24 February 2015

Salut untuk Brasil dan Australia

Begitu banyak warga negara Indonesia yang terancam nyawanya di luar negeri. Kemarin ada berita kecil di koran Surabaya tentang seorang TKW asal Madura terancam hukuman mati di negara tetangga. Kasus pembunuhan. Beritanya cuma tiga atau empat alinea.

Begitu seringnya kasus-kasus macam ini di luar negeri. Sikap pemerintah Indonesia pun tak jelas. Tak ada reaksi keras. Cuma pernyataan singkat KBRI atau konjen yang normatif. Rakyat Indonesia memang tak lagi sensitif dalam soal beginian. Padahal urusannya: nyawa manusia!

Karena itu, saya sangat salut dengan sikap tegas dan keras pemerintah Brasil dan Australia merespons eksekusi mati warganya di Indonesia. Presiden Brasil, wanita, menolak menerima dubes Indonesia untuk Brasil. Dia mewakili pemerintah dan warganya yang marah karena Marco baru saja dieksekusi mati di Indonesia. Kasus narkoba.

Pihak Brasil juga merasa dipermalukan karena sudah dua kali mengemis grasi tapi ditolak. Marco tetap ditembak mati di Nusakambangan. Betapa marahnya Brasil yang memang menenteng hukuman mati. Bandar narkoba, penjahat, punya hak hidup? Punya. Itulah yang dihayati di negara bola itu.

Sikap Australia juga tegas. Demi membela warganya yang akan ditembak mati di Nusakambangan, PM Abbot melakukan segala macam cara. Termasuk mengungkit-ungkit bantuan tsunami dan sebagainya. Juga mengancam boikot wisata ke Indonesia, khususnya Bali.

Gertakan yang dianggap kanak-kanak di tanah air. Kayak anak kecil yang ngambek minta perhatian. Tapi, begitulah, apa pun harus dilakukan demi membela nyawa manusia. Nyawa penjahat atau bandar narkotika sekalipun. Australia menghapus hukuman mati sejak 1980an. Sehingga ia harus sangat tegas berdiri di atas prinsip itu.

Indonesia boleh marah atau merasa terhina. Dipermalukan Brasil. Dipermalukan Australia. Tapi inti persoalannya adalah itu: hukuman mati! Sudah lama hukuman mati dianggap kuno di negara-negara maju. Meskipun USA masih ada. Hukuman mati, mengeksekusi para penjahat jalanan, pembunuh, koruptor, teroris, bandar narkoba, pemerkosa... tak akan pernah bikin jera.

Dengan mengeksekusi mati terpidana, Presiden Jokowi bisa menjamin tak ada lagi kejahatan narkoba? Terorisme hilang? Korupsi enyah?

Dave McRae, dosen Australian National University, menulis: "... dari berbagai penelitian ilmiah tidak ada bukti memadai yang menunjukkan bahwa efek jera yang ditimbulkan oleh eksekusi mati melebihi efek jera akibat pidana penjara."

Bahkan, Paus Fransiskus beberapa kali menegaskan bahwa hukuman penjara seumur hidup pun hakikatnya sama dengan hukuman mati yang diperpanjang. Indonesia masih menganut paham hukum besi masa prasejarah: mata ganti mata, gigi ganti gigi!

5 comments:

  1. Salut kepada Bung Hurek yang berani melawan arus pendapat jutaan penduduk Indonesia. Begitulah seharusnya sikap manusia yang memiliki martabat, tetap teguh pada pendirian- hatinurani- dan kepercayaan-nya, walaupun akan dimusuhi oleh banyak orang yang tidak sependapat.
    Ketika berkunjung ke Polandia, melihat KZ Auschwitz, saya tak habis berpikir, mengapa jutaan korban orang2 Jahudi merelakan diri mereka disiksa dan di-gas, hanya demi keteguhan kepercayaan-mereka. Orang2 lain, termasuk saya, dibaptis atau disunat, 5 kali juga rela, disuruh sembahyang pakai dupa, jangankan 3 batang, 30 batang juga saya genggam, asalkan jangan di-gas.
    Manusia yang baik tidak boleh melupakan budi dan pertolongan yang pernah diterima, demikian pula manusia yang berbudi-pekerti ( piety ) tidak boleh berbangga, meng-ungkit2, bantuan yang pernah dia berikan kepada orang lain,
    seperti yang dilakukan oleh perdana menteri Australia.


























