07 May 2015

Negara vs PSSI vs FIFA

Kisruh sepak bola kita seakan tak habis-habisnya. Ketika negara-negara lain sudah mulai maju, termasuk negara mungil Brunei dan Timor Leste, kita masih jalan di tempat. Bahkan mundur. Mau jadi apa kalau semua kompetisi, dari ISL sampai Liga Nusantara dan liga tarkam, dihentikan di Indonesia?   

Dari dulu akar persoalan bola kita masih sama: PSSI. Sebagai pengelola sepak bola, pengurus PSSI, khususnya di pusat, tidak becus mengurus kompetisi, memperhatikan klub-klub, pemain, dan sebagainya. Begitu banyak pemain yang belum digaji. Ada pemain bola yang sekarat dan mati karena tak punya uang. PSSI seakan tutup mata.

Maka, sudah seharusnya pemerintah melakukan intervensi di bidang olahraga. Pemerintah justru salah kalau membiarkan kondisi balbalan kita karut-marut, PSSI semau gue, mafia judi bermain, pengaturan skor, jual beli pertandingan, kontrak pemain yang dilanggar, pengurus klub tak bertanggung jawab, pemain-pemain sekarat. Salah satu tugas negara adalah melindungi segenap bangsa, termasuk pemain dan orang-orang yang berkecimpung di sepak bola.

Kalau intervensi pemerintah (menpora) untuk memperbaiki persepakbolaan dianggap melanggar statuta FIFA, melanggar hukum olahraga, ya aneh bin ajaib. Intervensi baru haram kalau pemerintah memaksa agar klub A atau B atau C dimenangkan atau dijuarakan. Wasit X yang harus memimpin pertandingan tertentu. Lama pertandingan tidak lagi 2 x 45 menit, tapi 2 x 30 menit karena stamina pemain-peman Indonesia memang payah. 

Tapi rupanya pengurus PSSI sangat alergi dengan pemerintah. PSSI sepertinya merasa tidak butuh negara Indonesia. PSSI lebih manut FIFA dan meremehkan arahan pemerintah. Sedikit-sedikit mengeluarkan ancaman bakal disanksi FIFA. Kalau kena sanksi nanti tim nasional tidak bisa ikut kejuaraan A, B, C, X, Y, Z. 

Seakan-akan timnas Indonesia itu hebatnya kayak Argentina, Brasil, atau Jerman yang sangat fenomenal di jagat sepak bola dunia. Lha, lawan Malaysia saja, yang sama-sama makan nasi, sulit menang, apalagi lawan Belanda, Prancis, Italia, atau Spanyol, yang makan roti? Lawan Timor Timur yang makan jagung pun lama-lama sulit menang juga. Begitu pula Brunei yang penduduknya lebih sedikit ketimbang Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Menpora Imam Nahrawi untuk membekukan PSSI pada 17 Maret 2015 jelas ada kaitannya dengan pembangkangan PSSI dan PT Liga Indonesia. Merujuk masukan BOPI, kemenpora memutuskan agar kompetisi ISL hanya diikuti 16 klub. Arema dan Persebaya punya masalah manajemen sehingga tidak bisa ikut. Selesaikan dulu. Klub-klub lain juga punya masalah, tapi bisa diselesaikan sambil jalan.

Kita tahu PSSI membangkang dengan tetap memutar kompetisi dengan 18 klub. Pengurus Persebaya dan Arema bahkan terang-terangan menantang pemerintah. Keputusan menpora bahkan dijadikan bahan tertawaan. Arema dan Persebaya tetap gelar pertandingan. Karena itulah, Menpora Imam Nahrawi terpaksa membuat keputusan untuk membekukan PSSI. Dus, semua ini ada sebab akibatnya. 

Lagi-lagi, seperti biasa, PSSI mengadu ke FIFA. Lapor ada intervensi pemerintah. Jelas sekali PSSI merasa sebagai organisasi yang berada di atas negara. Pemerintah harus lepas tangan sama sekali dalam urusan bola. Orang PSSI dan klub-klub itu seakan lupa bahwa semua stadion di Indonesia itu milik negara, entah itu pemkab, pemkot, pemprov, atau pemerintah desa. 

Mana ada stadion milik PSSI? Kalau timnas Indonesia main di Sidoarjo, latihan dan pertandingannya ya di Gelora Delta milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kadang berlatih di Lapangan Jenggolo yang juga milik pemkab. Atau Lapangan Marinir atau Lapangan Arhanud, ya milik TNI, pemerintah juga. 

Yang mengamankan pertandingan juga polisi (kadang ditambah tentara). Kalau ada keributan, kerusuhan, negara juga yang dibuat repot. Seperti ketika kerusuhan di Sidoarjo beberapa tahun lalu yang melibatkan ribuan suporter Arema Malang. Pengurus Arema rupanya lupa bahwa kehadiran pemerintah (negara) tidak bisa dikesampingkan dalam urusan olahraga. Termasuk balbalan, mulai tarkam sampai ISL, sampai pertandingan internasional.

Maka, persoalan sepak bola di Indonesia hanya bisa selesai kalau PSSI mau mengakui otoritas negara. Harus bisa sinergi dengan pemerintah. Tidak cukup berlindung di ketiak FIFA di Swiss sana. Toh, kalau ada aksi anarkistis seperti di Sidoarjo dulu itu FIFA tak bisa berbuat apa-apa. FIFA juga tak punya lapangan balbalan. 

Saya sepakat dengan Sumohadi Marsis, pengamat olahraga, yang menulis di Kompas edisi 7 Mei 2015 bahwa ada segitiga simalakama PSSI, menpora, dan FIFA dalam kisruh balbalan kita. "Menpora ingin mengoreksi tetapi diaggap intervensi. PSSI ingin cepat menggelar kompetisi tetapi menabrak regulasi...," tulis wartawan senior itu.

FIFA sendiri gamang menghukum Indonesia karena sadar bahwa rakyat Indonesia sejak dulu sangat gandrung balbalan. 

1 comment:

  1. q dukung negara saja la, masa pssi mau melawan negara

    ReplyDelete