09 September 2014

Koalisi Jahat Melawan Akal Sehat

Rakyat biasa sebetulnya sudah bosan dengan politik. Setelah pilpres disusul putusan MK, mestinya kita kembali hidup normal. Ngopi, baca buku, mancing, kerja, nonton film, atau melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Sayang, elite politik dari partai-partai koalisi Prabowo tak bosan-bosannya bikin manuver politik setelah kalah dalam pilpres.

Koalisi merah putih alias koalisi Prabowo makin lama makin kesetanan saja. Akal sehat diabaikan. Istilah populernya: menghalalkan segala cara untuk menggergaji Jokowi-JK dan koalisi partainya yang kalah suara di parlemen.

Kekonyolan pertama adalah mengubah undang-undang yang menetapkan bahwa peraih suara terbanyak otomatis berhak jadi ketua parlemen. Pembagian jabatan dilakukan secara proporsional sesuai perolehan suara pileg 9 April 2014. Aturan lama ini diubah oleh koalisi Prabowo: Golkar, PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Mengubah sebuah aturan setelah hasil pileg diketahui jelas melanggar akal sehat. Vested interest, akal-akalannya, sangat kuat. Ini jelas melanggar LAWS OF THE GAME dalam permainan atau olahraga yang menekankan fair play! Sama dengan memaksa pertandingan diulang karena kesebelasannya kalah. Misalnya, menganggap gol lawan itu offside menggunakan aturan yang baru akan dibikin.

Ketentuan di Undang-Undang MP3 itu bisa saja diubah, dan memang perlu selalu disesuaikan dengan dinamika masyarakat, tapi harus dilakukan SEBELUM pertandingan dimulai. Yakni sebelum pemilu legislatif 9 April 2014. Kalau mengubah aturan setelah pileg, itu namanya wuedaaan tenan. Sulit diterima akal sehat rakyat biasa. Kecuali akal sehatnya koalisi merah putih.

Mengubah aturan pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung (lewat DPRD) juga demikian. Sangat melanggar akal sehat, laws of the political game. Sebab, waktunya setelah komposisi parlemen hasil pileg sudah lama diketahui. Aturan diubah sedemikian rupa agar menguntungkan koalisi merah putih itu.

Manuver koalisi pendukung Prabowo, meski dengan banyak argumentasi yang masuk akal dan sering dikemukakan banyak pihak selama 10 tahun terakhir, lagi-lagi tidak tepat waktunya. Kalau mau ubah, seharusnya sebelum pencoblosan 9 April. Bukan setelah pileg dan pilpres!

Ulah koalisi merah putih ini mirip tim sepak bola yang kalah 1-0 pada babak pertama dan dua pemainnya kena kartu merah karena main kasar. Saat jeda turun minum, ofisial dan pemain-pemainnya ngotot memaksa wasit dan panitia pertandingan agar mengubah aturan kartu merah. Dengan begitu, timnya bisa main dengan 11 orang. Dan gol lawan tadi dibatalkan.

Manuver partai-partai koalisi merah putih di DPR RI ini bukan saja tidak etis, tapi juga sangat jahat dan bisa membahayakan negara. Ini harus menjadi pelajaran mahal untuk bangsa Indonesia, khususnya politisi, agar menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau koalisi politik. Loyalitas untuk Indonesia jauh lebih penting daripada kesetiaan pada Prabowo Subianto.

Ini juga jadi pelajaran bagi parlemen di pusat dan daerah: Buatlah aturan, undang-undang, terms and conditions, laws of the game, atau apa pun namanya  jauh SEBELUM permainan berlangsung. Jangan ubah aturan main setelah pertandingan selesai! Jangan jadikan lembaga legsilatif yang terhormat di Senayan itu tempat pembunuhan akal sehat secara besar-besaran!

Malu lho sama dunia!

1 comment:

  1. Itu koalisi partai-partai memang jahat sekali. Sebenarnya Partai Demokrat harus gabung dengan PDI dan PKB untuk menangkal manuver politik yang nakalan itu. Sayang terganjal hubungan Mega dan SBY yang tidak harmonis. Bu Mega harus besar hati dan mengambil langkah terobosan untuk mendekati SBY demi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

    ReplyDelete