10 September 2014

Bandara Juanda: Komersial + TNI AL

Banyak orang yang marah-marah membaca berita Bandara Internasional Juanda di wilayah Sedati, Sidoarjo, ditutup untuk perayaan Hari TNI. Sebab akan ada 216 pesawat militer yang lalu lalang untuk unjuk kebolehan. Sekalian melepas Presiden SBY yang akan lengser pada 20 Oktober 2014. Sudah lama tidak ada airshow militer di Jawa Timur.

Pagi tadi, Paidi, pengurus yayasan konsumen marah-marah di JTV Surabaya. Cak Paidi sudah mendapat pengaduan dari calon penumpang yang dirugikan gara-gara penutupan Bandara Juanda. "Kami akan class action," kata Paidi penuh semangat.

Dia tak lupa menyebut berbagai kerugian yang dialami konsumen penerbangan. Juga maskapai-maskapai sebagai konsumen bandara yang dikelola PT Angkasapura I itu. Hehehe... Apa Cak Paidi wani gugat tentara? Opo maneh TNI AL selaku penguasa kawasan Bandara Juanda sejak 1960an?

Bagi kami, warga Kabupaten Sidoarjo, khususnya di wilayah utara macam Sedati, Gedangan, Waru, debat panjang di media massa terkait rencana penutupan sementara Bandara Juanda itu lagu lawas. Lagu lama yang basi dan tak enak didengar. Tidak ada gunanya kalau orang paham latar belakang dan sejarah Bandara Internasional Juanda.

Orang sering lupa bahwa kawasan Bandara Juanda itu wilayah TNI AL. Bandara Juanda sendiri pun dulunya lapangan terbang militer. Tanah yang dipakai bandara komersial itu pun tanah militer. Ketika bandara lama di Morokrembangan. Surabaya, ditutup, maka cara instan agar Surabaya punya bandara komersial ya nebeng di Lanudal (Pangkalan Udara TNI AL) Juanda.

Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, keenakan dompleng bandara militer selama 40-50 tahun. Sama sekali tidak ada upaya membuat bandara baru yang benar-benar sipil. Yang benar-benar jauh dari Juanda di Sedati itu. Yang memungkinkan Angkasapura I tidak rikuh dengan militer alias Lanudal Juanda.

Pemkab Sidoarjo yang wilayahnya ketempatan Lanudal Juanda + Bandara Internasional Juanda sebetulnya sudah lama membicarakan persoalan ini. Khususnya terkait aset tanah, dampak sosial, banjir yang dulu menimpa beberapa desa di sekitar bandara, hingga kontribusi ke kas daerah. Bukan apa-apa, sejak dulu Sidoarjo merasa tidak dapat duit dari bandara internasional yang megah itu.

Ketika PT Angkasapura I berencana memperluas Bandara Juanda, yang sekarang jadi Terminal I, sempat terjadi diskusi yang intens di Sidoarjo. Sebab, perluasan itu memakan satu desa, yakni Desa Pranti. Beberapa desa lain tenggelam saat hujan gara-gara proyek besar itu. Bupati Win Hendrarso (saat itu) resah melihat warganya tenggelam dan harus bedhol desa.

Lalu, muncul wacana: apakah Bandara Juanda harus diperluas? Atau tidak perlu diperluas lagi? Bikin bandara internasional baru yang jauh dari Lanudal Juanda + Bandara Juanda di Sidoarjo, Surabaya, atau di kota lain di Jawa Timur? Bandara kelas dunia yang tidak lagi terkait dengan pangkalan udara TNI.

Saya masih ingat, waktu itu Pemkab Sidoarjo (secara halus dan terselubung) cenderung menginginkan agar Bandara Juanda dikembalikan sebagai bandara militer. Jangan lagi dicampur komersial dan militer dijadikan satu seperti sekarang. Silakan bikin bandara komersial baru di tempat lain. Di mana? Ya, silakan pemerintah pusat dan provinsi menemukan lokasi yang bagus.

Wacana dan usulan ternyata hilang ditelan angin. Proyek Juanda jalan terus dan lahirlah Terminal 1 sekarang. Bandara Juanda lama digser ke Terminal 1. Kompleks bandara lama mangkrak selama tujuh tahun sebelum dihidupkan lagi menjadi Terminal 2 yang kita kenal sekarang. Jadi, T2 itu sebetulnya bandara yang asli, sedangkan T1 itu bandara baru yang menggusur habis Desa Pranti.

Maka, kalau bulan September 2014 ini Lanudal Juanda Sidoarjo jadi tuan rumah Hari TNI, sehingga dia perlu menutup sementara operasional Bandara Juanda, ya, jangan marah. Itu memang wilayahnya dia. Siapa suruh bandara komersial menumpang puluhan tahun di pangkalan militer?

Ini juga jadi pelajaran bagi pemerintahan sipil dan PT Angkasapura I dan II untuk membangun bandara komersial yang sipil 100 persen. Sayangnya, petinggi-petinggi Angkasapura itu ternyata juga bukan sipil murni!

Hehehe.... Nunut di tanahnya orang kok banyak cincong! Cak Paidi sek wani gugat Angkasapura lan Lanudal?

2 comments:

  1. Kalau PT Angkasapura sudah membayar uang sewa ke TNI AL, harusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan TNI lagi. Tetapi mungkin dalam kontrak perjanjian itu ada klausul yang memperbolehkan TNI untuk menggunakan lokasi utk perayaan2 tertentu. Jadi yang harus dikorbankan ialah penumpang dan perusahaan2 penerbangan. Dulu Djuanda itu disebutnya Lapangan Terbang, bukan bandar udara, karena memang sejarahnya bukan bandar atau pelabuhan, tetapi untuk tinggal landas pesawat2 militer.

    Maka itu carilah lahan baru untuk lokasi bandar udara.

    ReplyDelete
  2. Dan jangan lupa kalau GM PT Angkasapura I sebagai pengelola Bandara Juanda sekarang, Bapak KOLONEL LAUT (P) TRIKORA HARJO, itu sebelumnya menjabat Komandan Lanudal Juanda. Sejak dulu GM Angkasapura I kayaknya selalu dari TNI AL atau perwira2 yg pernah menjabat di Pangkalan Udara TNI AL untuk memudahkan koordinasi. So, begitulah wajah Bandara Juanda sesungguhnya yg meskipun komersial tapi tidak bisa lepas dari militer sebagai pemilik lahan dan pertimbangan pertahanan keamanan nasional.

    ReplyDelete