04 February 2015

Suara Gereja Dianggap Angin Lalu

Belum lama ini 6 terpidana dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Begitu banyak orang Indonesia yang gembira dan memuji keberanian Presiden Jokowi dalam menegakkan hukum. Protes beberapa pemimpin negara yang warganya ditembak mati dianggap angin lalu.

"Silakan protes, tapi eksekusi mati jalan terus!" begitu kira-kira sikap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. 

Eksekusi mati dianggap cara efektif untuk membuat jera para penjahat, khususnya bandar narkoba. Kita lihat saja apakah setelah eksekusi mati yang masif ini peredaran narkoba akan berkurang di Indonesia. Syukur-syukur bisa hilang. Meskipun di luar negeri eksekusi mati yang rutin, kayak di Tiongkok, tidak otomatis menghilangkan kejahatan yang sama.

Orang Indonesia rupanya sangat pro hukuman mati. Karena itu, suara-suara minoritas yang menentang hukuman mati dianggap aneh bin konyol. "Ngapain membela bandar narkoba? Mereka itu merusak masa depan bangsa. Ingat, Indonesia sudah darurat narkoba," kata seorang teman yang sangat pro eksekusi mati. 

Begitu sengitnya suara yang mendukung eksekusi mati, sehingga kita yang menentang eksekusi mati tidak diberi kesempatan bicara. Apa pun argumentasi yang menolak eksekusi mati, misalnya Prof Dr Franz-Magnis Suseno SJ, yang sangat filosofis dan mendalam pun tidak digubris. Romo Magnis seperti bicara di padang pasir saja. Teriak-teriak sendiri sampai habis suaranya tak ada yang dengar.

Kalau tak salah, saat ini masih ada 58 terpidana yang antre eksekusi mati. Antre dieksekusi mati itu beda dengan antre beras, antre zakat, antre duit BLT, antre sembako, atau antre ngurus paspor di imigrasi. Antre menuju ajal itu benar-benar penderitaan batin yang luar biasa. Biarpun si terpidana sudah menyiapkan diri dengan ibadah yang intensif selama bertahun-tahun. Maaf, kondisinya mirip sapi-sapi yang antre disembelih di RPH Krian, Sidoarjo. Sapi-sapi aja ketakutan dan stres luar biasa!

Jaksa Agung Pak Prasetyo dan Ketua BNN Pak Anang sudah sepakat untuk segera mengeksekusi bandar-bandar madat itu. Lebih cepat lebih baik! Mungkin tiap bulan, atau tiap minggu, ada eksekusi mati. "Diprotes negara asing ya biarin aja! Kalau ada orang Indonesia di luar negeri digantung ya biarain aja. Salah sendiri melanggar hukum!" begitu sikap orang Indonesia, khususnya pemerintahan Jokowi-JK.

Kalau sudah begini, pokoke dead, pokoke dead... maka suara Gereja Katolik niscaya lenyap begitu saja. Tak ada ruang bagi pemerintah untuk mau mendengar pendapat berbeda yang disampaikan kalangan gereja, khususnya Katolik, dan insan-insan beragama apa pun yang menentang hukuman mati. Bahkan, suara Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia pun tak akan pernah jadi pertimbangan negara Indonesia. 

"Ngapain dengerin minoritas? Wong umatnya cuma segelintir! Dengerin aja yang mayoritas! Yang 98 persen! Yang punya kekuatan politik!" begitu kira-kira sikap rezim sekarang.

Yah... saya cuma ingin mengingatkan kata-kata Paus Fransiskus tentang perlunya menghapus hukuman mati di seluruh dunia. Sri Paus berkata (dalam bahasa Italia, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris di situs Vatikan, tapi malas saya terjemahkan ke bahasa Indonesia):

"All Christians and people of goodwill are called today to fight not only for the abolition of the death penalty be it legal or illegal, in all of its forms, but also for the improvement of prison conditions in the respect of the human dignity of those who have been deprived of freedom. 

I link this to the death sentence. In the Penal Code of the Vatican, the sanction of life sentence is no more. A life sentence is a death sentence which is concealed."

Paus sebelumnya, Paus Benediktus XVI, pada pertengahan Agustus 2006 pernah mengirim surat kepada Presiden SBY agar tidak mengekskusi mati Fabianus Tibo dan kawan-kawan. Bukannya menunda ekskusi, hening sebentar untuk merenungkan isi surat Sri Paus, pemerintah Indonesia saat itu justru mempercepat eksekusi mati Tibo dkk. Surat Sri Paus ini malah dianggap intervensi bagi penegakan hukum di Indonesia.

Namun, rupanya belakangan Presiden SBY dan kabinetnya diam-diam sengaja menunda-nunda eksekusi alias moratorium eksekusi mati. Bahkan, sempat ada keinginan untuk meniadakan hukuman mati secara bertahap. Kalaupun ada eksekusi mati, harus benar-benar sangat selektif. Itu yang saya tangkap dari pernyataan Denny Indrayana, mantan menteri hukum dan HAM, kabinet SBY.

Lain SBY, lain Jokowi. Presiden Jokowi rupanya tidak pernah membaca, atau setidaknya dibisiki keberatan Sri Paus dan negara-negara lain, soal death penalty ini. Jokowi justru ingin puluhan (mungkin ratusan) narapidana itu sesegera mungkin dieksekusi mati. Tak ada ampun! Tak ada grasi!

Padahal, Tuhan yang kita sembah itu maharahim, mahapengampun, mahakasih, mahapenyayang.... Selalu ada ruang pengampunan, ruang untuk memperbaiki diri, bagi manusia. Rakyat Indonesa pun selalu memberikan ruang bagi Jokowi untuk memperbaiki kesalahannya. Termasuk kesalahan fatal menunjuk seorang tersangka sebagai kapolri.

2 comments:

  1. Jangan malas dong. Ini saya bantu terjemahannya:

    "Seluruh umat Kristen dan manusia yang berkehendak baik hari ini dipanggil agar berjuang, tidak saja untuk penghapusan hukuman mati, baik yang menurut hukum atau di luar hukum, dalam segala bentuknya, tetapi juga bagi perbaikan kondisi penjara, dalam rangka menghormati martabat kemanusiaan dari mereka yang sedang kehilangan kebebasan.

    Saya menghubungkan ini dengan hukuman mati. Di dalam Hukum Pidana negara Vatikan, tidak ada lagi hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup ialah hukuman mati yang tersembunyi."

    ReplyDelete
  2. indonesia lebih melihat dr sisi korban karena para terpidana itu sangat jahat sehingga wajib diselesaikan.

    ReplyDelete