09 October 2014

SBY kecewakan korban lumpur

Masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang dua minggu lagi. Sayang, beliau tidak cukup serius untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi untuk ribuan korban yang paling terdampak lumpur lapindo di Sidoarjo. Padahal korban lumpur ini sudah menanti selama delapan tahun.

Sebetulnya Lapindo Brantas Inc yang harus membayar ganti rugi untuk korban lumpur di peta terdampak versi Perpres 14/2007. Peta ini memang diminta Lapindo untuk melokalisir tanggung jawabnya. Lapindo tidak akan mau membayar ganti rugi di luar peta itu. Ditekan Lapindo, negara pun menyerah. Presiden SBY datang ke Sidoarjo, ngantor beberapa hari di Lanudal Juanda, kemudian keluarlah peraturan presiden itu.

Presiden SBY memberikan batas waktu lima tahun kepada Lapindo untuk menuntaskan ganti rugi. Lapindo setuju! Eh, hingga deadline habis, 2012, Lapindo masih punya tanggungan sekitar Rp 800 miliar. Duit inilah yang diminta warga untuk ditalangi dulu oleh negara alias APBN. Biarlah negara yang berurusan dengan Lapindo.

Sampai sekarang warga yang paling awal terkena dampak lumpur masih memblokade tanggul. Tujuannya untuk menekan pemerintah agar segera membayar dana talangan yang jadi kewajiban Lapindo tadi. Tiga pekan lalu pemerintah pusat akhirnya setuju menalangi. "Tapi saat ini pemerintah tidak punya uang. Tidak dianggarkan di APBN," kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Pernyataan yang makin membuat korban lumpur geram. Pak Bakri, warga Porong, tak habis pikir dengan ketidaktegasan pemerintah. Uang Rp 800 miliar sebetulnya sangat kecil untuk negara. Biaya perayaan Hari TNI di Surabaya saja sekitar Rp 20 miliar. Cuma buat pamer senjata, show of force, atraksi pesawat militer, dan selesai.

Nah, saat Hari TNI di Surabaya ini otomatis Presiden SBY mampir ke Sidoarjo. Turun di Lanudal Juanda yang masuk wilayah Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Warga korban lumpur berharap ada semacam dialog terakhir dengan kepala negara sebelum lengser. Sekadar curhat dan minta kepastian talangan negara.

"Tapi Pak SBY seperti sudah melupakan kami. Beliau tidak punya ketegasan," kata seorang korban lumpur asal Renokenongo.

Kini, warga hanya bisa berharap kepada Jokowi yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014 (kalau tidak dijegal koalisi Prabowo di parlemen). Akhir Mei lalu Jokowi datang menemui korban lumpur di Porong. Jokowi prihatin karena ternyata "negara tidak hadir" untuk membantu korban lumpur jilid satu itu. Jokowi pun mau menandatangani kontrak politik di depan ribuan korban lumpur.

Melihat gelagat dan ketulusannya selama ini, insyallah, Jokowi mampu menghadirkan negara di Porong dan tempat-tempat lain di Indonesia. Kecuali dijegal Koalisi Merah Putih.

Koalisi tentu ingin Jokowi gagal, cepat lengser, agar bosnya koalisi, Prabowo, bisa segera naik jadi presiden. Lewat sidang umum MPR kayak zaman Orde Baru dulu.

No comments:

Post a Comment