03 July 2014

Rumah Duka Surga Pelangi Ditolak Warga Ketegan

Minggu lalu warga Desa Ketegan, Taman, Sidoarjo, kembali turun ke jalan. Mereka demo menolak pengurukan lahan di pinggir Tol Waru yang akan dibangun rumah duka atau tempat persemayaman jenazah. Segmen konsumen yang bidik tentu warga Tionghoa Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto.

Protes warga Ketegan, desa yang berbatasan langsung dengan Surabaya, ini sebetulnya sudah dilakukan sejak 2005. Mereka keberatan jika di kampung mereka dibangun tempat pembakaran jenazah alias krematorium.

"Takut polisi," kata seorang ibu. "Anak-anak takut kalau di sini banyak jenazah," kata seorang bapak. "Sampai kapan pun kami menolak pembangunan tempat pembakaran jenazah. Titik," ujar yang lain lagi.

Pihak investor, PT Surga Pelangi, pun terpaksa menghentikan pengurukan lahan. Khawatir menimbulkan bentok dan konflik yang lebih panjang. Apalagi rumah duka untuk warga Tionghoa ini mudah dikipas-kipasi ke masalah SARA, khususnya Tionghoa. Sebab pengguna rumah duka plus krematorium macam ini memang warga Tionghoa.

Pihak kecamatan dan sejumlah instansi di Sidoarjo kemudian mengadakan rapat bersama warga dan investor. Dari situ diketahui bahwa PT Surga Pelangi sudah mengantongi izin dari Pemkab Sidoarjo. IMB pun lengkap.

Lantas, mengapa harus distop?

Ya itu tadi, warga Ketegan keberatan. Ini juga jadi pelajaran bagi investor di Indonesia. Bahwa sering kali izin dan persetujuan resmi dari pemerintah tidak identik dengan persetujuan warga. Apalagi proyek yang punya kepekaan SARA seperti rumah duka ini.

"Kami kembalikan ke Bupati Sidoarjo untuk memutuskan. Sebab kami tidak bisa menghentikan begitu saja proyek yang sudah punya izin," kata Camat Taman Misbahul.

Kita lihat saja kelanjutannya seperti apa. Tapi, yang jelas, pemkab perlu segera menentukan sikap. Melanjutkan atau menghentikan pembangunan rumah duka yang sebetulnya berada di luar permukiman warga itu.

No comments:

Post a Comment