04 August 2015

Risma Berhak Menang WO 5-0



Permainan politik di pilkada itu mirip sepak bola. Ada pemain, wasit, ofisial, panitia, penonton, lapangan dsb. Ada law of the game atau aturan main dari FIFA/PSSI yang di pilkada namanya undang-undang politik serta peraturan KPU.

Di Surabaya hanya satu pasangan, Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana dari PDI Perjuangan yang daftar ke KPU. Sedang partai-partai lain yang gabung di Koalisi Majapahit tidak mendaftarkan calon. Dhimam Abror, mantan pemimpin redaksi Jawa Pos, sudah datang ke KPU Surabaya untuk daftar, tapi tiba-tiba calon wali kotanya, Haris, kabur. Merasa tidak siap dan keluarganya minta mundur.

KPU sebagai panitia pertandingan memberi kesempatan sampai pukul 23.59 agar mas Abror bisa menghadirkan pendampingnya. Cukup menandatangani formulir yang sudah disiapkan. Persyaratan yang lain bisa menyusul. Padahal deadlie-nya pukul 16.00 WIB. Jadi, ada toleransi 8 jam.

Tapi, seperti diduga, Koalisi Majapahit tidak mau daftar. Buat apa mencalonkan kalau pasti kalah? Bu Risma terlalu kuat. Partai-partai tidak mau jadi calon boneka. Buat apa habis miliaran rupiah untuk pilkada, sementara hasilnya pasti kalah? Begitu kira-kira cara berpikir AH Thony dkk dari Koalisi Majapahit.

Akhirnya, KPU Surabaya menyatakan bahwa pilkada Surabaya ditunda hingga 2017. Tidak mungkin ada pemilihan wali kota kalau calonnya cuma satu. Mana ada pertandingan sepak bola hanya ada satu tim?

Saya jadi ingat Persebaya beberapa tahun lalu. Kasusnya mirip bola politik pilkada ini. Karena merasa dicurangi, semua sudah diatur, pasti kalah, Persebaya tidak mau masuk ke stadion. Boikot. Akhirnya lawannya yang masuk ke stadion dinyatakan menang 5-0. Persebaya kalah WO.

Bukan itu saja. Persebaya juga dihukum denda besar dan degradasi ke divisi utama. Itulah awal mula kisruh Persebaya yang tidak berujung sampai saat ini.

Kembali ke politik pilkada. Risma-Wisnu sudah masuk ke lapangan. Wasit sudah siap. Ribuan, bahkan jutaan penonton sudah heboh di stadion. Duit-duit sponsor sudah dihamburkan untuk gaji pemain dsb dsb. Televisi sudah siap menyiarkan pertandingan itu secara langsung. Eh, ternyata Risma-Wisnu tidak punya lawan.

Kalau di sepak bola sangat jelas: Risma-Wisnu wajib dinyatakan menang 5-0. Koalisi Majapahit kalah WO yang sangat memalukan. Sangat tidak sportif. Melupakan etika bermain yang harus dipegang teguh politisi. Lha, partai-partai itu yang menyusun UU pilkada, bikin berbagai persyaratan, kok tiba-tiba boikot pilkada? Hanya karena takut kalah sama Bu Risma?

Di sepak bola (olahraga), sportivitas adalah segalanya. Maka, memboikot pertandingan, kalah WO, adalah kehinaan yang luar biasa. Orang sangat menghargai Tahiti (kalau gak salah) yang mau bermain di Piala Konfederasi melawan Spanyol, atau Uruguay meskipun kalah 20-0 atau 30-0.

Semua orang tahu kalau Tahiti bisa saja kalah 100-0 melawan Spanyol yang saat itu berstatus juara dunia. Pemerintah dan pelatih Tahiti juga pasti tahu bahwa timnya akan kebanjiran gol di atas 15 biji. Tapi Tahiti tidak bermental pengecut ala Koalisi Majapahit. Tetap bermain meskipun kalah dengan begitu banyak gol.

Maka, bagi saya, pilkada di Surabaya (dan kota-kota lain yang calonnya cuma satu) tidak perlu ditunda sampai dua tahun lagi. Siapa yang bisa jamin tahun 2017 nanti calonnya lebih dari satu? Satu-satunya calon yang sudah daftar ke KPU itu langsung ditetapkan sebagai pemenang. Menang WO!

Dan, lagi-lagi seperti sepak bola, partai-partai yang memboikot pilkada itu harus diberi sanksi berat. Jangan salahkan Bu Risma kalau dia terlalu kuat untuk dikalahkan! Partai-partai di Koalisi Majapahit itu justru konyol karena tidak mampu menemukan tokoh yang setidaknya bisa mengimbangi Bu Risma.


Sent from my BlackBerry

2 comments:

  1. Yang menjadi masalah nih Mas Hurek, yang menyusun undang - undang juga didominasi oleh kawan kawan dari koalisi mojopait

    ReplyDelete
  2. rupanya penyusun UU pilkada tidak mengantisipasi kemungkinan calon tunggal krn dikira banyak pasangan calon yg mau bertarung. bagaimana kalau pilpres pun calonnya cuma satu?? ini memperlihatkan kelemahan bangsa kita dalam membuat aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    ReplyDelete