18 November 2014

Turunkan Tarif Angkutan Umum

Pengurangan subsidi, atau bahasa Presiden Jokowi 'pengalihan subsidi' bahan bakar minyak (BBM), sudah bisa diterima sebagian masyarakat. Kecuali ahli-ahli ekonomi mazhab Kwik Kian Gie yang sejak dulu mempertanyakan definisi subsidi BBM. Karena itu, kenaikan harga BBM sejak 18 November 2014 tidak menimbulkan reaksi yang sangat keras di masyarakat. 
Bahkan, sebagian warga menyalahkan Presiden SBY yang enggan menaikkan harga BBM meski anggaran negara sedang parah. SBY tak mau ambil risiko, memang bukan tipe risk taker, dan memilih bermain aman. Biarlah presiden baru, Jokowi, yang memutuskan. Biarlah Jokowi yang dimaki-maki rakyat dengan "salam gigit jari".
Yang jadi masalah, dan sejak dulu kurang dipikirkan pemerintah, adalah subsidi BBM untuk kendaraan umum seperti angkot, bus kota, bus antarkota, kereta api, dan sebagainya. Setahu saya tidak ada subsidi khusus untuk angkutan publik. Angkot dan bus publik harus membeli bensin/solar dengan harga yang sama dengan kendaraan-kendaraan pribadi. "Mana patut lah?" kata orang Malaysia.
Karena tidak ada subsidi BBM untuk kendaraan umum, ya, otomatis tarif angkutan umum segera naik sesaat setelah BBM dinaikkan. Akibatnya, rakyat kecil juga yang menjerit karena duitnya tergerus banyak untuk transportasi. Kalau setiap hari harus ganti angkot tiga atau lima kali, betapa bebannya rakyat yang tidak punya kendaraan pribadi.
Dalam sebuah diskusi ala warung kopi, saya pernah mengusulkan agar harga BBM untuk kendaraan-kendaraan umum justru harus diturunkan. Jangan disamakan dengan kendaraan pribadi. Kalau sepeda motor atau mobil pribadi membeli bensin Rp 8500, mestinya kendaraan umum cukup Rp 5000 saja. Disubsidi pemerintah. 
Teknisnya bagaimana, silakan pemerintah menemukan solusi yang efektif. Bukankah pemerintah punya jutaan ahli? Memang akan ada masalah mafia-mafia minyak di lapangan. Tapi membiarkan kendaraan umum minum bensin/solar yang sama dengan kendaraan pribadi, mana patut? Tarif kendaraan-kendaraan umum harus diturunkan, entah bagaimana caranya, agar tingkat kepemilikan kendaraan pribadi semakin berkurang.
Sangat lucu kalau pemerintah, khususnya DKI Jakarta, getol meminta rakyat beralih ke angkutan publik yang jauh lebih mahal dan tidak nyaman dibandingkan kendaraan pribadi. Lha, wong pemerintahnya saja tidak pernah naik angkot, bus kota, bagaimana bisa merasakan penderitaan rakyat jelata? 

No comments:

Post a Comment