13 June 2014

Kisruh Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo

Selama ini ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Sidoarjo selalu
diperingati pada 31 Januari. Itu sesuai staatsblad pemerintah kolonial Belanda pada 31 Januari 1859 yang membentuk Kabupaten Sidokare sebagai pemekaran Kabupaten Surabaya.

Hari jadi Kabupaten Sidoarjo versi Hindia Belanda ini sejatinya sudah
lama dikritik para budayawan dan pemerhati sejarah Sidoarjo dalam 10 terakhir. Dalam Forum Malam Jumat (Format) dan Anggoro Kasih, yang sudah tak aktif lagi, para budayawan ini sudah lama meminta Bupati Win Hendrarso (saat itu) untuk mengubah tanggal hari jadi Kabupaten Sidoarjo.

"Tanggal 31 Januari itu kurang pas karena merujuk ke pemerintah Hindia Belanda. Seharusnya rujukannya ke Kerajaan Jenggolo sebagai cikal bakal Sidoarjo," kata Bambang Trimuljono ( almarhum), koordinator Format dan Anggoro Kasih.

Rupanya unek-unek lama itu ditindaklanjuti oleh Soekarno, mantan ketua Dewan Kesenian Sidoarjo, yang juga pemerhati sejarah. Dia baru saja mengirim kajian resmi kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk meninjau kembali hari jadi Kabupaten Sidoarjo. "Hari jadi Kabupaten Sidoarjo itu seharusnya 24 November. Sesuai dengan Prasasti Gandhakuti
tertanggal 24 November 1042 M," tutur Soekarno pekan lalu.

Seniman senior yang tinggal di Desa Wunut, Kecamatan Porong,
menegaskan, sebelum berdiri Kabupaten Sidokare pada 31 Januari 1859, yang kemudian berubah menjadi Kabupaten Sidoarjo, sudah ada pemerintahan Kerajaan Jenggolo sejak 1042 hingga 1138. Selama satu
abad lebih Kerajaan Jenggolo diperintah tiga orang raja. "Ketiganya putra Raja Airlangga sendiri," katanya.

Berdasar fakta sejarah itulah, menurut Soekarno, penetapan tonggak awal Kabupaten Sidoarjo pada 31 Januari 1859 kurang tepat. "Sebab, penetapan versi kolonial Belanda itu mengabaikan eksistensi Kerajaan Jenggolo. Seakan-akan sebelum tahun 1859 itu tidak ada pemerintahan," katanya.

Untuk memperkuat argumentasinya, Soekarno membeber hari jadi beberapa
kabupaten/kota di Jawa Timur. Kota Surabaya menggunakan titik pijak penumpasan tentara Mongol pada 31 Mei 1239. Hari jadi Kabupaten Pasuruan menggunakan momen 18 September 929 ketika Mpu Sendok meminta agar rakyat Cungrang, wilayah Pasuruan sekarang) menjadi tanah perdikan yang bebas pajak.

Kabupaten Malang menggunakan dasar Prasasi Dinoyo pada 28 November 760. Adapun Kabupaten Gresik memakai tonggak awal pemerintahan Prabu Ainul Yakin alias Sunan Giri sebagai kepala pemerintahan pada 1487.

"Maka, rasanya sangat aneh kalau Kabupaten Sidoarjo malah menggunakan versi staatsblad van Nederlands Indie nomor 6A tanggal 31 Januari 1859 untuk penetapan hari jadi kabupaten. Ini berarti kita melupakan sejarah," kata Soekarno.

***

Sebagai budayawan dan ketua Dewan Kesenian Sidoarjo yang pertama, Soekarno sejak 1980-an sering diundang mengikuti peringatan hari jadi Kabupaten Sidoarjo pada 31 Januari. Pria asli Desa Wunut, Kecamatan Porong, ini juga biasa menyaksikan pertunjukan wayang kulit di Pendapa Delta Wibawa atau alun-alun dalam rangka perayaan hari jadi itu.

"Dari dulu saya selalu bertanya dalam hati. Apakah benar hari jadi
Kabupaten Sidoarjo itu tanggal 31 Januari? Dasarnya apa?" tutur
Soekarno.

Berdasarkan catatan sejarah, hari jadi Kabupaten Sidoarjo selama ini
menggunakan staatsblad pemerintah Hindia Belanda sebagai acuan. Yakni 31 Januari 1859 ketika pemerintah kolonial itu membuat surat keputusan untuk memekarkan Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare.

Sempat terjadi perdebatan ramai dalam sebuah sarasehan budaya di
Pendapa Delta Budaya pada masa kepemimpinan Bupati Win Hendrarso. Budayawan Bambang Trimuljono (kini almarhum), yang juga koordinator sarasehan budaya, juga mempertanyakan penetapan hari jadi Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Januari.

Pria yang akrab disapa Eyang Bete itu mengatakan, nama Kabupaten
Sidoarjo (dulu dieja Sidho-Ardjo) baru dikenal pada 2 Juni 1859. Ini
sesuai dengan Staatsblad van Nederlands Indie nomor 32 yang
diundangkan tanggal 2 Juni 1859.

"Jadi, Kabupaten Sidoarjo ini punya dua hari jadi. Yakni, 31 Januari dan 2 Juni. Mana ada kabupaten atau kota lain yang punya dua hari jadi?" ujar Eyang Bete setengah bercanda.

Soekarno, yang sebelumnya terlibat dalam kajian tentang sebutan Guk dan Yuk untuk duta wisata Sidoarjo, tidak terima. Dia bersikeras menolak tanggal 31 Januari atau 2 Juni sebagai hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Mengapa?

"Secara faktual dan historis tidak nasionalis. Menggunakan staatsblad Hindia Belanda sama saja dengan mengabaikan keberadaan Kerajaan Jenggolo jauh sebelum kedatangan penjajah di tanah air," katanya.

Sejak itulah Soekarno dan kawan-kawan makin getol berdiskusi dan
membuat kajian-kajian tentang sejarah Kerajaan Jenggolo. Cukup banyak buku yang dibaca seperti Negarakertagama (Kekawin Desa Warnana) karya Prof Ketut Riana, Tafsir Sejarah Negarakertagama (Prof Slamet Muljana), Airlangga Raja Pembaru Jawa Abad XI (Ninie Susanti), dan Jelajah Candi Kuno Nusantara. Soekarno juga rajin blusukan ke situs-situs sejarah di Jawa Timur.

Dari situlah, dia semakin mantap dengan pendiriannya bahwa hari jadi Kabupaten Sidoarjo harus dirujuk ke awal pembentukan Kerajaan Jenggala. Yakni tanggal 24 November 1042 sesuai dengan Prasasti Gandhakuti yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga.

Karena itu, dalam suratnya kepada Bupati Saiful Ilah, Soekarno meminta Pemkab Sidoarjo untuk melakukan kajian ulang hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Pemkab bisa membentuk tim khusus, yang terdiri dari sejumlah ahli di bidangnya, untuk menentukan tanggal hari jadi Kabupaten Sidoarjo seakurat mungkin.

"Saya sendiri siap berdialog dan memberikan penjelasan secara rinci kapan saja," kata mantan aktivis sebuah partai nasionalis itu. (rek)

No comments:

Post a Comment