03 October 2014

Koalisi Prabowo Rebut Semua Kepala Desa?

Teman saya TM saat ini menjabat kepala desa (kades) di Kabupaten Sidoarjo. Melihat gameplan koalisi Prabowo yang sukses merebut semua jabatan di DPR, kemudian MPR, kemudian semua komisi di parlemen, dia khawatir koalisi yang kalah dalam pilpres 9 Juli 14 ini bakal merangsek ke daerah.

Koalisi Prabowo bisa dipastikan bakal mengambil semua jabatan gubernur, bupati, wali kota, camat. Kepala desa juga? "Bisa jadi. Posisi saya jadi tidak aman. Sedang diincar Koalisi Merah Putih," kata TM lantas tertawa kecil.

Sebagai kades, teman yang suka guyon ini sebetulnya netral. Tapi keluarganya nahdliyin tulen. Dia bisa menang pilkades antara berkat kerja keras ibu-ibu Muslimat dan mbak-mbak Fatayat serta doa restu kiai-kiai NU di kampungnya. Otomatis dia punya ikatan dengan PKB, partai di luar koalisi Prabowo.

Pernah ada warga desa, aktivis partai koalisi Prabowo, kayak Golkar, Gerindra, PKS, atau Demokrat menggoyang posisi Anda? "Hehehe.... Memangnya kepala desa itu pimpinan DPR RI yang bisa menikmati banyak fasilitas? Jadi kades itu sebetulnya pusing," katanya.

Yang jelas, saat kampanye lalu teman kades ini beberapa kali diserang politisi dari koalisi Prabowo. Bahkan sempat diadukan ke polisi dengan tuduhan tidak netral. "Padahal, pemerintah desa saat itu kami mengadakan pembagian raskin rutin. Semua warga desa tahu itu," katanya.

Setelah koalisi Prabowo makin kesetanan di Senayan, Jakarta, bukan tidak mungkin kekhawatiran kades-kades di daerah bisa terjadi. Menguasai posisi kades di seluruh Indonesia jelas akan memudahkan koalisi Prabowo menang dalam pemilihan legislatif lima tahun ke depan. Kepala desa, meskipun sering dianggap remeh, punya kedekatan langsung dengan warganya.

Sehebat-hebatnya koalisi Prabowo, kawan TM tidak khawatir posisinya sebagai kades bakal goyang. Mengapa? Sejak zaman Belanda, bahkan Majapahit, pilkades itu dilaksanakan secara langsung. Tidak lewat DPD (dewan perwakilan desa) seperti yang diinginkan koalisi Prabowo.

Ceritanya akan lain jika koalisi Prabowo mengubah Undang-Undang Desa sehingga pilkades tidak lagi diadakan secara langsung.

1 comment:

  1. Pemerhati Indonesia2:45 AM, October 04, 2014

    Hahaha, Undang Undang Desa. Ada ada saja. Memang sebenarnya di akar rumput rakyat Indonesia itu demokratis sejak dari sononya. Hanya elit politik saja, terutama Koalisi Mirip Putin ini saja yang mau mengobok-obok demokrasi kita. Sayangnya rakyat kita banyak juga yang mau dibohongi oleh koalisi tidak lucu oleh politisi-politisi berkedok nasionalis sempit dan agama.

    ReplyDelete