26 September 2014

Pilkada Lewat DPRD: Kembali ke Orde Baru!

Gubernur NTT Frans Lebu Raya menari dolo-dolo bersama rakyat di pelosok Flores.

Banyak yang berubah di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, sejak pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung 10 tahun lalu. Calon bupati dan calon gubernur NTT mau masuk kampung keluar kampung di pelosok bumi Flobamora. Termasuk di kampung saya di pinggir Laut Flores, Kabupaten Lembata.

Pak Frans Lebu Raya, yang asli Adonara, datang ke kampung saya. Ikut menari hedung, dolo-dolo, berbaur bersama warga yang memang sama-sama etnis Lamaholot dan berbahasa Lamaholot. Pak Frans tidak banyak kampanye. Cuma dengan kata-kata khas Lamaholot yang jitu, politikus PDI Perjuangan ini langsung memikat hati warga setempat.

"Ama Frans nepe tite hena. Tite ata koli lolon hena," kata ina ama (ibu bapak) di kampung saya. Artinya, Pak Frans itu orang kita. Kita sama-sama orang Lamaholot.

Para calon bupati Lembata lebih sering lagi blusukan ke desa-desa di daerah kelahiran saya. Maklum, jumlah pemilihnya paling banyak karena ada dua kecamatan sekaligus: Ile Ape dan Ile Ape Timur. Kalau menguasai dua kecamatan ini, paling tidak peluang menangnya sangat tinggi.

Para calon bupati biasanya mengenang masa lalu, tiba-tiba cerita bahwa kakek neneknya dulu punya hubungan darah dengan warga kami. Bahkan, Pak Yance Sunur, cabup yang Tionghoa pun, bercerita dengan meyakinkan bahwa nenek atau mbahnya dulu ternyata masih famili dengan warga kampung saya. Pak Yance kemudian terpilih sebagai bupati Lembata!

Itulah hikmah pilkada langsung! Para calon bupati dan gubernur berusaha datang ke pelosok-pelosok untuk menemui rakyat. Suara rakyatlah yang jadi penentu seseorang jadi atau tidak menjadi kepala daerah. Meskipun, harus diakui, biaya politik menjadi sangat mahal karena NTT adalah provinsi yang punya banyak pulau. Belum biaya sosialisasi, beli sirih pinang, kopi, dan sebagainya.

Kedekatan antara calon kepala daerah (kemudian jadi kepala daerah) inilah yang tidak ada saat pilkada tidak langsung alias lewat DPRD. Di era Orde Baru, yang pakai pilkada dewan, tidak pernah ada gubernur yang datang ke kecamatan saya. Bahkan, bupati Flores Timur sekalipun tidak pernah menunjukkan mukanya di kampung saya ketika saya kecil dulu. Saya hanya menghafal nama-nama 12 bupati se-NTT, kemudian daftar nama gubernur NTT sejak provinsi NTT berdiri 20 Desember 1958, sampai gubernur sekarang.

Melihat wajah gubernur langsung, apalagi menjabat tangannya? Mimpi di siang bolong. Hil yang mustahal di era pilkada lewat DPRD. Karena para calon bupati/gubernur memang tidak punya kepentingan dengan rakyat. Dia cukup mengamankan anggota DPRD agar bisa terpilih sebagai gubernur atau bupati.

Setelah Koalisi Merah Putih (dan SBY) sukses mengembalikan pilkada langsung ke DPRD, maka bisa dipastikan suasana politik yang jauh dari rakyat khas Orde Baru akan terulang. Calon gubernur NTT tidak perlu jauh-jauh ke Lembata, Sumba, Alor, Komodo, Manggarai, Sabu Raijua, Semau... untuk mengambil hati rakyat.

Sang cabup NTT cukup "mengamankan" 28 suara dewan. Sang cabup Lembata cukup "mengamankan" 13 suara dewan. Tidak perlu blusukan ke kampung-kampung, berbaur dolo-dolo seperti yang dilakukan Pak Frans Lebu Raya (gubernur NTT sekarang), omong-omong sambil minum tuak dengan rakyat. Sang calon gubernur/bupati cukup menyenangkan hati anggota DPRD plus pengurus beberapa partai yang akan mengusung dan mendukungnya.

Cara mengamankan suara dewan? Bisa dengan UANG, proyek, jabatan... apa saja. Kalau punya banyak "amunisi" untuk mengamankan 50% suara dewan, sang calon gubernur NTT cukup goyang kaki di Kupang, traktir makan minum anggota dewan, traktir pengurus partai. Selesai!

Welcome back, Orde Baru! Itu berarti orang-orang kecil di kampung saya tidak akan melihat, berbincang, apalagi menari, dengan calon gubernur/bupati! Calon gubernur/bupati cukup menari, dansa-dansi, dengan anggota dewan!

No comments:

Post a Comment