14 April 2015

Wali Kota Risma BUKAN Petugas Partai

Survei Unair yang dirilis di koran hari ini sekali lagi memperlihatkan keunggulan Tri Rismaharini. Elektabilitas Bu Risma masih jauh di atas nama-nama lain yang berpotensi maju dalam pemilihan wali kota Surabaya. Persentasenya mendekati 50 persen.

Apakah PDI Perjuangan akan mencalonkan lagi bu wali yang prestasinya segudang itu? Belum jelas. Tapi minggu lalu PDIP Surabaya memutuskan untuk mencalonkan Wisnu Sakti, ketua DPC PDIP Surabaya, wakil wali kota sekarang. "Kami utamakan kader sendiri," kata Baktiono.

Orang-orang PDIP macam Baktiono, Agustine, Adi, sangat tahu bahwa Risma sulit dilawan. Sebagian besar rakyat Surabaya senang dengan gaya blusukan, turun langsung, tegas, berani, ala Risma. Mana ada wali kota yang berani menutup semua lokalisasi pelacuran? Termasuk Dolly dan Jarak yang bekingnya banyak itu? Hanya Risma, wanita wali kota pertama Surabaya, yang mau dan mampu.

Begitu banyak taman, ruang terbuka hijau, nan asri yang dibangun Bu Risma. Surabaya paling gencar bikin taman. Genangan air saat hujan pun lekas surut. Dulu, ketika masih tinggal di Gayungsari Barat, banjir biasanya bertahan seminggu lebih. Sekarang tidak ada genangan. Daftar prestasi Risma masih sangat banyak.

PDIP sangat tahu prestasi Risma. Tapi PDIP juga tahu bahwa Risma sulit diajak koordinasi dengan partai. Risma sulit dijadikan petugas partai. Sebab insinyur lulusan ITS ini memang bukan orang partai meskipun diusung PDIP hingga dipercaya rakyat menjadi wali kota. Sebagai wali kota, Risma hanya bekerja sebaik-baiknya, sekeras mungkin, untuk Kota Surabaya. Risma berutang budi kepada rakyat yang memilihnya lima tahun lalu. Bukan kepada partai!

Prinsip Risma inilah yang rupanya membuat PDIP di Surabaya tidak sreg. Bambang DH, wakil wali kotanya Risma, yang sebelumnya wali kota, kader asli PDIP, memilih mundur karena sulit bekerja sama dengan Risma. Tak ada komunikasi di antara mereka. Padahal dulu Risma itu kepala dinas andalan Wali Kota Bambang DH. Akhirnya, Bambang DH mundur. Memanfaatkan momentum pemilihan gubernur Jatim pada 29 Agustus 2013.

Wisnu Sakti, putra almarhum Ir Sutjipto, yang juga PDIP tulen, sejak era Promeg sebelum reformasi, naik sebagai wakil wali kota. Sama aja! Bu Risma seperti tidak membutuhkan wakil wali kota karena bisa jalan sendiri. Apalagi wawali dari partai, PDIP, yang punya doktrin petugas partai. Wisnu sebagai ketua PDIP Surabaya tentu paling merasakan bagaimana bekerja sama dengan Risma.

"Bu Risma itu belum punya KTA," begitu kira-kira pernyataan Wisnu tentang calon wali kota yang diusung PDIP. Maksud Wisnu jelas: karena tidak punya kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan, Risma tidak bisa diusung sebagai calon wali kota oleh PDIP.

Benar saja. Beberapa hari kemudian PDIP Surabaya mendeklarasikan Wisnu Sakti Buana sebagai calon wali kota. Spanduknya mulai dipasang di sejumlah kawasan di Surabaya. "Saya no comment (soal pemilihan wali kota). Terserah Bu Mega saja," kata Risma diplomatis.

Risma kemudian hadir di kongres PDIP di Bali. Padahal dia tidak diundang PDIP Jatim atau Surabaya. Ternyata beliau diundang langsung oleh DPP PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Isyarat bakal dicalonkan kembali sama si banteng gemuk? Kita lihat saja.

Yang jelas, sikap DPP PDIP terhadap Wali Kota Surabaya Risma ini sangat menarik. Di satu sisi, Megawati berkali-kali bicara soal petugas partai, bahkan Presiden Jokowi pun dianggap petugas partai, di sisi lain tetap mencalonkan Risma yang bukan kader partai, dan tidak mau dijadikan petugas partai. Merujuk pepatah lama, vox populi vox dei, sikap DPP pimpinan Megawati yang lebih mendengar suara rakyat Surabaya ketimbang suara para petugas partai, memang sudah semestinya.

1 comment:

  1. Gak usah ikut PDIP. Politik itu bukan dagang sapi atau dagang kepentingan rakyat.

    ReplyDelete