31 January 2015

Pengamat bicara tanpa buku

Begitu banyak pengamat di Indonesia. Pengamat politik, pengamat budaya, pengamat bola, pengamat artis, pengamat telematika, pengamat mode, pengamat psikososial, pengamat hukum, kriminolog, pengamat garis tangan, pengamat tulisan tangan... dan masih banyak lagi. Setiap saat bisa kita saksikan pengamat-pengamat ini di televisi. Juga baca di koran atau internet.

Ada pengamat yang sangat laku sehingga bisa berpindah-pindah televisi dengan begitu cepat. Pukul 06.00 di Metro TV, dua jam kemudian di tvOne, dua jam lagi di televisi lain. Malamnya nongol lagi di televisi. Bahas politik koalisi, geger KPK vs Polri, 100 hari Jokowi-JK, dan sebagainya. Pengamat-pengamat Indonesia memang serbabisa. Dia bisa bicara apa saja dengan lancar mengalir kayak sungai.

Televisi-televisi, khususnya yang berbasis berita, memang butuh pengamat. Dan pengamat pun butuh televisi. Sebab bicara di televisi itu honornya jauh lebih besar ketimbang menulis artikel di surat kabar. Karena itu, sejak reformasi 1998 pengemat-pengamat ini lebih banyak bicara, bicara, bicara, bicara... ketimbang menulis analisis ilmiah populer.

Era audiovisual ini memang melahirkan pengamat-pengamat gaya baru yang cocok dengan tuntutan televisi. Bicara lancar, cepat, bisa otak atik gathuk politik dengan lincah ala pendekar silat dari Tiongkok. Ini berbeda dengan pengamat-pengamat sebelum reformasi yang semuanya berlatar belakang dosen perguruan tinggi terkemuka atau peneliti lembaga kajian yang berbobot.

Pengamat-pengamat politik di televisi sekarang nyaris tidak kita kenal dari universitas mana dia berasal. Lebih banyak yang berafiliasi dengan lembaga survei yang melayani survei-survei pesanan. Karena itu, arah analisis mereka pun sangat tergantung pada arah angin kepentingan sang pemesan. Tapi secara umum lebih banyak yang analisisnya bisa diterima akal sehat.

Mengapa begitu banyak pengamat atau komentator sosial di Indonesia? Yang instan, tanpa kajian akademis yang berbobot? Tanpa buku yang kualitasnya dalam dan bisa dipertanggungjawabkan? Jawabannya sederhana: Indonesia ini belum normal.

Di negara-negara normal, yang namanya pengamat itu peneliti atau akademisi spesialis macam William Liddle, Benedict Andersson, Geertz yang sebelumnya sudah malang melintang dalam kajian mendalam tentang sebuah fak yang sangat spesial. Sebab standar profesi di negara-negara normal itu sangat tinggi. Peneliti-peneliti Barat menghabiskan waktu di laboratorium, lapangan, gali data, wawancara sumber pertama, mengalami langsung di lokasi, bikin kajian, menulis di jurnal, terbitkan buku.

Di Indonesia, mengutip jurnal Kalam, "Seseorang menjadi intelektual publik dengan bekal utama jurus-jurus dalam kelisanan. Tanpa sebiji pun karya keilmuan yang berarti. Kalau dia menerbitkan buku, itu pun sekadar kumpulan kolom."

Di era internet dan Mbah Google ini, situasinya lebih parah lagi. Saya sering terkecoh ketika membeli buku-buku karya 'intelektual publik' yang sering muncul di televisi. Isinya ternyata banyak copas (copy paste) dari internet. Foto-foto untuk ilustrasi pun dicontek mentah-mentah dari internet.

No comments:

Post a Comment