masalah. Yang masalah kalo tau2 di jalan tiba2 diterikain, eh China loe...heheheh nah itu baru ofensif. Tapi emang kata Tionghoa itulah yang tepat untuk mendeskripsikan etnis China di Indonesia ini.

    ReplyDelete