07 May 2015

Sepak bola perlu INTERVENSI pemerintah

Begitu buruk wajah kompetisi sepak bola Indonesia yang katanya sudah profesional. Contohnya Persida Sidoarjo yang berlaga di Divisi Utama, kompetisi level kedua di bawah Indonesia Super League (ISL). Menurut PSSI dan PT Liga Indonesia, Divisi Utama ini kompetisi profesional, bukan amatir. Dus, klub-klub yang ikut pun harus profesional.

Benarkah Persida klub profesional karena main di Divisi Utama? Hehehehehe.... Orang Sidoarjo, khususnya yang senang lihat latihan atau pertandingan bola di Gelora Delta, Jenggolo, Arhanudse Gedangan, Marinir Gedangan, atau Sukodono, atau Tulangan pasti tertawa ngakak. "Hebat banget kalau Persida itu profesional," kata Cak Maman, penggemar bola di Gedangan.

Pengurus PSSI dan PT Liga Indonesia di Jakarta mungkin tidak tahu bahwa sampai sekarang Persida ini belum punya pemain resmi untuk kompetisi. Manajemennya gak ada. Pelatihnya belum ada. Apalagi sponsor, duit, dan tetek bengek lainnya. Bahkan, sampai 26 April 2015, jadwal laga perdana Persida di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, tim Persida ini belum siap. 

Mau berlaga dengan pemain-pemain yang mana? Ada rencana membajak 8 pemain Deltras yang berlaga di kompetisi amatir Liga Nusantara. Ada juga rencana meminta pasokan pemain dari Vigit Waluyo. Tapi semuanya baru wacana, belum ada realisasi di lapangan. 

Bagaimana dibilang profesional kalau klub Divisi Utama, Persida, harus meminjam 8 pemain Deltras yang berstatus amatir? Atau ngebon pemain-pemain nganggur, ketimbang tidak ikut kompetisi? Pengurus PSSI selama ini tidak pernah melakukan verifikasi, turun meninjau klub-klub profesional yang main di liga yang kataya profesional bernama Divisi Utama. Tapi, biasanya, PSSI segera melapor ke FIFA bahwa kompetisi yang diputarnya sudah bagus. Karena itu, tidak perlu ada intervensi dari pemerintah.

Intervensi pemerintah! Dua kata ini selalu dipakai PSSI ketika bersengketa dengan menteri pemuda dan olahraga (menpora) atau elemen negara lainnya. PSSI lupa bahwa selama puluhan tahun, sejak Indonesia merdeka, kompetisi balbalan di tanah air hanya bisa jalan kalau ada intervensi berupa uang rakyat dari APBD atau APBD. Kucuran dana APBD miliaran rupiah (minimal Rp 10 miliar) yang memungkinkan kompetisi ISL bergulir. Sebelum ada larangan penggunaan dana APBD (pemerintah) beberapa tahun lalu.

Sampai sekarang pun banyak klub ISL yang masih meminta intervensi (dana APBD) tapi caranya lebih halus. Persida dan Deltras di Sidoarjo pun kerap meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar bisa ikut kompetisi. Paling tidak bisa menggunakan stadion milik pemkab secara gratis. Mas Riyadh, pengurus Persida dan PSSI Sidoarjo, pun kerap meminta bantuan pemkab agar dua klub balbalan ini tidak sampai gulung tikar.

PSSI rupanya tutup mata dengan berbagai persoalan yang dihadapi klub-klub di daerah. PSSI malah terus mengadu ke FIFA di Swiss karena merasa jadi korban 'intervensi pemerintah'.    

No comments:

Post a Comment