16 February 2015

Mata Ganti Mata - Eksekusi Mati ala Indonesia

Syukurlah, pemerintah Australia, yang didukung rakyatnya, memprotes keras eksekusi mati warga negaranya di Indonesia. Syukurlah, menlu Australia bicara sangat keras plus pakai ancaman segala. Syukurlah, PBB juga dengan tegas mengirim pesan kepada Indonesia bahwa hukuman mati, eksekusi manusia, apa pun alasannya, sudah lama ditolak di banyak negara.

Sudah lama hukuman mati ini ditolak di mana-mana. Di Indonesia sendiri pun banyak orang yang menentang. Termasuk Komnas HAM, komisi bikinan pemerintah untuk mengurus hak asasi manusia (HAM). Komnas HAM sudah berkali-kali meminta pemerintah menghentikan hukuman mati. Tapi berkali-kali pula ditolak.

Kita sudah hafal alasan pemerintah Indonesia, khususnya Jokowi-JK, menerapkan hukuman mati di Indonesia. Agar ada efek jera! Agar penjahat kapok! Alasan klise ini juga dipakai di negara-negara lain yang kini menolak hukuman mati. Tapi harus diakui bahwa sampai sekarang mayoritas mutlak orang Indonesia sangat pro eksekusi mati.

Saya ikut barisan yang menolak hukuman mati! Saya ikut gerakan Pro Life yang membela kehidupan. Termasuk jabang-jabang bayi yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh ibunya. Lha, manusia-manusia yang belum lahir saja kita bela, apalagi manusia-manusia dewasa. Mencabut nyawa manusia, apa pun alasannya, termasuk euthanasia, harus ditolak.

Karena itu, saya gembira melihat pemerintah dan rakyat Australia sangat keras menentang hukuman mati. Saya juga gembira PBB juga tegas mengingatkan Indonesia akan betapa berharganya nyawa manusia. Termasuk manusia-manusia yang dulunya penjahat besar, bandar narkoba, teroris, dan sebagainya.

Prinsip "mata ganti mata, gigi ganti gigi" itu sudah lama tidak berlaku. Tapi rupanya Indonesia masih menganut prinsip hukum besi ini, mata ganti mata, bahkan dengan bunganya sekalian. Pemerintah Indonesia malah bangga karena menunjukkan kepada dunia bisa sangat tegas terhadap penjahat-penjahat narkoba.

Biarin aja Australia protes. Ini kan urusan hukum dan kedaulatan Indonesia. Ngapain PBB ikut protes, begitu kira-kira suara yang terdengar di televisi. Jaksa Agung HM Prasetyo pun malah menambah terdakwa yang akan dieksekusi mati. Kalau sebelumnya enam, sebentar lagi bisa 10 atau lebih.

Saya yakin permintaan Australia, PBB, atau negara mana pun tak akan mengubah posisi Indonesia. Pokoke ditembak mati, titik! Bandit-bandit narkoba kudu modar, titik! (Tapi koruptor kok ora dipateni!) Pokoke Indonesia bebas nembaki wong-wong jahat yang sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap!

Nasi sudah jadi bubur. Sebelumnya pemerintaan Paus Benediktus XVI di Vatikan tentang pentingnya pengampunan terhadap terdakwa yang akan dieksekusi mati pun ditolak mentah-mentah. Bahkan dijadikan bahan guyonan. Bahkan justru jadi momentum untuk mempercepat eksekusi mati Tibo dkk di Poso beberapa tahun lalu.

Ya, sudahlah, biarkan Presiden Jokowi melakukan apa saja yang menurutnya terbaik. Bukankah itu hak prerogatif presiden? Anehnya, Jokowi sangat berani memutuskan untuk mencabut nyawa terpidana mati, tapi gak wani menetapkan kapolri. Membiarkan negara ramai dengan perdebatan KPK vs Polri yang gak ada juntrungannya.

Ke depan, setelah rangkaian eksekusi mati ini, Indonesia tak punya hak lagi untuk memperjuangkan warga negara Indonesia di luar negeri (TKI) yang dihukum mati. Baik di Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Hongkong, dan sebagainya. Negara tak perlu lagi membayar diyat dsb demi menyelamatkan nyawa manusia Indonesia di luar negeri. Sebab, kebijakan mata ganti mata gigi ganti gigi (plus bunganya) sudah dipilih Jokowi!

No comments:

Post a Comment