20 August 2014

MUI Dipatuhi, PGI/KWI Diabaikan

Gereja Mormon yang megah di Ngagel, Surabaya. Penginjilan door to door pakai sepeda pancal. 


Bijak Bestari, pembaca setia blog ini, menulis begini:

"... Memang serba salah menjadi pemerintah. Mau menertibkan sekte-sekte baru, dituduh tidak mengayomi kebebasan beragama. Mau membiarkan mereka tumbuh, yang mayoritas baik Islam maupun Kristen, resah. Faktanya ialah, Syiah, Ahmadiyah sudah ada sejak dahulu kala di Indonesia, jadi seharusnya mereka dibiarkan. Mengapa sekarang ada penolakan yang lantang dan keras, itu karena infiltrasi aliran-aliran Sunni garis keras dari Tanah Arab.

"Kebalikannya di agama Kristen, sekte-sekte baru yang Bethany/Mawar Sharon, Mormon, Saksi Yehuwah, itu impor dari Amerika, dengan semangat penginjilan yang juga militan. Bahkan di Amerika pun, gereja-gereja Haleluyah masih suka menghujat Mormon, contohnya dalam pilpres 2012 lalu, di mana Mitt Romney sempat ditolak oleh golongan Kristen konservatif krn dia Mormon.

"Saya kira dibiarkan bebas 100% tidak baik, tidak diperbolehkan juga tidak baik. Harus ada jalan tengahnya, yang seharusnya dipikirkan oleh orang-orang cerdas di Indonesia."

Demikianlah. Kebebasan yang luar biasa setelah reformasi 1998 juga merambah ke wilayah agama. Bahkan, tren ini sudah terlihat sejak awal 80an ketika muncul fenomena revivalisme atau kebangkitan agama. Hampir semua agama di Indonesia terkena revivalisme.

Tentu saja mayoritas orang Indonesia, yang konservatif, penganut ajaran mainstream, dibuat resah dengan munculnya aliran-aliran baru yang kelihatan mirip tapi tak sama. Katanya Kristen kok puji-pujiannya pakai musik rock, menghentak-hentak, suasana kebaktian ala pub atau diskotek. Mirip konser musik pop atau rock saja.

Diam-diam, pemerintah RI mengeluarkan surat keputusan untuk mengakui aliran-aliran dari USA macam Saksi Yehuwa dan Mormonisme. Dengar-dengar Scientology pun dipersilakan buka cabang di Indonesia.

"Aneh, sekte-sekte Kristen sempalan kok malah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia," kata sejumlah aktivis gereja Katolik dan Protestan di Surabaya dan Sidoarjo dalam berbagai kesempatan.

Hari berganti, bulan berlalu, tahun pun lewat. Tiba-tiba kita terkejut melihat bangunan Gereja Mormon yang megah di tengah kota Surabaya. Juga ada Balai Kerajaan alias gereja milik Saksi Yehuwa di jalan utama Surabaya.

"Aneh banget, gereja-gereja sempalan yang umatnya sedikit kok gampang banget dapat izin mendirikan gereja. Sementara kita yang gereja lama, sudah ada sejak zaman Belanda, malah tidak dikasih izin," kata seorang aktivis gereja dari kota kecil di Jawa Timur.

Teman ini tidak asal bicara. Umat nasrani di sana sudah 20an tahun memproses izin pembangunan gereja tapi sulitnya bukan main. Kok pemerintah Indonesia malah mendahulukan aliran gereja yang melarang jemaatnya menghormati bendera merah putih?

Bahkan, orang-orang Gereja Kristen Jawi Wetan alias GKJW yang jadi cikal bakal kekristenan di Jawa Timur, yang sampai sekarang setia memelihara bahasa dan budaya Jawa dalam kebaktiannya, pun kesulitan mendapat izin membangunan gereja. Justru di tanah asal usulnya sendiri. Sementara Gereja Mormon dan Saksi Yehuwa yang oleh PGI dan KWI dinilai kontroversial, sempalan, menyimpang dari dogmatika Kristen, malah punya gereja yang megah di lokasi strategis pula.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sebagai wakil resmi umat Kristen Protestan dan Katolik sebetulnya sudah lama mengadu ke pemerintah. Baik lisan maupun tertulis. Meminta pemerintah agar tidak mengizinkan sekte-sekte yang dianggap menyempal dari kekristenan mainstream.

Tapi, atas nama kebebasan beragama, human rights, pemerintah Indonesia mengabaikan masukan PGI dan KWI. Pemerintah menunjuk pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan semua penduduk untuk memeluk agama yang diyakini.

Bebas sebebas-bebasnya? Bebas tanpa batas? Tanpa proteksi terhadap gereja-gereja lama yang mainstream? Rupanya begitulah sikap pemerintah. Gereja-gereja lama pun sering terkesan sebagai peminta-minta izin mendirikan bangunan gereja yang memang dibutuhkan karena ada pertumbuhan jemaat.

Sikap pemerintah Indonesia yang cuek dengan PGI/KWI ini sangat kontras jika yang komplain itu MUI: Majelis Ulama Indonesia. Begitu ada sedikit gejala penyimpangan ajaran Islam dari komunitas atau kelompok tertentu, MUI langsung bikin surat pengaduan ke pemerintah daerah dan pusat. Tidak sampai satu minggu langsung direspons. Polisi turun tangan menangkap si penyebar aliran sesat itu.

Kemudian diproses hukum, masukan ke penjara. Gubernur dan bupati/wali kota bikin peraturan khusus untuk membersihkan aliran sesat yang menyimpang dari akidah Islam yang tulen.

Begitu kerasnya gerakan anti aliran sesat di kalangan muslim, sampai-sampai aliran yang sudah ada sejak Hindia Belanda macam Syiah, juga Ahmadiyah, pun dianggap perlu "disamakan persepsinya", begitu istilah Suryadharma Ali ketika masih menjabat menteri agama untuk tidak menggunakan istilah  "aliran sesat".

Sebelum persepsi disamakan, 200an umat Syiah di pengungsian Taman, Sidoarjo, tidak bisa dipulangkan ke kampung halamannya di Sampang, Madura. Pemkab Sampang bersama MUI setempat sudah lama membuat semacam perjanjian untuk tidak memberi ruang kepada penganut "aliran sesat" di bumi Sampang.

Memang tidak gampang menyelesaikan persoalan agama dan aliran-aliran yang begitu banyak itu. Saya setuju dengan Bijak Bestari: harus ada jalan tengah! Konstitusi kita menjamin kebebasan beragama tapi kalau terlalu liberal jelas sangat berbahaya. Dan bikin resah jutaan umat lawas.

Apalagi, memberikan fasilitas dan kemudahan kepada gereja-gereja aliran baru, yang dianggap sempalan, dan malah mempersulit pembangunan gereja-gereja lama yang sudah ikut berkontribusi bagi bangsa ini jelas bukan kebijakan yang bijak bestari.

1 comment:

  1. intinya, pemerintah tidak boleh mengayomi aliran sesat!!!!

    ReplyDelete