17 May 2014

Koalisi ala pasar sapi

Sistem politik kita masih penuh eksperimen. Trial and error. Dan itu bikin kita, rakyat biasa, muak usai pemilu legislatif. Sampai sekarang partai-partai sibuk bermanuver untuk pemilihan presiden.

Capres Joko Widodo dari PDI Perjuangan, yang gembar-gembor koalisi tanpa syarat dan tanpa transaksi, pun kelihatan tak jelas juntrungannya. Sampai sekarang calon wakil presidennya belum diumumkan. Aneh!

Mestinya capres-cawapres sudah diumumkan jauh hari. Bukan menjelang tenggat pendaftaran ke KPU. Ini menunjukkan bahwa Jokowi, Megawati, Puan Maharani dan PDI Perjuangan bingung menentukan cawapres. Ujung-ujungnya politik dagang sapi dan transaksi dengan partai-partai koalisi.

Apa yang dilakukan Hanura, dengan mengumumkan pasangan Wiranto-Hary Tanoe sebagai capres-cawapres, layak diapresiasi. Bahwa Hanura kalah sehingga tidak bisa nyapres, itu soal lain. Tapi, yang paling penting, capres-cawapres, harus ditentukan jauh hari sebelum pemilu legislatif.

Syukurlah, lima tahun lagi sistem pilpres agak berbeda dengan sekarang. Pengajuan capres-cawapres tidak lagi berdasar perolehan suara minimal pileg. Semua partai yang ikut pileg berhak mengajukan capres-cawapes. Pilpres dan pileg diadakan pada hari yang sama.

Manuver politik yang centang perenang dalam dua minggu terakhir ini makin menjustifikasi putusan MK tentang pilpres. Sistem yang berlaku sekarang terbukti membuka ruang terlalu lebar untuk politik daging sapi.

Jokowi dan PDI Perjuangan seharusnya sudah lama menetapkan cawapres. Paling ideal pengumumannya satu paket dengan capres sebelum pileg. Apa boleh buat, kita, rakyat biasa, kembali diajak menonton ludruk politik pasar sapi ala elite-elite politik Indonesia.

Jangan lupa, seperti sudah sering saya bahas, biang kerok dari kekisruhan politik di Indonesia adalah terlalu banyak partai. Yang ikut pemilu 9 April 2014 lalu 12 partai. Dus, mustahil ada partai yang dapat 50 persen atau 40 persen. Bahkan tidak ada partai yang perolehan suaranya 25 persen agar bisa mengusung capres sendiri.

Suka tidak suka, mau tidak mau, jumlah partai harus dibatasi paling banyak LIMA biji. Kalau lebih dari 10 pasti merusak sistem presidensial. Kecuali kita kembali ke sistem pemilihan presiden oleh MPR seperti prareformasi.

No comments:

Post a Comment