16 October 2014

BBM jadi ujian berat Jokowi

Masa bulan madu dengan Joko Widodo tak akan bisa lama. Setelah dilantik jadi presiden, 20 Oktober 2014, presiden yang tidak disukai koalisi Prabowo di parlemen ini langsung berhadapan dengan persoalan bahan bakar minyak (BBM). Harganya dinaikkan atau tidak? Kapan dinaikkan? Negosiasi dengan parlemen bagaimana?

Sudah lama Presiden SBY ditekan agar segera menaikkan harga BBM. Alasannya macam-macamlah. Tapi, bisa ditebak, SBY memilih bermain aman. Bola panas itu diserahkan kepada Jokowi.

Sudah bisa dipastikan, koalisi Prabowo akan menolak rencana kenaikan harga BBM. Fadli Zon dari Gerindra berkali-kali meminta pemerintah kreatif. Masih banyak cara lain untuk mengatasi masalah APBN. Opsi menaikkan BBM bukan satu-satunya. Kalau harga BBM naik, semua rakyat akan susah. Harga-harga pasti naik lebih dulu. Sementara penghasilan masyarakat tetap saja, kecuali anggota parlemen di Senayan.

Siapa pun presidennya, pilihan menaikkan harga BBM di Indonesia sangat tidak populer. Dia akan dimaki-maki rakyat karena dianggap tidak peduli wong cilik. Partai-partai yang punya kader di DPR RI  juga memanfaatkan isu BBM ini untuk mengambil hati rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan biasanya getol menolak kebijakan pemerintahan SBY menaikkan harga BBM. Oposisi ya memang begitu.

Setelah jadi partai pemerintah, giliran PDI Perjuangan yang akan berjuang keras agar harga BBM dinaikkan. Sebaliknya, Demokrat yang kini d luar pemerintahan tentu memilih posisi yang sama dengan PDI Perjuangan selama 10 tahun terakhir. Akal sehat ekonomi, ancaman jebolnya APBN, dikesampingkan sesuai dengan posisi politik sebuah partai .

Kalau mau fair, sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia sudah sadar bahwa subsidi BBM yang berkepanjangan sangat berbahaya bagi perekonomian bangsa. Apalagi, katanya, yang paling banyak menikmati subsidi itu justru orang-orang kaya yang punya mobil satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Termasuk mobil-mobil mewah.

Orang sudah kaya-raya kok disubsidi? Sementara rakyat miskin yang tidak punya mobil dan sepeda motor hanya disubsidi tiga bulan lewat uang balsem (bantuan langsung sementara) yang cuma Rp 150 ribu per bulan. Di manakah keadilan sosial itu?

Maka, rakyat Indonesia sebenarnya setuju saja kalau semua mobil yang beredar di Indonesia wajib minum BBM tanpa subsidi. Para pemilik mobil pasti membeli bensin seharga Rp 10 ribu per liter. Wong beli mobil aja bisa, masa beli bensin gak bisa? Hanya kendaraan umum berhak mendapat BBM subsidi sehingga ongkos transportasi tidak mahal. Dibuat semurah mungkin agar rakyat ramai-ramai berpindah ke bus kota, angkot, dan sebagainya.

Persoalannya adalah ini: sepeda motor! Mayoritas rakyat Indonesia itu ekonominya tanggung. Medioker. Tidak kaya, sehingga tidak bisa membeli mobil, tapi juga bukan masuk kategori penerima balsem tadi. Kalau bensin dinaikkan jadi Rp 8.000 atau Rp 9.000, maka bisa dipastikan para pemilik motor yang jumlahnya puluhan juta ini turun kelas ke warga balsem. Dan itu akan menimbulkan gejolak yang luar biasa.

Jalan tengahnya: pemerintah mencabut subsidi untuk mobil pribadi, biarlah mereka membeli bensin Rp 9500 atau Rp 10 ribu, tapi sepeda motor tetap menikmati subsidi. Naikkan saja bensin subsidi dari Rp 6500 ke Rp 7000. Harga bensin subsidi untuk kendaraan umum tetap, bahkan kalau perlu diturunkan.

Skema jalan tengah inilah yang gagal diwujudkan Presiden SBY selama 10 tahun pemerintahannya. Menteri-menteri dan para pemikir yang mendampingi SBY tidak mampu menemukan skema jalan tengah itu tadi. Opsi termudah ya menaikkan harga BBM secara pukul rata. Ya, jelas saja rakyat kelas motor tadi unjuk rasa di mana-mana.

Sedekat-dekatnya hubungan emosional Jokowi dengan wong cilik, rakyat kecil, jika harus membeli bensin seharga Rp 9000 untuk minum motornya, mereka akan marah! Sebab, penghasilan bulanan pekerja di Jawa Timur yang rata-rata Rp 2 juta (itu pun banyak pengusaha yang belum mampu bayar Rp 1,5 juta) tidak akan cukup untuk hidup untuk satu bulan.

Mudah-mudahan saja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bisa menemukan solusi terbaik untuk mayoritas rakyat Indonesia. Kalau tidak, rakyat banyak akan bergabung dengan koalisi Prabowo yang mengklaim bisa menyelesaikan problem kronis ekonomi Indonesia tanpa harus menaikkan harga BBM.

Semoga Jokowi lulus dari ujian berat BBM ini!

1 comment:

  1. Bung Hurek, saya beri sedikit informasi tentang harga BBM di Austria, supaya kalian yang di Indonesia bisa membandingkan, apakah pemerintah Indonesia sungguh rugi menjual bensin kerakyatnya, atau ngapusi dengan istilah subsidi.
    1 liter bensin super RON 95 = 1,13 Euro. Dari harga itu pemerintah sudah memungut pajak mineral sebesar 55%. Jadi harga asli bensin ialah :
    1.13 minus 0,6215 = 0,5085 Euro.
    Dengan harga 0,5085 Euro per liter, semuanya sudah dapat keuntungan yang besar, mulai negara penghasil minyak, perusahaan minyak, rafineri, transportasi, dan pom bensin. Jika harga tersebut di-kurs-kan ke Rupiah, maka anda bisa tahu berapa harga belinya pom bensin milik Pertamina. Jika dijual lebih mahal, maka selisihnya adalah pajak, negara untung. Jika lebih murah maka pemerintah tekor.
    RON 95 kalau di Indonesia disebut pertamax plus. Kalau RON 91 disebut normal bensin, seharusnya lebih murah lagi. Tetapi ya begitu, harga bensin di Eropa selalu berubah-rubah, sehari bisa naik turun dua kali.


    Harga 1 liter bensin RON 95 ( Euro Super ) sekarang 1,1 Euro. Dari harga tersebut pemerintah memungut pajak 55%, jadi harga per liter sebenarnya;

    ReplyDelete