03 February 2015

Blusukan Jokowi Makin Garing

Kerja blusukan ala Presiden Jokowi terasa hambar. Makin garing saja. Orang Indonesia, paling tidak sebagian besar, dulu antusias melihat pejabat tinggi suka blusukan, turun ke bawah, melihat langsung keadaan rakyat kecil yang susah. Betapa bedanya Jokowi dengan bupati, gubernur, atau presiden kebanyakan.

Dulu, sebelum reformasi, seorang bupati Flores Timur, NTT, hanya duduk manis di kantornya di Larantuka. Tidak pernah mengunjungi kecamatan-kecamatan di Adonara, Solor, atau Lembata. Selama lima tahun menjabat, bahkan 10 tahun, yang namanya bupati Flores Timur itu tidak pernah mengunjungi Kecamatan Ile Ape, tempat kelahiran saya. 

Padahal, dulu pernah ada orang Ile Ape yang jadi bupati. Ini juga salah satu alasan mengapa warga Lembata menuntut kabupaten sendiri. Syukurlah, sekarang sudah ada Kabupaten Lembata. Bupati dan wakil bupatinya pun mulai ketularan gaya blusukan ala Jokowi dan Bu Risma di Surabaya. Sehingga desa-desa kecil di Lembata, bahkan kampung lama di dekat gunung, pun didatangi. Dan dibuatkan jalan raya untuk truk dan mobil. Kaget juga melihat perkembangan positif di Lembata ini.

Kembali ke Jokowi. Setelah dilantik jadi presiden pada 20 Oktober 2014, saya sering memantau blusukan Jokowi di TVRI. Asyik, dialogis, merakyat, turun ke bumi (down to earth). Gaya pidatonya pun cair, sederhana, tanpa kata sulit atau gaya kuliahan ala Presiden SBY. Naskah pidato tertulis dibaca sebentar kemudian Jokowi meninggalkan naskah itu. Lalu bicara santai layaknya seorang teman warga. Lalu ada semacam kuis berhadiah sepeda pancal dan sejenisnya. 

"Pak Ahmad, tolong sebutkan nama lima ikan yang ada di sini," begitu pertanyaan Presiden Jokowi yang masih saya ingat. Lucu juga karena si nelayan menyebut nama-nama ikan dalam bahasa daerah di Kalimantan. Tapi ya tetap dapat hadiah sepeda.

Sayang, Jokowi menghancurkan popularitasnya sendiri. Blusukan yang sangat menyentuh rakyat, khususnya bagi warga daerah terpencil macam NTT, yang pejabat-pejabatnya hampir tidak pernah turun ke kampung-kampung, ini makin kehilangan pesona. Hanya karena Jokowi ceroboh bin ngawur dalam memilih pimpinan penegak hukum di tingkat pusat. HM Prasetyo, politikus Nasdem, anggota DPR RI, tiba-tiba ditunjuk jadi jaksa agung. Padahal, jauh sebelumnya Jokowi memberi isyarat akan menunjuk Yunus Husein dari PPATK sebagai jaksa agung. 

Yang lebih parah lagi adalah penunjukkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon kapolri. Jagat politik gonjang-ganjing. BG sudah lama disoroti gara-gara rekening gendut. Rapornya sudah merah. Akhirnya KPK menetapkan BG sebagai tersangka. Geger KPK vs Polri pun tak terelakkan. Akar penyebab kisruh ini siapa lagi kalau bukan si raja blusukan yang sempat dipuja-puja itu... Jokowi.

Maka, saya tidak heran kalau popularitas Jokowi tinggal 61 persen. Padahal, awalnya melejit hingga 74 persen versi LSI. Lumayanlah belum di bawah 50 persen. Tapi hasil survei LSI ini sudah lampu merah untuk Jokowi. "Jokowi memberikan pesan yang keliru kepada rakyat," kata Azyumardi Azra. 

Kerja blusukan ala Jokowi pun jadi garing. Apalagi sang presiden membiarkan konflik KPK vs Polri berkepanjangan. Semua komisioner KPK ditangkap. KPK macet. Polri yang punya ribuan anggota di seluruh Indonesia itu hanya dipimpin pelaksana tugas Komjen Badrodin yang dari Jember itu. Pesan itu lebih keliru lagi bila Jokowi ngotot melantik BG. Atau memilih orang dekat BG sebagai kapolri.

No comments:

Post a Comment