12 June 2015

Kolom agama yang kebablasan

Sudah lama ada debat perlu tidaknya kolom agama di KTP. Di Indonesia yang penduduknya wajib beragama resmi tentu protes kalau kolom agama dihapus. Yang jadi masalah, orang Indonesia yang menganut agama di luar 6 agama resmi itu masih buanyaaak.

Anehnya, kepercayaan atau agama tidak resmi itu justru hampir semuanya agama lokal. Asli dari bumi nusantara. Enam agama resmi sejatinya dari luar Indonesia. Tapi pemerintah, khususnya Orde Baru, melakukan diskriminasi yang sistematis selama bertahun-tahun terhadap penganut agama lokal itu. Sekadar ditulis di kolom KTP pun jadi masalah.

Ihwal kolom agama di KTP akan selamanya jadi debat yang tak ada ujungnya. Yang agak menggelikan, sampai sekarang masih banyak warga yang membawa-bawa agama untuk urusan yang tidak ada kaitan dengan iman atau keyakinan. Waktu mau ikut lomba makan kerupuk atau mancing, ada saja panitia yang mencantumkan kolom agama untuk diisi peserta.

Mungkin untuk kepentingan penguburan kalau ada peserta yang meninggal, kata saya dalam hati. Biar tidak salah memanggil rohaniwannya. Kalau yang meninggal beragama Hindu, sementara rohaniwan yang pimpin doa Islam kan payah! Makanya, kolom agama perlu ada di SIM, siapa tahu pengendaranya celaka fatal di jalan raya.

Belum lama ini saya iseng-iseng mampir ke sebuah stan sepeda motor dalam pameran di Sidoarjo. Ramai sekali orang antre mencoba simulator kendaraan bermotor. Mirip game yang menarik untuk latihan menghadapi kondisi lalu lintas di jalan. Saya pun ikut antre mendaftar agar bisa menjajal simulator itu.

Selain nama, alamat, nomor telepon, email, saya kaget sekali karena ada... kolom agama yang harus diisi. Mengapa urusan remeh-temeh macam ini, mencoba simulator, harus diisi agama seseorang? Saya lihat tidak ada yang keberatan menulis agamanya di form itu. Dari 40an pendaftar, hanya dua orang Kristen, sedangkan lainnya Islam.

Saya protes keras. Tapi cuma dalam hati saja. Caranya dengan tidak jadi mendaftarkan diri menjadi peserta simulasi berkendara di stan yang dijaga beberapa SPG cantik itu. Mengapa kita harus mengisi kolom agama untuk urusan yang jauh dari pernikahan atau kematian? Saya pun malas bertanya, apalagi berdebat dengan SPG-SPG, yang pasti tidak tahu tujuan kebijakan itu.

Di negara-negara Barat yang sekuler, agama dianggap urusan privat. Mau beragama silakan, mau ateis monggo, mau bertuhan tapi tidak beragama boleh. Bahkan paham yang antiagama pun diberi tempat. Di Indonesia tentu tidak bisa sebebas di Barat. Kolom agama justru sangat penting di KTP. Cari pacar atau istri (bahkan wanita simpanan) pun harus dipastikan agamanya sama.

Tapi, kalau urusan agama dibawa ke mana-mana, rasanya kok terlalu berlebihan.

1 comment:

  1. Bung Hurek, membaca artikel anda diatas, berdiri bulu romaku, merinding aku jadinya.

    ReplyDelete