25 February 2015

19 TKI Jatim dihukum mati

Masih terkait hukuman mati, saat ini 19 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur menghadapi hukuman mati. Ada kasus narkoba, pemerkosaan, pembunuhan. Para pahlawan devisa itu, julukan TKI, tinggal menunggu eksekusi.

"Kita tidak bisa berbuat banyak. Itu kewenangan pemerintah pusat," kata Edy Purwinarto, kepala dinas tenaga kerja Jatim. Para TKI yang menunggu eksekusi mati itu kebanyakan dari Madura, Ponorogo, dan Madiun.

19 warga Indonesia bukan jumlah yang sedikit. Nasib mereka sama dengan Bali Nine asal Australia dan Marco dari Brasil yang belakangan ini beritanya mengisi surat kabar, televisi, dan internet.

Brasil sampai mempermalukan dubes RI demi membela Marco, bandar narkoba, yang barusan dieksekusi di Nusakambangan. Australia juga bikin tekanan dan pernyataan keras agar Indonesia membatalkan eksekusi Bali Nine. Termasuk mengungkit-ungkit jasanya dalam membantu korban tsunami di Aceh dsb.

Bagaimana dengan sikap pemerintah Indonesia atas rencana eksekusi mati 19 TKI itu? Kalau ditambah TKI dari provinsi-provinsi lain niscaya jumlahnya lebih banyak lagi. Mereka semua manusia yang punya hak hidup meskipun sudah divonis mati di negara orang.

"Kami akan usahakan melobi lewat sejumlah tokoh," kata Nusron Wahid, kepala BNP2 TKI.

Kita belum mendengar suara Presiden Jokowi untuk menyelamatkan nyawa para pahlawan devisa yang terancam eksekusi mati itu. Yang ramai di tanah air saat ini adalah koin untuk Australia dan blow-up berita soal dubes kita yang dipermalukan di Brasil.

Betapa kontrasnya sikap Indonesia dan negara-negara asing yang warganya terancam (dan sudah menjalani) eksekusi mati di Indonesia. Dan, sekali lagi, itu tak lepas dari kebijakan negara terhadap hukuman mati. Negara-negara yang menolak hukuman mati pasti melakukan apa saja demi menyelamatkan satu nyawa manusianya. Termasuk mengorbankan hubungan diplomati. Termasuk jadi bahan ledekan kayak Australia itu.

Sebaliknya, Indonesia yang sangat pro hukuman mati, bahkan ada usulan agar koruptor pun ditembak mati, terkesan biasa-biasa saja. Sembilan belas nyawa, 20 atau 30 TKI terancam mati, sepertinya adem ayem aja pemerintahnya. Gak ada SAVE TKI di media sosial.

"Kami bingung kalau diminta uang diyat. Pakai uangnya siapa? Kan nggak mungkin pakai APBN," kata Nusron.

4 comments:

  1. Kesimpulannya, nyawa manusia di Indonesia nilainya nol. Mathek, yo wis !
    Paradox-nya pejabat- dan orang kaya-Indonesia, batuk pilek sedikit langsung terbang ke Singapur untuk berobat.

    ReplyDelete
  2. Apakah Bung Hurek pernah nonton film Dead Man Walking, yang dibintangi oleh Susan Sarandon dan Sean Penn? Menceritakan perjuangan Suster Helen Prejean di USA dalam melawan hukuman mati, yang masih berlaku di sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat. Bahkan seorang kriminal berat pun, masih berharga nyawanya.

    ReplyDelete
  3. Hukuman mati sebaiknya dihapuskan saja, sebagai gantinya ada tambahan menu hukuman penjara, yg ada sekarang ini hukuman 20 tahun kemudian hukuman seumur hidup
    Mungkin sebaiknya ada juga hukuman 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun atau sampai 75 tahun
    Baru diatas itu ada hukuman seumur hidup tanpa remisi
    Ma'af ini ocehan orang yg tidak mengerti hukum :)

    Pemerintah dalam hal ini mutlak harus memberi pembelaan atau penyelamatan

    Lebih dari itu sebaiknya pemerintah mengusahakan penghentian pengiriman TKI

    Pengiriman TKI itu telah merendahkan martabat bangsa, sekalipun tidak bisa diingkari bahwa TKI itu ikut menambah pemasukan devisa

    Stop pengiriman TKI, ciptakan lapangan kerja didalam negeri

    Batasi durasi kerja seorang TKI yang menjadi domestic helper atau PRT, misal setelah bekerja selama 5 tahun, harus pulang, setelah 5 tahun meteka sudah bisa buka usaha kecil kecilan di tanah air, semoga demikian

    ReplyDelete
    Replies
    1. Solusinya jangan membatasi, tetapi memperkuat infrastruktur perlindungan TKI di tanah luar negeri. TKI dan keluarga mereka butuh makan. Kalau negara tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan, anda mau menanggung? Di tiap negara di mana banyak TKI, harus ada kantor koordinasi antara Depnaker dan Deplu yang mempunyai surveyor lokal yang menyambangi tenaga kerja sebulan sekali; belikan mereka asuransi kesehatan lokal yang dibebankan kepada majikan; belikan asuransi untuk menyewa pengacara lokal jika ada masalah. Itulah minimum yang harus diperhatikan oleh Menaker . Menaker dan Menlu kita apa kerjanya?

      Delete