29 March 2014

PUTUSAN MK DAN KEWAJIBAN LAPINDO

Leonard Kristianto, bos JK Records, Jakarta, bersama keluarga berwisata di kawasan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo.

Sudah delapan tahun ini kita capek membahas lumpur di Sidoarjo. Warga sudah seperti berdamai dengan lumpur, apalagi setelah BPLS mampu mengendalikan lumpur di Porong itu.

Yang jadi masalah justru ribuan korban lumpur jilid satu dan dua. Mereka ini paling duluan terkena semburan lumpur. Ganti rugi lahannya ditanggung Lapindo Brantas. Ini diatur dalam Perpres 14/2007.

Anehnya, sampai tahun kedelapan ganti rugi mereka belum tuntas karena Lapindo punya macam-macam alasan. Padahal Lapindo ditenggat menyelesaikan pembayaran paling lama 2012.

Sementara itu, korban lumpur jilid 3 sampai 5 tidak ada masalah. Ganti rugi mereka lancar karena ditanggung APBN alias uang rakyat. Inilah yang mendorong mereka menggugat ke MK dan ternyata menang. MK
memutuskan bahwa pemerintah atau negara harus membayar ganti rugi semua korban lumpur.

Tidak boleh ada diskriminasi korban di peta terdampak dan di luar peta terdampak. Putusan ini tentu disambut gembira korban lumpur jilid 1 dan 2 (warga Perumtas Kedungbendo) karena mereka sudah terlalu lama diombang-ambingkan Lapindo. Bagi mereka, yang penting dapat uang, tak peduli dari mana asalnya.

Lantas, bagaimana kewajiban Lapindo? Ini penting karena selama ini ada berbagai pendapat dan action di lapangan.

Pak Tjuk Sukiadi dkk pernah menggugat ke MK menuntut Lapindo harus membayar semua korban tanpa kecuali. Bukan di peta terdampak thok!

Sebagai pembayar pajak, mereka tidak rela uang rakyat, APBN, dipakai untuk menebus kesalahan Lapindo. Pihak Lapindo sendiri dari dulu merasa tidak bersalah. Lapindo menganggap semburan lumpur itu bencana alam, mud volcano, bukan kesalahan pengeboran di sumur Banjarpanji.

Yah, kasus ini masih akan ramai selama korban masih menjerit dan korban baru muncul lagi. Tapi sebetulnya Lapindo juga untung karena punya tanah 600 ha lebih. Andaikan lumpur berhenti menyembur, diperkirakan 10-15 tahun lagi, Lapindo sudah menguasai aset tanah seluas satu kecamatan.

No comments:

Post a Comment