01 November 2014

Koalisi Jokowi sebaiknya mengalah

Sehari sebelum pemilihan presiden, 8 Juli 2014, koalisi Prabowo memaksakan undang-undang tentang lembaga legislatif alias MD3. Siasat politik ala Sengkuni itu sengaja dibuat untuk sapu bersih semua posisi di DPR, MPR, komisi-komisi, dan sebagainya. Koalisi Jokowi alias Indonesia Hebat dikunci. Dibuat tak berdaya.

Karena itu, ketika koalisi Prabowo alias Merah Putih memborong habis kursi pimpinan DPR, disusul MPR, jelas niscaya. Begitu pula kemarin koalisi Prabowo menguasai total pimpinan komisi dan semua alat kelengkapan dewan. Koalisi PDIP dan kawan-kawan sudah pasti tidak akan dapat apa-apa.

Salah siapa? Undang-undang MD3 yang dibuat koalisi Prabowo. PDIP memang menang pemilu tapi suaranya tak sampai 50 persen. Maka mau tak mau, suka tak suka, harus cari teman koalisi agar bisa bermain-main politik. Akal-akalan koalisi Prabowo memang mirip Sengkuni tapi memang dimungkinkan dalam undang-undang.

Karena skenario UU MD3 sudah seperti itu, PDIP dkk seharusnya menerima kenyataan pahit itu. Bahwa politik ala Kurawa memang seperti itulah. Mengemis-ngemis minta musyawarah, bagi-bagi jatah ketua komisi secara proporsional pasti jadi bahan tertawaan koalisi Prabowo. Kelompok Kurawa tak akan pernah puas meskipun Pandawa sudah dibuang selama 12 tahun di hutan. Sengkuni sih inginnya 120 tahun. Sampai mati.

Begitulah realitas politik di Indonesia hari ini. Koalisi Prabowo bisa dengan leluasa melakukan apa saja yang disukai. Dan mustahil dilawan oleh koalisi Jokowi yang PPP-nya pecah gak karuan itu. Terima saja kenyataan politik yang pahit ini untuk pengalaman ke depan. Toh, lama-lama koalisi Prabowo juga akan capek berpesta di atas penderitaan koalisi Jokowi.

Kata orang Surabaya, sing waras ngalah ae! Gak usah bikin pimpinan DPR tandingan segala. Preet!!!




Sent from my BlackBerry

No comments:

Post a Comment