14 April 2015

Jokowi, Petugas Partai, dan Petugas Rakyat

Semua anggota parlemen atau DPRD/DPR RI itu petugas partai. Cuma, istilah petugas partai ini baru diperkenalkan PDI Perjuangan, lewat ketua umumnya, Megawati, beberapa tahun lalu. Disebut petugas partai karena anggota dewan itu ditugaskan partainya berkhidmat di lembaga legislatif. Setelah ditugaskan partai, dia jadi caleg untuk bersaing di pemilu legislatif.

Sebelum muncul istilah petugas partai, yang menurut saya lebih singkat, padat, dan pas, kita lebih sering mendengar: kepanjangan tangan partai! Dulu, di era Orde Baru, anggota dewan disebut wakil partai, bukan wakil rakyat. Karena mewakili partai, setiap saat dia bisa ditarik alias dipecat alias di-recall oleh partainya kapan saja. Begitu dipecat partainya, anggota dewan itu pun gugur keanggotaannya di parlemen. Sebab, dia memang petugas partai!

Yang sekarang jadi ramai di Indonesia, Presiden Joko Widodo juga disebut petugas partai oleh Bu Megawati. Jokowi itu dianggap kader PDIP yang ditugaskan partainya menjadi presiden RI. Cara berpikir Megawati soal Jokowi petugas partai ini sangat konsisten. Tidak hanya retorika, Jokowi juga dilucuti kepresidenannya dalam kongres PDIP di Bali minggu lalu.

Di forum itu, Jokowi tidak dianggap presiden tapi anggota PDIP biasa. Duduknya pun berbaur dengan kader banteng gemuk yang lain. Pakai baju merah yang sama. Ribuan petugas partai itu diceramahi Megawati soal pemerintahan blablablabala....

Bagi kita yang netral, yang bukan PDIP, yang bukan aktivis partai mana pun, perlakuan PDIP, khususnya Megawati, di kongres itu kok janggal rasanya. Benar Mega itu paling tinggi posisisnya di PDIP. Benar Jokowi dulu dicalonkan PDIP sebagai presiden. Benar Jokowi masih kader banteng. Tapi jangan lupa, Jokowi itu kepala negara besar bernama Indonesia. Jokowi bukan lagi petugas partai selevel anggota dewan, gubernur, atau menteri.

Jokowi bisa jadi presiden karena dipilih rakyat. Bukan karena penugasan PDIP atau Megawati. Tanpa antusiasme masyarakat, relawan, dsb, Jokowi tidak akan jadi. Kader-kader PDIP memang ikut bekerja tapi tidak maksimal. Setelah jadi presiden, Jokowi itu petugas rakyat. Dapat mandat dari rakyat untuk memimpin selama lima tahun. Bukan lagi hanya sekadar petugas partai.

Levelnya Jokowi sudah jauh berbeda. Dialah kepala negara. Ibarat raja di negara-negara monarki yang menjadi simbol negara Indonesia. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi atas nama konstitusi dan undang-undang, statusnya jauh lebih tinggi dari semua ketua partai di negara ini. Termasuk Megawati Soekarnoputri.

Terlepas dari kualitas kepemimpinannya yang buruk, tak bisa pidato, kaku bicara, tidak tegas, Presiden Jokowi itu seorang kepala negara yang sah. Ketika berstatus presiden, maka sebutan petugas partai sangat tidak tepat dikenakan kepada Jokowi. Loyalitas kepada partai berakhir begitu panggilan tugas sebagai negarawan dimulai.

Pernyataan dan perlakuaan Megawati soal petugas partai untuk Presiden Jokowi ini niscaya berimplikasi panjang dalam tata negara kita. Saya yakin banyak analisis, pakar, pengamat, masyarakat biasa, netizen, yang protes keras. Kecuali pengamat yang menjadi petugas partainya Bu Mega.

Sebutan presiden sebagai petugas partai kayaknya hanya cocok di Tiongkok, negara komunis yang cuma punya satu partai: Gongchan Dang (baca: Kungchan Tang) alias Partai Komunis Tiongkok. Presiden Xi Jinping itu jelas petugas partai karena memang jauh hari sebelumnya sudah disiapkan dan ditugaskan menjadi presiden Tiongkok. Rakyat Tiongkok tidak punya hak memilih presidennya.

Tapi, setelah jadi presiden, Xi Jinping yang jelas-jelas petugas partai itu tidak lagi dianggap petugas partai. Kedudukan dia sebagai kepala negara yang lebih tinggi ketimbang ketua partai komunis. Rupanya Bu Mega merasa lebih tinggi dari seorang presiden karena dialah bos partai, sementara Jokowi cuma seorang petugas partai.

3 comments:

  1. Jokowi, ayo tunjukkan keberanianmu. Megawati, kau sudah kalah telak 2 kali. Kemenangan PDI-P hanya karena PDI-P, jadi tahu dirilah kau.

    Jokowi, dirikan partai sendiri.

    ReplyDelete
  2. Komunis asal katanya dari bahasa latein, communis, bahasa jermannya Kommune, bahasa inggrisnya community, yang artinya masyarakat, kumpulan manusia2, yang memiliki pandangan hidup atau ideologi yang bersamaan. Mungkin
    dilingkungan Arab disebut serikat atau sarekat.
    Sebenarnya kata tersebut memiliki arti dan makna yang sangat mulia. Mengapa di Indonesia atau di Amerika Serikat, kata tersebut dianggap momok ?
    Kommunismus sejati bisa kita temui dilingkungan biara Katholik, semuanya milik bersama, sama rata, sama rasa.
    Disebuah biara Katholik dari Ordo SVD, para Frater atau Bruder,masing2 memiliki pekerjaan sipil. Ada yang jadi perawat, guru, tukang kayu, tukang batu, pegawai bank, dll. Setiap bulan para Frater menyetorkan seluruh gaji mereka ke-kassa-bersama. Ada yang nyetor 1600, 2000, atau 5000 Euro perbulan. Setelah itu tiap2 Frater boleh meminta uang saku kepada si-kassir, jumlahnya tergantung dari keperluan masing2. Ada yang minta uang saku 50 atau 100 Euro per bulan, kalau kurang bisa minta lagi. Untuk barang2 kebutuhan se-hari2, ada satu ruangan yang
    terisi penuh dengan sikat gigi, sabun, kopi, gula, tembakau dll.-nya. Setiap Frater boleh mengambil barang sesukanya. Sandang, pangan, kamar tidur. tunjangan hari tua semuanya ditanggung oleh biara, sisa uang dipakai oleh Ordo untuk para missionaris yang bertugas di-negara2 berkembang, Asia, Afrika dan Amerika Latin.
    Ketika seorang Frater diwawancara: Lu kok gendheng, punya uang banyak disaku khan berarti kebebasan ? Jawab si-Frater: Bagi gua demikian lebih bebas, gua tidak usah pusing2 mikirin uang, biarlah ada orang lain yang menguruskan.
    Apakah Kommunismus semacam ini Momok ? Hanya orang2 serakah yang membenci ideologi macam ini.

    ReplyDelete