31 May 2014

Lumpur Lapindo: SBY Gagal Tekan Bakrie

Semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, sudah berlangsung delapan tahun. Entah kapan berhenti. Ada pakar ITB yang bilang semburan akan berhenti 10 tahun lagi. Ada juga yang bilang 30 tahun lagi.

Bencana alamnya sendiri sebetulnya sudah dikendalikan sepenuhnya oleh BPLS. Begitu pula infrastruktur pengganti seperti jalan raya. Bahkan, saat ini menurut saya jalan raya Porong jauh lebih mulus dan lancar ketimbang sebelum ada lumpur 29 Mei 2006. Ini setelah dibangun bypass dari Tanggulangin ke Gempol.

Yang masih mengganjal itu cuma ganti rugi untuk korban lumpur di dalam peta area terdampak (PAT). Ribuan warga ini korban paling awal dan paling asli karena paling dekat pusat semburan.

Lapindo Brantas sebetulnya sudah membayar ganti rugi tapi belum lunas. Tinggal Rp 731 miliar. Lapindo beralasan tidak punya uang. Padahal, sesuai Perpres 14/2007, yang memang diminta Lapindo dan disetujui manajemen Lapindo, pembayaran ganti rugi seharusnya sudah selesai akhir 2012.

Artinya, sudah dua tahun Lapindo gagal memenuhi komitmennya kepada korban lumpur PAT ini. Sementara korban lumpur susulan, di luar PAT, sudah beres semua karena dibayar negara melalui APBN.

Mengapa korban lumpur jilid satu masih terkatung-katung? Sementara yang jilid 5 sudah selesai?

Untuk menyelesaikan persoalan lumpur di Sidoarjo ini, Presiden SBY mengeluarkan 5 peraturan presiden (perpres). Hanya perpres pertama yang membebankan ke Lapindo, sementara empat perpres lain langsung di-cover APBN.

Di sini kelihatan sekali kalau negara, khususnya SBY, tidak berdaya menghadapi Lapindo. Padahal, kewajiban perusahaan pertambangan ini tinggal sedikit. Kapan Lapindo punya uang? Tidak jelas. Bagaimana kalau sampai 10 tahun lagi Lapindo tidak mau bayar dengan alasan kesulitan finansial?

Tunggu sampai Aburizal Bakrie jadi menteri utama kabinet Prabowo? Dulu, ketika ARB jadi menteri pun kasus Lapindo ini tak ditangani secara tuntas.

Inilah kelemahan negara, khususnya Presiden SBY. Padahal SBY akan lengser pada 20 Oktober 2014. Korban lumpur sudah menggugat ke Mahkamah Konstitusi tapi hasilnya juga sama saja. MK malah meminta negara, SBY, mendesak Lapindo segera menyelesaikan kewajibannya.

MK rupanya tidak paham persoalan di lapangan. Tidak paham alasan mengapa korban lumpur jilid satu itu menggugat ke MK.

Masa jabatan Presiden SBY tinggal empat bulan lagi. Mudah-mudahan saja beliau mampu menuntaskan pembayaran ganti rugi sebelum lengser. Kalau tidak mampu ya serahkan saja ke Jokowi... kalau wong Solo ini terpilih sebagai presiden Republik Indonesia.

2 comments:

  1. Kasus Lumpur Lapindo terjadi ketika Perusahaan Bakri, Lapindo sedang melakukan pengeboran untuk mencari minyak bumi. Mengapa dikatakan sebagai bencana alam?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dikatakan bencana alam krn ARB mau masukkan biaya penanggulangan ke dalam APBN.

      Delete