29 September 2015

Rekonsiliasi dengan PKI 100 Tahun Lagi



Sejak dua bulan lalu ada diskusi kecil membahas isu rekonsiliasi. Bagaimana menyikapi beban sejarah masa lalu? Khususnya terkait Partai Komunis Indonesia (PKI).

Perlukah minta maaf kepada jutaan korban peristiwa kelam itu? Mengapa harus minta maaf? Apanya yang salah? Bukankah PKI itu yang menghancurkan Indonesia? Isunya jadi melebar ke mana-mana.

Saya perhatikan, baik di media sosial maupun diskusi informal tatap muka, di Surabaya dan Sidoarjo, hampir semua peserta sepakat. Bahwa PKI memang layak ditumpas. Sampai ke akar-akarnya! Sampai kiamat pun TAK ADA MAAF untuk kaum komunis di Indonesia.

"Awas, PKI bangkit!" begitu tema liputan utama tabloid Posmo menjelang peringatan 50 tahun G30S yang (menurut sejarah versi orde baru) didalangi PKI itu.

Para narasumber di tabloid ini, hampir semuanya ormas muslim, mewanti-wanti bahaya laten komunis. PKI bisa saja bangkit dengan wajah dan nama baru. Apalagi di era internet ini informasi tentang komunisme, marxisme, leninisme, sosialisme ibarat air bah yang tak bisa dibendung. Mars-mars PKI era 1960an pun bisa dengan mudah kita saksikan di YouTube.

"Kalian yang lahir setelah tahun 1970an tidak mengalami kekejaman PKI itu. Berkali-kali mereka membuat kekacauan, melakukan pembunuhan, dsb," kata seorang tokoh tua yang sangat antikomunis. Eyang ini selalu berpesan kepada generasi muda agar jangan sekali-kali memberi tempat kepada PKI dan sejenisnya.

Seorang pengacara di Sidoarjo membuka forum diskusi kecil-kecilan tentang masalah gestok alias gestapu ini. Saya perhatikan komentar-komentar peserta diskusi yang rata-rata berusia di bawah 50 tahun. Bahkan ada yang mahasiswa awal 20an. Sama saja. Mengecam keras wacana rekonsiliasi nasional, khususnya soal G30S.

Mereka juga mewanti-wanti Presiden Jokowi agar jangan sekali-sekali memberi hati kepada komunisme alias PKI. "Jangan pernah minta maaf kepada PKI! PKI yang harus minta maaf," ujar seorang tokoh yang terkenal galak.

Saya pun menulis komentar di forum diskusi dunia maya itu. Intinya, kita masih butuh waktu 50 lagi agar bisa mengambil jarak dari sejarah kelam 1965 dan ikutannya. Bahkan, tidak hanya 50 tahun tapi 100 tahun lagi. Mustahil bangsa Indonesia saat ini bisa merenung, berpikir dengan dingin, untuk mendudukkan sejarah bangsanya secara jujur dan adil.

Nanti 100 tahun lagi, ketika generasi lama sudah berkalang tanah, orang-orang Indonesia yang benar-benar fresh yang bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Menurut prediksi saya, para pemimpin Indonesia di masa depan, yang lahir tahun 2060an, yang insya Allah bisa menuntaskan beban sejarah yang sangat traumatis itu.

Mustahil Presiden Jokowi bisa melakukannya di tengah suasana kebatinan yang masih seperti ini. Bahkan, tiga presiden setelah Jokowi pun masih sulit. Karena itu, biarkanlah waktu berjalan, sejarah mengalir, hingga bangsa ini makin arif, bijaksana, dewasa, toleran, mau menerima perbedaan ideologi dan keyakinan.

Semoga seratus tahun lagi Republik Indonesia ini masih ada!

6 comments:

  1. Di era 1960an terjadi perang dingin antara komunis dan persekutuan nasionalis-islam, yang memuncak dengan G30S. Siapa yang menyerang siapa duluan, sulit dibuktikan karena banyak saksi sejarah yang bungkam dan dokumen yang lenyap.

    PKI yang kalah tidak akan pernah bisa bangkit lagi, karena ideologi komunisme sudah bangkrut. Tidak perlu minta maaf kepada PKI, karena mereka sudah kalah.