    ReplyDelete
    Replies
    1. Mana ada Orang Yahudi yang rela digas demi kepercayaan mereka? Tepatnya mereka itu diculik, digiring ke kamp konsentrasi, di bawah ancaman senapan, hanya karena nama mereka Rosenthal, Goldman, dll. Kebanyakan Orang Yahudi di Eropa Barat pada waktu itu tidak ketat dalam beragama, sudah sekuler, macam Einstein. Jadi mereka Yahudi dalam arti kultural saja.

      Delete
    2. Begini koh, antisemitismus atau antiyahudi sudah exist di Eropa sejak ratusan tahun sebelum Hitler lahir. Sejumlah Yahudi yang pinter, plintat-plintut dan tahu gelagat, ya ganti nama dan ganti agama sebelumnya. Yahudi yang sudah konvertiert ( converted ) tidak akan didiskriminasi. Kalau ganti nama ya jangan setengah2 pakai Rosenthal, Goldman,dll., melainkan pakai Mueller, Schneider, Wagner, dll. Demikian pula kalau ganti agama, ya pilih Katholik atau Evangelist, kalau di Eropa. Lha wong rambut mereka banyak yang pirang dan matanya biru. Siapa yang bisa membedakan.
      Kondisi serupa juga ada di Indonesia bagi kaum Tionghoa. Kalau sudah ganti nama, ya jangan pakai nama2 aneh yang masih ada embel2 She-cina-nya dan dicampur nama holywood. Kalau ganti agama, ya sekalian pilih Islam. Kalau mampu ya wajib menunaikan Ibadah Umrah Haji.
      Demikian pula dengan masalah kultural; sesuai pepatah, dikandang kerbau menguak, dikandang kambing mengembik.
      Umumnya di-desa2 Eropa, penduduk setiap hari minggu selalu ke-gereja, setelah Misa mereka tidak langsung pulang kerumah, tetapi pergi kewarung dekat gereja ( Kirchenwirt ), minum wein atau bir,
      ngobrol, gosip2-an, ngertu. Si-Mueller, bekas Yahudi yang sudah converted, ya harus konsekwen ikut kebiasaan itu.
      Demikian juga bagi WNI-Tionghoa yang converted, kalau ada tetangga yang tahlilan atau hajatan, ya harus hadir. Kalau ada siskamling, ya harus ikut, jangan hanya conversion di-KTP.
      Warga Tionghoa yang baik dan membaur, sebetulnya tidak perlu ganti nama atau ganti agama, kerena mereka selalu akan dilindungi oleh para tetangga pribumi-nya, jika terjadi kerusuhan rasial. Kalau kerusuhan politik, seperti G-30-S, jadi pribumi-pun tidak ada gunanya, Bali bunuh Bali, Jawa bantai Jawa, PNI atau Ansor menggal PKI, Kapolsek ketakutan tak berdaya, dst.-nya.
      Kalau tidak mau pusing urusan tetek-bengek, ya pulang Tiongkok seperti gua.

      Delete
  2. salam tahun kambing kayu untuk xiangshen. polemik soal brasil dan australia makin ramai dan melebar ke mana2. tapi bagus buat pembelajaran pemerintahan jokowi.

    ReplyDelete
  3. Jokowi berani tegas ke luar negeri krn risikonya kecil. Dia tidak berani tegas ke dalam partainya sendiri, atau bahkan Kepala Reserse yang 2 tingkat di bawahnya di jenjang kepolisian. Malu saya sudah memilih dia.

    ReplyDelete