    Yang harus menjadi wacana sebenarnya ialah banyak orang bukan pelaku kudeta atau serangan militer apapun, menjadi korban. Atau anggota organisasi yang dituduh kiri, misalnya orang Tionghoa naif yang menjadi anggota Baperki. Beratus-ribu yang menjadi korban pembantaian, korban dibuang atau dipenjara tanpa pengadilan. Bahkan mereka yang anggota PKI pun tidak pantas dan sangat memalukan -- di suatu negara yang mengaku berperikemanusiaan sebagai salah satu dasarnya -- untuk dibuang, dipenjara, atau keluarga mereka dikucilkan, tanpa proses.

    Inilah yang membedakan antara negara maju dan beradab, dengan negara Indonesia yang masih terbelakang walaupun mengaku beragama. Di negara-negara barat (barat lagi, barat lagi) proses ini dimulai dengan Magna Carta sejak tahun 1215 (800 tahun lalu!), bahwa tidak seorang warga negara pun boleh ditangkap atau dihukum oleh negara dengan seenaknya tanpa adanya proses pengadilan.

    Yang penting itu bukan permintaan maaf, tetapi rekonsiliasi. Mengakui bahwa pada masa perang saudara itu dan sesudahnya, telah terjadi pelanggaraan kemanusiaan yang luar biasa. Para korban gak butuh maaf, tetapi butuh pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Mereka saudara kita sendiri.

    ReplyDelete
  2. sebenarnya seandainya PKI yang menang, saya yakin akan dilakukan hal yang sama oleh PKI terhadap NU. Jadi disini berlaku yang kuat dialah yang menang. Karena kita lihat dari sejarah komunis dunia, selalu ada revolusi yang ujung2nya juga membunuhi kaum borjuis dll. Kan waktu itu musuh PKI jelas, NU. Tetapi NU adalah pilar Indonesia jadi ya akhirnya berlakulah azas yang kuat dialah yang menang. Saya sih tidak mendukung apa yang dilakukan Banser juga terhadap PKI karena justru banyak orang2 non-PKI yang jadi korban, tetapi biarlah masalah ini akan lenyap sendirinya dengan waktu karena kalo diungkit, justru bisa akan menjadikan masalah bangsa ini menjadi kompleks. Biarlah kita serahkan pada Hakim segala Hakim untuk memberikan hukuman-Nya kepada mereka yang telah membunuhi orang2 yang tidak bersalah ini.

    ReplyDelete
  3. bisa 100, bisa 200 tahun lagi.

    ReplyDelete
  4. Bukan hanya Banser, tetapi para preman yang dikerahkan oleh Angkatan Darat untuk membunuh orang-orang sosialis (bukan komunis). Para preman itu kemudian banyak yang menjadi anggota laskar tidak jelas seperti Pemuda Pancasila.

    Tidak bisa hanya bilang "kita serahkan kepada Tuhan". Keadilan harus ditegakkan, sesuai sila ke-2 dan sila ke-5.

    Percuma kita berandai-andai, oh kalau PKI menang, mereka pun akan membantai golongan musuhnya. Karena kenyataannya mereka tidak melakukan apa-apa, jadi tidak bisa diadili.

    ReplyDelete
    Replies
    1. keadilan ditegakkan? keadilan di dunia itu semu, kalo mau diungkit2 yang jadi bangsa Indonesia akan terpuruk kedalam luka lama. Sekarang komunis itu tinggal sejarah. Kalo mau ungkit2 ya pecatin dulu tuh pejabat2 TNI/Polri yang dulu melayani rezim orde baru. Baru itu bersih. Saya yakin rezim Jokowi ini yang masih relatif bersih karena jokowi orang sipil. Butuh waktu. Tapi saya lebih cenderung untuk menyerahkan keadilan ini kepada yang empunya keadilan sejati.

      Delete
    2. Silakan sampeyan serahkan kpd yang di atas. Kalau saya berpendapat "datanglah keadilanMu di bumi seperti di dalam surga". Dan untuk mewujudkan keadilan di bumi itu, kita yang manusia harus berjuang dengan perbuatan atau paling tidak dengan perkataan.

      Delete